Jakarta, Fusilatnews.–Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengeluarkan pernyataan yang menarik perhatian. Ia meminta agar pemerintahannya yang akan datang tidak diganggu oleh pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama. Tanggapan atas pernyataan tersebut datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Mardani menegaskan bahwa meskipun Prabowo benar dalam meminta agar pemerintahannya tidak diganggu, namun kontrol terhadap pemerintah tetap merupakan kewajiban yang harus dilakukan. “Pak Prabowo benar jangan ganggu pemerintah, orang menang pemilu kok. Tapi kontrol pemerintah wajib,” ujar Mardani Ali Sera dalam wawancara dengan Kompas TV pada Sabtu (11/5/2024).
Selama hampir dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PKS selalu menjadi oposisi pemerintah. Namun demikian, Mardani menegaskan bahwa memberikan kritik kepada pemerintahan adalah hal yang wajar. Namun, kritik tersebut harus bersifat membangun, bukan merusak. “PKS selama ini oposisi tapi kritis dan konstruktif, enggak boleh kritis yang merusak. Indonesia milik kita bersama,” tambahnya.
Dalam konteks politik Pilpres 2024, PKS berada di kubu yang berseberangan dengan Prabowo-Gibran. Namun, isyarat dari PKS menunjukkan kemungkinan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan harapan untuk melakukan komunikasi lebih maju dengan Partai Gerindra, terutama terkait tawaran-tawaran politik untuk bergabung dalam pemerintahan ke depan.
Meski begitu, langkah politik PKS selanjutnya baru akan ditentukan setelah musyawarah Majelis Syuro. Namun, Prabowo masih menimbang waktu untuk bertemu dengan PKS. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengungkapkan bahwa Prabowo perlu waktu untuk menemukan momentum yang tepat dalam menjalankan pertemuan tersebut.
Situasi politik ini menunjukkan dinamika yang beragam dalam menghadapi pembentukan pemerintahan baru, sementara Prabowo berusaha menjaga stabilitas dan konsolidasi kekuatan di masa mendatang.
