Malika Dwi Ana
Malika Dwi AnaBaru-baru ini ada warning dari media raksasa The Economist yang bukan sekadar kritik biasa. Itu adalah alarm merah menyala bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Kebijakan populis yang digeber sejak awal masa jabatannya — terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan berbagai proyek mercusuar — kini mulai menunjukkan dampak destruktifnya terhadap keuangan negara.
Defisit anggaran yang hampir menyentuh batas 3%, rupiah yang terus merosot hingga menyentuh level Rp17.500 per dolar AS, dan utang negara yang terus membengkak bukanlah “tantangan sementara”. Namun, konsekuensi logis dari gaya kepemimpinan Prabowo adalah mengutamakan popularitas jangka pendek di atas keberlanjutan fiskal.
Prabowo bukan hanya melanjutkan warisan pemborosan yang dilakukan Jokowi, ia malah mempercepatnya. Kabinet gemuk yang membengkak hingga lebih dari 100 orang, pembagian proyek kepada kroni dan koalisi, serta program populis tanpa sumber pendanaan yang jelas, menunjukkan satu hal: bahwa prioritas utama Prabowo bukanlah menyehatkan keuangan negara, melainkan mengonsolidasikan kekuasaan.
Bahaya ganda yang sedang dihadapi Indonesia adalah:
Pertama, ancaman terhadap keuangan negara.
Dengan gencarnya belanja populis tanpa peningkatan signifikan pada penerimaan pajak dan efisiensi birokrasi, pemerintah semakin bergantung pada utang. Rupiah yang terus melemah bukan hanya soal nilai tukar — ia mencerminkan kehilangan kepercayaan pasar terhadap arah ekonomi Indonesia. Ketika beban bunga utang sudah mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, ruang fiskal untuk pembangunan yang sesungguhnya semakin sempit.
Kedua, ancaman terhadap demokrasi.
Strategi kooptasi massal yang dilakukan Prabowo — dengan mengumpulkan hampir semua kekuatan politik ke dalam kabinet dan lingkaran Hambalang — memang berhasil menciptakan ilusi stabilitas. Namun, stabilitas itu semu, dibangun di atas fondasi yang rapuh: pelemahan oposisi, pembungkaman kritik, dan transaksi politik yang masif. Ketika hampir semua elite berada di dalam lingkaran yang sama, siapa yang akan mengawasi penguasa?
Padahal demokrasi yang sehat membutuhkan oposisi yang kuat, bukan oposisi yang sudah dibeli atau dijinakkan. Yang terjadi saat ini adalah demokrasi kartel — di mana kompetisi politik digantikan oleh pembagian kue kekuasaan di antara elite.
Prabowo kerap membela kebijakannya dengan narasi “investasi untuk masa depan anak bangsa”, selorohnya. Namun, investasi yang baik mestinya TIDAK membebani generasi mendatang dengan utang yang tak terkendali. Investasi sejati harus dibangun di atas disiplin fiskal, bukan ambisi populis yang tidak terkendali.
Saat ini, Indonesia sedang menghadapi risiko serius, yakni krisis keuangan yang dibungkus dengan stabilitas politik semu. Prabowo memang berhasil menjinakkan lawan-lawan politiknya, tapi ia belum berhasil menjinakkan realitas ekonomi yang keras.
Jika pola ini terus berlanjut, maka The Economist tidak sedang berlebihan — ia justru malah terlambat. Bahaya yang sesungguhnya bukan hanya melemahnya rupiah atau membengkaknya defisit, melainkan kehancuran institusi dan masa depan ekonomi yang sedang dibangun di atas fondasi utang dan kooptasi.
Waktunya sudah semakin sempit kini.
Dan Prabowo masih tersenyum di meja bundar Hambalang, dikelilingi mereka yang sudah “dipepet” ke dalam lingkarannya.
