Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Maka hanya ada satu kata: lawan!
Penggalan puisi “Peringatan” (1986) karya Widji Thukul (1963-1998) ini tampaknya mengilhami Presiden Prabowo Subianto. Apalagi ada adagium di dunia politik tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan.
Kini, Prabowo pun mulai berani melawan Joko Widodo, Presiden ke-7 RI yang mendukung dirinya di Pemilihan Presiden 2024 sehingga bekas Komandan Jenderal Kopassus itu terpilih bersama wakilnya, Gibran Rakabuming Raka yang tak lain adalah anak sulung Jokowi.
Dikabarkan, dalam bulan ini Prabowo akan bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang sejak menjelang Pilpres 2024 lalu menjadi seteru Jokowi.
Jika benar nanti Prabowo bertemu Megawati, maka pengaruh Jokowi terhadap bekas Menteri Pertahanan itu akan mulai menyusut. Sejauh ini Prabowo diasumsikan sebagai boneka Jokowi.
Ini semacam politik jungkat-jungkit. Ketika Prabowo bersama Megawati yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan, maka posisi politiknya akan menguat. Sebaliknya posisi politik Jokowi akan melemah. Apalagi sejauh ini Jokowi belum punya partai politik setelah bersama Gibran, dan menantunya, Bobby Nasution dipecat dari PDIP.
Dikabarkan pula, Jokowi sedang meminta Sri Sultan Hamengkubuwono X untuk menjembatani pertemuannya dengan Megawati guna mencari titik keseimbangan baru dalam politik. Jokowi disinyalir dalam kondisi limbung saat ini setelah terpojok oleh rilis OCCRP yang memasukkannya sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia tahun 2024.
Pun setelah Hasto Kristiyanto mengancam akan membongkar dugaan skandal korupsi keluarga Jokowi usai Sekretaris Jenderal PDIP itu ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dan “obstruction of justice” atau perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku.
Dalam politik berlaku adagium lawan dari lawan adalah kawan. Prabowo menganggap Megawati yang merupakan lawan dari Jokowi adalah kawannya.
Secara konkret Prabowo lebih membutuhkan Megawati sebagai ketua umum partai pemenang Pemilu 2024 yang menguasai 118 dari 575 kursi di parlemen, ketimbang Jokowi yang sudah lengser keprabon dan tak punya partai politik pula, sehingga sesungguhnya posisi wong Solo itu ibarat bebek lumpuh atau “lame duck”.
Padahal, Jokowi sangat membutuhkan Prabowo. Pertama, untuk melanjutkan proyek-proyek mercusuarnya, terutama Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terancam mangkrak.
Kedua, untuk melindunginya dari kasus hukum mengingat saat ini sudah banyak pihak yang melaporkan dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya ke KPK.
Lebih Berani
Langkah lebih berani dalam melawan Jokowi ditunjukkan dengan rencana Prabowo mengevaluasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dirancang semasa Jokowi menjabat Presiden.
Seperti dilansir sejumlah media, Presiden Prabowo Subianto belum lama ini menyatakan akan mengevaluasi PSN warisan Jokowi. Evaluasi tersebut dilakukan lantaran ada sejumlah PSN yang dinilai kurang berguna bagi masyarakat.
Hal tersebut diperkuat oleh Airlangga Hartarto. Menteri Koordinator Perekonomian ini menyatakan pemerintahan Prabowo akan mengkaji ulang semua proyek PSN, termasuk proyek ekowisata di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang digarap Agung Sedayu Group milik Sugianto Kusuma alias Aguan di Kabupaten Tangerang, Banten. Aguan yang tergabung dalam 9 Naga dalah konglomerat kesayangan Jokowi.
Bekas Ketua Umum Partai Golkar itu pun memberi contoh beberapa PSN lainnya, seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, hingga Lido di Jawa Barat. Semua itu akan dikaji ulang.
Airlangga bahkan mengatakan kawasan PIK 2 bukan PSN. Menurut Airlangga, persepsi proyek PIK 2 bagian dari PSN adalah anggapan kurang tepat.
Sebab, katanya seperti dikutip sebuah media, proyek yang termasuk PSN adalah ekowisata Tropical Coastland yang digarap Agung Sedayu Group yang berdampingan dengan PIK 2. PIK 2 itu bukan PSN, yang PSN itu ecotourism-nya, katanya.
PIK 2 akhir-akhir ini memang menuai masalah. Apalagi setelah terungkap adanya pemasangan pagar bambu secara ilegal di pesisir utara Kabupaten Tangerang tak jauh dari lokasi PIK 2.
Banyak pihak menduga Agung Sedayu Group ada di balik pemasangan pagar laut ilegal yang sangat merugikan nelayan lokal itu. Namun, hal ini dibantah Muannas Alaidid, kuasa hukum Agung Sedayu Group.
Hari ini kabarnya TNI Angkatan Laut dari Lantamal III dibantu para nelayan setempat melakukan pembongkaran pagar laut ilegal itu. Artinya, sikap Prabowo makin berani melawan Jokowi setelah sebelumnya memerintahkan langsung penyegelan pagar ilegal sepanjang 30,16 kilometer setinggi 6 meter itu.
Instruksi langsung Prabowo itu membuktikan bahwa yang memasang pagar ilegal dengan nilai sekitar Rp15 miliar itu bukan orang sembarangan.
Sayangnya, hingga kini pemerintah belum menjelaskan siapa pemasang pagar laut ilegal itu.
Diperkirakan pembongkaran akan memakan waktu 16 hari dengan asumsi 2 km/hari.
Akhirnya kembali lagi siapa yang mendanai kalau bukan si pemasang? Tidak ada transparansi dan akuntabilitas. Tidak ada penjelasan aparat apa dan siapa pelaku pemasangan pagar ilegal itu. Tidak ada proses dan tindakan hukum. Semua gelap. Yang ada hanya misteri dan siluman. Makin seram negeri ini. Rakyat terus-terusan dianggap bodoh.
Perlawanan Awal
Sesungguhnya perlawanan Prabowo terhadap Jokowi sudah ia tunjukkan saat Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan pembatalan revisi Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang akan meloloskan anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep maju sebagai calon gubernur di Pilkada 2024. Itulah perlawanan awal Prabowo terhadap Jokowi.
Namun, perlawanan Prabowo itu masih dilakukan secara diam-diam. Kini, perlawanan terhadap Jokowi sudah mulai dilakukan Prabowo secara terbuka.
Kita tunggu perlawanan-perlawanan Prabowo berikutnya untuk membuktikan bahwa Jenderal TNI purnawirawan itu bukan boneka Jokowi. Apalagi kalau Prabowo mau jadi Macan Asia!
