Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengambil langkah berani: memecat Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan. Langkah ini muncul setelah Sri mengeluarkan pernyataan terbuka yang menyiratkan kondisi ekonomi nasional tengah “gonjang-ganjing.” Ia bahkan menyinggung wacana melibatkan masyarakat dalam pembiayaan gaji guru dan dosen, sebuah sinyal kuat bahwa anggaran negara sedang “seret.”
Meski baru sebatas wacana, narasi Sri Mulyani sudah cukup menimbulkan keraguan publik terhadap daya tahan ekonomi Indonesia. Di mata politik, ini bukan sekadar curhat seorang menteri, melainkan red flag yang bisa dianggap melemahkan posisi Presiden. Seorang menteri keuangan semestinya memberi solusi, bukan membuka kelemahan di hadapan publik.
Prabowo pun tak tinggal diam. Ia langsung melakukan counter attack: memberhentikan Sri dari jabatan strategisnya, sekaligus menepis isu lama yang sempat dilontarkan Yudo Sadewa—bahwa Sri disebut-sebut memiliki “bayangan agen KGB.” Walau isu itu sudah diklarifikasi, tetap saja menjadi bumbu panas yang menyertai pemecatannya.
Tak berhenti di situ, Prabowo segera meluncurkan kebijakan populis: menerbitkan Perpres terkait kenaikan gaji ASN, guru, TNI-Polri, serta pejabat negara. Sebelumnya, ia juga menggulirkan kebijakan bebas pajak bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta, khususnya pekerja padat karya di sektor konstruksi, industri makanan-minuman, hingga tekstil.
Semua ini seakan menjadi tamparan balik terhadap narasi “pesimis” yang dilontarkan Sri. Dengan strategi tersebut, Prabowo ingin menunjukkan kendali penuh atas ekonomi nasional dan menegaskan bahwa pemerintahannya tak goyah oleh isu-isu krisis.
Namun, pertanyaan penting tetap menggantung: apakah keluhan Sri Mulyani sekadar sinyal jujur kondisi fiskal negara, atau justru manuver politik untuk menggoyang kepercayaan publik pada Prabowo?
Yang jelas, langkah cepat Prabowo bisa dilihat sebagai representasi antisipasi yang cukup elegan. Tapi publik juga menanti bukti, apakah ini benar-benar solusi nyata untuk ekonomi nasional, atau hanya manuver politik ekonomi “mercusuar” yang gemerlap di permukaan namun rapuh di dalam.
Satu hal pasti, masa depan ekonomi Indonesia tak boleh sekadar bertumpu pada wacana utang atau retorika politik. Kini, Prabowo ditantang untuk membuktikan: apakah counter attack ini adalah langkah strategis menuju stabilitas, atau sekadar drama politik yang menunda krisis berikutnya.
