Prabowo mendapat informasi bahwa ada campur tangan intelijen asing dalam peristiwa di Rempang.
Jakarta – Fusilatnews – Dalam Simposium Geopolitik & Geostrategis Global serta Pengaruhnya terhadap Indonesia’ di Kementerian Pertahanan, Jakarta,
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan peristiwa konflik lahan yang terjadi di Rempang, Batam, Kepulauan Riau, karena adanya campur tangan intelijen asing.
Menurut , Prabowo Indonesia adalah negara besar dan memiliki kekayaan mineral., kondisi itu membuat Indonesia menjadi sasaran kekuatan besar dunia.
“Indonesia begitu besar dan begitu kaya, menguasai mineral-mineral kritis bagi kehidupan dunia di Abad ke-21 ini, sehingga mau tidak mau kita menjadi sasaran bagi kekuatan-kekuatan besar dunia, dan ini menyangkut hal-hal fisik yang di depan mata kita,” kata Prabowo Kamis (2/11).
Prabowo mendapat informasi bahwa ada campur tangan intelijen asing dalam peristiwa di Rempang.
“Kita mendapat laporan dari berbagai sumber-sumber yang patut kita ketahui, bahwa peristiwa-peristiwa seperti di Rempang sudah mulai masuk campur tangan intel-intel asing,” ucap dia.
Prabowo tak menjelaskan siapa intelijen asing yang dimaksud. Ia hanya menjelaskan konflik yang dicampuri intel asing sangat memengaruhi situasi di Indonesia.
“Kita banyak juga mengalami di Aceh kita mengalami, di Ambon kita mengalami, di Timor-Timur, dan kita mengalami di Papua terus-menerus, bagaimana campur tangan asing sangat mempengaruhi kondisi kita,” katanya.
Usai Simposium itu, awak media kembali bertanya kepada Prabowo soal intelijen asing itu, tetapi ia tidak menjawabnya.
konflik lahan di Rempang bermula dari keinginan pemerintah mengembangkan investasi di pulau tersebut. Pemerintah berencana membangun kawasan Rempang Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2023.
Berdasarkan data Badan Pengusahaan (BP) Batam, proyek Rempang Eco City bakal dibangun di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas pulau. Sekitar 7.500 jiwa yang menduduki Pulau Rempang harus direlokasi.
BP Batam pun mengklaim pemerintah telah menyiapkan rumah tipe 45 dengan luas tanah 500 meter senilai Rp120 juta untuk warga yang dipindahkan.
Bentrokan antara warga dan aparat berseragam sempat terjadi. Warga menolak digusur.
Sementara itu, pada awal Oktober, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengklaim sekitar 70 persen warga Pasir Panjang, Rempang, siap bergeser ke Tanjung Banun.
Perwakilan Tim Advokasi Solidaritas Nasional untuk Rempang, Ahmad Fauzi, mempertanyakan klaim Menteri Investasi Bahlil Lahdalia yang sering menyebutkan 70 persen warga Rempang sudah bersedia direlokasi. Fauzi meminta jika data itu betul adanya silakan tunjukan ke publik.
“Menteri Bahlil selalu bilang 70 persen warga setuju direlokasi, kalau betul tunjukan data itu,” kata Fauzi, Selasa, (31/10)
Hingga kini warga Pulau Rempang masih terus konsisten menyuarakan penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Warga juga membantah klaim pemerintah pusat bahwa 70 persen warga sudah bersedia untuk direlokasi.
Fauzi menilai Bahlil Lahadalia melakukan pembohongan publik. Dia mencontohkan saat Bahlil datang ke Tanjung Banun pada tanggal (6/10) . Saat itu, menurut dia, Bahlil disana menyatakan 70 persen warga telah bersedia direlokasi.
“Apa yang terjadi? Masyarakat Pasir Panjang protes, (Menteri Bahlil) diusir sama warga, karena dia memberikan data bohong,” ujarnya.
Contoh lain, kata Fauzi, hanya kurang dari 30 dari 139 kepala keluarga di Kampung Pasir Panjang yang bersedia direlokasi.
“Sampai sekarang masyarakat, (termasuk) 23 kampung lainnya di Rempang Galang bersama-sama menolak relokasi,” ujarnya.
