Fusilatnews – Ada yang berbeda dari suasana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, 2 Juni 2025, di halaman Kementerian Luar Negeri. Bukan hanya karena barisan tokoh negara yang jarang muncul bersama—dari Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, hingga Jusuf Kalla dan Gibran Rakabuming—tetapi karena orasi Prabowo Subianto yang menyentuh urat kejujuran, menekan luka lama yang belum kunjung sembuh: korupsi dan mental maling di dalam tubuh pemerintahan.
Dengan suara parau yang lebih banyak tergetar oleh keprihatinan daripada semangat propaganda, Presiden Prabowo seperti menyampaikan testamen politik yang getir. Di hadapan pejabat-pejabat tinggi yang sebagian mungkin merasa tersindir, Prabowo melontarkan ultimatum yang telak dan telanjang: “Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan.”
Pernyataan itu bukan sekadar gertak sambal. Ia seperti lemparan batu pertama dari seorang presiden yang tidak ingin namanya tergores dalam catatan sejarah sebagai pemimpin yang diam di tengah kebusukan sistem. Prabowo memang datang dari medan yang lebih banyak memelihara retorika tentang pertahanan dan kedaulatan, tetapi pagi itu, ia bicara seperti seorang ayah bangsa yang dikhianati oleh anak-anaknya sendiri.
Pidato Prabowo terasa jujur sekaligus pahit. Ia menyentuh saraf sensitif negeri ini: bahwa negeri dengan kekayaan melimpah ini justru tengah dikerat habis oleh tikus-tikus berdasi. Bahwa korupsi bukan lagi sekadar kejahatan moral, tapi sudah menjelma menjadi budaya yang dilestarikan secara sistemik. Dan yang lebih menyakitkan, penyakit itu tumbuh di tubuh pemerintahan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan dan kepatuhan pada konstitusi.
“Kita tidak boleh diam manakala nilai-nilai kita dilemahkan,” kata Prabowo. Kalimat itu seakan bukan hanya peringatan kepada pejabat, tetapi juga kepada rakyat yang terlalu lama dibuai ketakberdayaan.
Memang, banyak yang menaruh harap besar pada Prabowo. Bukan karena ia datang dengan janji kosong, tetapi karena publik tahu, Prabowo punya reputasi sebagai orang yang tidak nyaman dengan kompromi. Ia pernah tersingkir, pernah kalah, dan kini kembali sebagai pemimpin terkuat negeri ini. Dalam titik balik sejarah ini, ia tampaknya memilih jalan keras: menyikat yang bengkok, menyingkirkan yang malas, menampar yang bermental maling.
Tentu saja tidak sedikit yang sinis. Pidato Prabowo dianggap sebagian pihak hanya retorika panggung. Tapi bukankah semua perubahan besar memang dimulai dari sebuah kalimat yang tepat pada momen yang tepat? Pidato itu bukan hanya soal isi, tapi tentang nyali dan keinginan kuat untuk membongkar kotak pandora kebobrokan di dalam sistem birokrasi kita.
Yang menarik, Prabowo tidak hanya menyoroti soal korupsi. Ia juga berbicara gamblang soal kekuatan asing yang disebut-sebut tidak ingin Indonesia kuat. Ini bukan lagu baru, tapi diucapkan dalam nada yang berbeda: bukan sekadar paranoia, tapi peringatan agar bangsa ini tidak lagi terperosok dalam jebakan kolonialisme gaya baru—lewat LSM yang disuap, media yang digiring, atau elite politik yang disandera.
“Ratusan tahun mereka adu domba kita,” katanya. Dan kalimat itu, seperti mengalirkan getaran sejarah dari pidato-pidato Soekarno yang pernah menggetarkan Gelora Bung Karno puluhan tahun lalu. Tapi kini, gema itu muncul dari mulut seorang mantan jenderal yang dulu sering disebut kontroversial, kini berbicara layaknya negarawan.
Namun pidato yang mengharukan ini hanya akan menjadi arsip kosong jika tidak diikuti dengan tindakan nyata. Pernyataan “akan saya berhentikan” harus menjadi kerja harian, bukan hanya ancaman sesaat. Rakyat kini tidak butuh pemimpin yang pandai berpidato, tetapi pemimpin yang bersedia menguliti siapa saja yang berkhianat kepada bangsa—meskipun itu adalah orang-orang terdekatnya sendiri.
Dalam titik inilah kita semua—yang masih memilih berharap pada Prabowo—harus mengawal dengan mata terbuka dan mulut yang berani bicara. Bahwa mendukung presiden bukan berarti memuja, tetapi mengingatkan dan menagih janji-janji, agar kekuasaan tidak menjelma menjadi pedestal bagi para penjilat dan pencuri.
Pidato itu telah disampaikan. Kata-kata telah dicatat. Kini saatnya pembuktian. Sejauh mana Prabowo sanggup mengubah isi pidato menjadi realitas: mencabut tikus-tikus birokrasi, menegakkan keadilan, dan menjaga agar Pancasila tidak tinggal jadi mantra kosong.
Dan jika nanti beliau mulai ragu, semoga rakyat yang pernah percaya padanya tidak ikut diam. Sebab negeri ini terlalu lama dipermainkan, dibohongi, dan ditipu—oleh mereka yang katanya mewakili rakyat, tapi sebenarnya cuma wakil dirinya sendiri.
Dirgahayu Pancasila. Mari bersatu untuk membersihkan Indonesia.
