Jakarta-Fusilatnews – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi dalam pidato perdananya sebagai pemimpin negara. Pidato tersebut disampaikan setelah ia dilantik bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk masa jabatan 2024-2029, dalam upacara resmi di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 20 Oktober 2024.
Prabowo secara langsung menyebut bahwa korupsi masih menjadi masalah besar yang harus dihadapi Indonesia. “Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi,” tegasnya di hadapan MPR RI dan para tamu undangan yang hadir.
Dalam pidatonya, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya keberanian untuk mengakui kebocoran anggaran negara yang masih terjadi. Ia juga menyebut adanya praktik kolusi yang melibatkan pejabat negara maupun pihak swasta. “Pemerintah harus jujur mengakui bahwa masih ada kebocoran anggaran, penyimpangan, dan kolusi di antara pejabat,” kata Prabowo.
Tidak hanya itu, mantan Danjen Kopassus ini mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi dan perbaikan diri. “Marilah kita berani mawas diri, menatap wajah sendiri, dan berani memperbaiki diri sendiri,” serunya, menyerukan semangat perubahan di seluruh lapisan masyarakat.
Setelah menjalani pelantikan yang berlangsung khidmat, Prabowo dan Gibran menggantikan pasangan Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin yang telah menyelesaikan masa tugas mereka. Proses pengucapan sumpah dilakukan di hadapan 732 anggota MPR RI serta disaksikan oleh tokoh-tokoh nasional, pimpinan partai politik, dan puluhan delegasi dari 35 negara sahabat.
Setelah pelantikan, Prabowo dan Gibran bertolak menuju Istana Negara untuk acara serah terima dengan pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin. Pada malam harinya, Prabowo dijadwalkan akan mengumumkan susunan kabinet barunya setelah mengadakan jamuan makan malam bersama tamu-tamu negara.
Dengan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi yang diutarakan dalam pidato perdananya, Prabowo memberikan sinyal bahwa pemerintahannya siap melakukan reformasi di berbagai sektor, terutama terkait pengelolaan anggaran dan transparansi pejabat negara.
