Fusilatnews – Prabowo Subianto pernah berkata, “Saya tidak percaya survei-survei itu, karena survei-survei itu dibayar.” Pernyataan itu dilontarkan saat ia menanggapi lembaga survei yang dianggapnya tidak jujur dan seringkali tidak mencerminkan realitas di lapangan. Kini, satu dekade berlalu, survei kembali muncul, tapi pertanyaannya tetap sama: untuk siapa angka-angka ini berbicara?
Baru-baru ini, Poltracking Indonesia merilis angka kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran: 78,1 persen puas, 81,5 persen percaya. Angka-angka itu terdengar menggembirakan, seakan menegaskan keberhasilan satu tahun kepemimpinan. Namun, di mana suara skeptisisme Prabowo yang dulu? Dan siapa yang sebenarnya berada di balik survei ini?
Lembaga survei, termasuk Poltracking, dikenal kredibel. Tetapi, di lanskap politik Indonesia, kredibilitas sering diuji oleh siapa yang memegang kuasa, dan siapa yang membiayai survei. Angka yang tinggi bisa menjadi legitimasi, bisa pula menjadi alat pencitraan. Di sinilah garis tipis antara fakta dan strategi politik mulai samar.
Publik mungkin melihat angka, tapi tidak selalu melihat proses di baliknya. Siapa respondennya? Metodologi yang digunakan? Dan yang paling penting, siapa yang membayar dan untuk tujuan apa? Ini pertanyaan yang sama dengan skeptisisme Prabowo di masa lalu, yang kini terasa relevan kembali.
Survei tidak pernah netral. Ia bisa menjadi alat ukur demokrasi, tapi juga panggung pencitraan. Dalam konteks Prabowo-Gibran, angka Poltracking seolah memberi lampu hijau: publik puas, publik percaya, legitimasi politik terjaga. Tapi publik yang cerdas tahu, di balik angka, selalu ada cerita yang tidak tercatat, dan kepentingan yang jarang diumumkan.
Pertanyaan mendasar tetap terbuka: apakah angka-angka ini benar-benar menggambarkan opini publik, ataukah sekadar pencitraan yang dibayar? Jawaban bukan pada survei itu sendiri, melainkan pada siapa yang memegang pena di baliknya.
