Jakarta-Fusilatnews – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi sebelumnya menyebut bahwa Keppres pemindahan ibu kota seharusnya diteken oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menanggapi hal tersebut, Dasco menyampaikan bahwa Prabowo tengah mengkaji seluruh Keppres yang diperlukan dan akan diumumkan pada waktu yang tepat.
“Keppres pemindahan IKN itu masih dalam tahap kajian untuk waktu yang tepat. Saat ini Pak Prabowo sibuk menyusun dan mengkaji Keppres kementerian-kementerian, yang nantinya akan diumumkan pada saat yang tepat,” kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).
Dasco memastikan bahwa sesuai dengan prosedur yang berlaku, Keppres terkait pemindahan ibu kota akan ditandatangani oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. “Ya, itu memang sudah menjadi kebijakan yang ada,” ujarnya.
Hingga kini, Keppres pemindahan IKN belum diterbitkan. Presiden Jokowi sendiri telah menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait pemindahan ibu kota kepada Prabowo sebagai presiden baru. “Ya mestinya begitu, presiden yang baru, Pak Prabowo,” kata Jokowi saat berada di IKN, Minggu (6/10/2024).
Pembangunan IKN Harus Memperhatikan Ekosistem
Jokowi menegaskan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya soal perpindahan fisik bangunan atau infrastruktur, melainkan juga mencakup pembangunan ekosistem yang menyeluruh. Ia menekankan pentingnya kesiapan fasilitas yang akan mendukung kehidupan warga di ibu kota baru tersebut.
“Memindahkan ibu kota itu tidak hanya soal fisiknya saja. Yang lebih penting adalah membangun ekosistem yang mendukung. Ekosistem itu harus sudah jadi, sehingga saat kita pindah, rumah sakit siap, pendidikan untuk anak-anak juga siap dari semua jenjang, mulai dari TK hingga universitas,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menyebut bahwa keramaian dan aktivitas di IKN harus terus dihidupkan. Ia menyoroti pentingnya kesiapan berbagai fasilitas publik, seperti restoran, warung, hingga layanan logistik. Menurutnya, semua kebutuhan masyarakat harus sudah tersedia sebelum ibu kota resmi dipindahkan.
“Keramaian, restoran, warung, semuanya harus siap. Begitu juga logistik, di mana kita bisa mencari barang yang kita butuhkan. Kalau sekarang apartemennya siap tapi kantornya belum, terus mau apa?” ujar Jokowi menambahkan.
Dengan demikian, proses pemindahan IKN bukan hanya menyoal perpindahan kantor pemerintahan, tetapi juga memastikan kehidupan warga di ibu kota baru tersebut dapat berjalan dengan baik sejak hari pertama. Prabowo sebagai presiden terpilih kini tengah mengkaji langkah-langkah selanjutnya, termasuk penerbitan Keppres yang menjadi dasar hukum pemindahan IKN.
