Jakarta, Fusilatnews -25 Juli 2025 — Ketika angka kemiskinan di DKI Jakarta menunjukkan kenaikan, Gubernur Pramono Anung memilih berhati-hati. Ia menyatakan masih akan “mempelajari lebih lanjut” penyebab kenaikan jumlah penduduk miskin di ibu kota, seraya mempertanyakan apakah lonjakan tersebut murni berasal dari warga Jakarta atau dipicu oleh meningkatnya arus urbanisasi.
“Apakah itu betul kemiskinan karena semata-mata warga yang ada di Jakarta atau memang sekarang persoalannya orang menaruh harapan yang tinggi untuk datang di Jakarta dan itu datang dari berbagai daerah,” ujar Pramono saat ditemui di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, Jakarta saat ini menjadi magnet pencari kerja dari berbagai daerah, yang turut memberi andil terhadap bertambahnya angka kemiskinan.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin naik menjadi 464,87 ribu orang, atau 4,28 persen dari total populasi. Angka ini naik 0,14 persen poin dari September 2024. Kenaikan ini turut dipengaruhi oleh meningkatnya garis kemiskinan menjadi Rp 852.798 per kapita per bulan, atau naik 6,79 persen dalam kurun enam bulan terakhir.
Kepala BPS Jakarta, Nurul Hasanudin, menjelaskan bahwa perubahan garis kemiskinan menyebabkan banyak warga yang sebelumnya berada sedikit di atas batas tersebut kini tergolong miskin. Komoditas seperti beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras menjadi penyumbang terbesar dari sisi pengeluaran masyarakat miskin.
Sementara itu, di Jawa Barat, situasi berbeda terjadi. Gubernur Dedi Mulyadi justru menunjukkan arah yang lebih tegas dan terencana dalam menangani kemiskinan. Ia menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan dalam waktu tiga tahun ke depan, dengan mengandalkan strategi pembangunan berkelanjutan yang telah dirancang sejak awal masa jabatannya.
BPS Jabar melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut turun menjadi 3,65 juta orang pada Maret 2025, dari sebelumnya 3,67 juta orang di September 2024. Penurunan ini merupakan hasil dari strategi pembangunan infrastruktur dasar selama dua tahun pertama, yang mencakup perbaikan jalan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Kami berharap terjadi pertumbuhan ekonomi melalui pergerakan barang dan orang,” kata Kepala Bappeda Jabar, Dedi Mulyadi.
Selanjutnya, Pemprov Jabar berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan kerja, serta kemudahan akses permodalan dan perbankan. Dedi juga menegaskan pentingnya digitalisasi untuk menghapus praktik percaloan tenaga kerja dan menciptakan iklim investasi yang aman melalui pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK).
Dengan dua pendekatan berbeda dari dua gubernur di dua provinsi besar di Pulau Jawa, publik kini menyaksikan siapa yang sekadar mengamati angka dan siapa yang bergerak mengubah keadaan.
