Fusilatnews- Pernyataan Presiden Joko Widodo baru-baru ini tentang adanya “agenda besar” yang menyoroti isu ijazah palsu dan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka menyiratkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekhawatiran pribadi seorang ayah terhadap nasib politik putranya. Ketika Jokowi mengatakan bahwa ada “orang besar di balik itu semua”, publik bukan hanya dibuat penasaran—mereka dipaksa untuk menelaah kembali siapa sebenarnya yang tengah menggoyang fondasi kekuasaan dinasti Jokowi. Pernyataan ini lebih dari sekadar keluhan; ia adalah sinyal ketakutan, keresahan, bahkan kepanikan yang disampaikan dengan bahasa yang nyaris menyerupai teori konspirasi.
Sementara itu, para ketua umum partai politik—yang selama ini berada dalam orbit kekuasaan Jokowi—tampak memilih diam. Mereka seolah terkena penyakit “diam membisa seribu basa”: tak memberi pembelaan, tak pula menunjukkan penolakan. Ini adalah keheningan yang menakutkan. Sebab ketika penguasa mulai merasa terancam dan lingkaran terdekatnya memilih menjauh secara diam-diam, tanda-tanda keretakan dalam bangunan politik itu semakin nyata.
Hanya Prabowo Subianto, calon presiden terpilih hasil Pemilu 2024, yang tetap berdiri di sisi Jokowi. Ironisnya, persekutuan ini justru dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologis atau historis, melainkan atas kompromi dan pragmatisme politik tingkat tinggi. Dukungan Prabowo mungkin tampak sebagai loyalitas, tetapi bisa juga dibaca sebagai strategi mempertahankan status quo pasca Jokowi turun dari tampuk kekuasaan. Bagaimanapun, Prabowo tidak ingin pewaris kekuasaan yang ia dapatkan melalui jalan kompromi itu rusak oleh konflik internal.
Di sisi lain, hanya Megawati Soekarnoputri yang secara konsisten menunjukkan jarak. Ia adalah satu-satunya ketum parpol yang, secara simbolik maupun praktis, bisa dikatakan masih punya nyali dan integritas politik untuk “tidak larut dalam arus Jokowi”. Sejak hubungan Megawati dan Jokowi mulai memburuk—terutama sejak Jokowi dianggap meninggalkan PDIP dan lebih memilih membangun dinastinya sendiri melalui Gibran dan Kaesang—tensi antara dua kutub ini terus meningkat. Maka jika ada yang dituduh sebagai “orang besar” oleh Jokowi, publik bisa menduga bahwa sindiran itu mungkin mengarah ke Megawati, secara langsung maupun tidak.
Tapi lebih jauh dari persoalan personal, ucapan Jokowi soal agenda besar ini menyingkap realitas politik Indonesia yang makin karut-marut. Seorang presiden yang berkuasa, dengan kekuatan politik dan alat negara di genggamannya, kini justru merasa seolah dikepung, diganggu, bahkan “dijebak” oleh narasi pemakzulan. Ini menandakan bahwa kepercayaan terhadap stabilitas kekuasaannya mulai terkikis. Isu ijazah palsu Gibran bukan hanya soal dokumen administratif, melainkan titik awal untuk mempertanyakan legitimasi moral, etika, dan prosedural dari cara kekuasaan kini diwariskan.
Ketika para ketum parpol bungkam dan hanya Prabowo yang tetap setia, Jokowi seolah berdiri di panggung yang mulai kosong. Ia mengamati satu per satu sekutu politiknya meninggalkan bangku penonton. Dan jika ia kini merasa ada yang ingin menjatuhkan Gibran, itu bukan karena ada agenda besar dari luar, tetapi karena konsekuensi dari pilihan politik yang ia buat sendiri: membangun kekuasaan bukan di atas kepercayaan rakyat, tapi melalui kalkulasi politik yang penuh risiko dan kompromi.
Megawati mungkin bukan satu-satunya yang berani melawan Jokowi, tetapi ia adalah simbol dari apa yang tersisa dari politik berbasis prinsip—betapapun karismatik dan penuh kelemahan ia dipersepsikan. Sementara Jokowi, dalam masa-masa akhir kekuasaannya, justru semakin memperlihatkan bahwa ia terkurung dalam labirin yang ia bangun sendiri: sebuah dunia politik yang ia bentuk, tetapi kini mulai menelan dirinya dan warisan kekuasaan yang ia pertaruhkan melalui anak-anaknya.
Jika benar ada agenda besar, bisa jadi itu bukan rencana jahat seseorang terhadap Jokowi, melainkan gelombang koreksi yang datang dari kesalahan langkah-langkahnya sendiri. Sejarah politik Indonesia mencatat: kekuasaan yang dibangun tanpa pondasi moral dan etika akan selalu berakhir dengan perlawanan, baik dari rakyat maupun dari sejarah itu sendiri.
