Fusilatnews – Di negeri yang mengaku demokratis ini, partai politik seharusnya menjadi motor moral dan intelektual bagi kemajuan bangsa. Namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya: partai-partai di Indonesia lebih sering menjadi pengepul suara semata, bukan penyambung lidah rakyat. Mereka hidup dan ramai hanya saat kampanye, lalu mendadak hilang ketika keadilan, kemiskinan, dan pendidikan menjerit minta perhatian.
Lihat saja nasib Thomas Lembong, eks pelayan publik yang pernah digandeng oleh Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam kontestasi Pilpres. Saat itu, Tom dipuji dan dielu-elukan sebagai representasi teknokrat progresif. Namun kini, setelah divonis 4,5 tahun penjara, suara Cak Imin lenyap entah ke mana. Tak ada pembelaan, tak ada pertanyaan. Apakah hukum ini adil? Apakah ada motif politik? Semua bungkam. Sang tokoh yang dulu digandeng, kini ditinggal seolah tak pernah menjadi bagian dari perjuangan.
Bungkamnya partai bukan hanya pada kasus Tom. Lebih mengkhawatirkan, di tengah riuh isu ijazah palsu Presiden dan agenda politik yang diduga sedang diarahkan untuk menjatuhkan Gibran serta Jokowi, partai-partai seperti Golkar, PAN, dan lainnya pun memilih diam. Padahal mereka pernah menumpang tenar di atas gelombang dukungan Jokowi. Kini, ketika badai mulai menerpa, mereka berlindung di balik tirai kepentingan, menghitung untung-rugi elektoral. Tidak ada loyalitas ideologis, yang ada hanyalah kalkulasi pragmatis.
Sikap diam mereka semakin mencolok ketika kita bicara soal persoalan mendasar bangsa: kemiskinan, pendidikan, dan ketimpangan sosial. Harga kebutuhan pokok melonjak, pendidikan makin mahal, dan anak-anak miskin dipaksa bertarung dalam sistem yang timpang. Tapi partai politik mana yang bersuara lantang? Tak ada. Mereka terlalu sibuk memburu posisi dalam kabinet, mengatur strategi pilkada, dan menawar kursi DPR. Nasib rakyat bukan prioritas, hanya alat kampanye.
Watak partai-partai kita telah berubah menjadi oportunistik. Mereka pandai menempel pada siapa yang berkuasa, namun tak pernah berdiri bersama mereka yang dizalimi. Mereka lihai membangun koalisi saat kontestasi, namun angkuh dan bisu saat rakyat meminta kejelasan, keadilan, dan empati. Politik tidak lagi bicara tentang visi-misi untuk negeri, tetapi tentang siapa yang bisa digunakan, dimanfaatkan, dan kemudian dibuang ketika tidak lagi relevan.
Ironisnya, publik pun mulai jenuh, apatis, bahkan sinis. Kepercayaan terhadap partai runtuh, karena partai-partai sendiri yang menggali kuburannya. Ketika suara rakyat tak didengar, dan ketika suara elite hanya terdengar saat musim kampanye, maka partai telah kehilangan jiwa demokratisnya. Ia menjelma menjadi mesin kekuasaan yang haus, bukan pelayan rakyat yang setia.
Sudah saatnya kita bicara keras: partai harus dikembalikan ke watak dasarnya—sebagai alat perjuangan rakyat. Jika tidak, mereka akan tumbang bukan karena lawan politik, tapi karena kehilangan legitimasi dari rakyat yang selama ini hanya mereka jadikan alat.
