Jakarta – Fusilatnews – Menyusul Kebijakan pemerintah dalam menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen sebesar Rp 6.500,- per kilogrm Penegasan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kesejahteraan petani Indonesia.
“Pemerintah telah menetapkan harga gabah kering panen dari petani Rp 6.500. Karena itu, saya ulangi, Rp 6.500. Jangan korbankan petani dengan alasan rendemen, kadar air, atau kualitas. Saya tahu cara-cara di mana orang kecil selalu dikorbankan,” tegas Presiden Prabowo pada pertemuan strategis dengan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Senin (3/2/2025)
Dalam sambutannya Presiden para pelaku usaha penggilingan padi, untuk mematuhi kebijakan tersebut. Ia menyoroti adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba bermain-main dengan harga gabah, yang berpotensi merugikan petani dan menghambat upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.
“Saya mengimbau semua pihak, dari penggilingan padi di daerah-daerah. Ada yang sudah menyesuaikan, tapi ada juga yang masih berani bermain-main dengan pemerintah Indonesia. Seberapa besar pun penggilingan padi itu, kalau berani bermain-main, saya akan tindak,” tegasnya lagi, tertulis dalam keterangan resmi Kementan, dikutip Selasa (4/2/2025).
Kepala Negara menilai, upaya-upaya yang mencoba menekan harga gabah saat produksi melimpah adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, tindakan seperti ini sama saja dengan tidak menghormati kedaulatan pangan Indonesia.
“Saya sudah kasih petunjuk, ini berarti ada yang mau bermain-main dengan kita dan pemerintah Indonesia. Ini, menurut saya, sangat tidak menghormati pemerintah. Mereka sengaja ingin memanfaatkan situasi untuk menekan harga. Tiap kita mau produksi besar, mereka mau paksakan harga turun. Kita mau dibuat tidak swasembada,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan petani. Ia siap mengambil langkah tegas demi menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan nasional.
Terkait hal ini Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan penetapan HPP ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil dan menguntungkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar menuju swasembada pangan, di mana stabilitas harga di tingkat petani menjadi kunci keberhasilan.
Lebih lanjut, Mentan Amran menyampaikan dukungan penuh dari Presiden Prabowo terhadap petani melalui ketersediaan pupuk, perbaikan irigasi, dan penetapan HPP gabah adalah fondasi penting untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut juga bertujuan memastikan semua pihak di rantai pasok pangan, mulai dari petani, pengusaha, hingga konsumen, mendapatkan manfaat yang seimbang.
“Untuk pupuk, terima kasih Bapak Presiden. Tidak ada lagi petani yang teriak soal pupuk. Terkait irigasi juga terlihat hasilnya. Ini berdampak besar terhadap peningkatan produksi beras, yang bisa kita lihat langsung dari data BPS,” ujar Amran.
Aturan rafaksi dicabut
Demi mendukung penyerapan gabah kering panen sesuai dengan kebijakan HPP yang sudah dikeluarkan, Pemerintah mencabut aturan rafaksi pembelian GKP. Artinya Perum Bulog harus menyerap GKP petani satu harga, Rp 6.500.
Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menyambut baik hal ini. Ia mewakili petani sangat bersyukur dan menilai tantangannya berpindah ke Bulog, saat melakukan aksi penyerapan.
Dwi menjelaskan saat musim panen, kualitas padi berbeda-beda. Beberapa dipengaruhi musim hujan. Tidak semua memiliki alat pengering memadai. Sehingga berpotensi membuat kadar air di atas angka yang ditetapkan, yakni 25 persen.
“Petani sangat sulit mengontrol mutu kabah. Kenapa sangat sulit? Misalnya saya sebagai petani, ketika besok panen, saya berharap besok itu panas terik. Lalu tiba-tiba hujan deras enggak menentu. Nah kalau pemerintah mau menghargai harga gabah yang turun drastis kualitasnya sama dengan harga gabah yang baik, ya bagi petani alhamdulillah,” kata pengamat pertanian ini, kepada Republika.
Namun tetap saja, Bulog tak bisa menyerap semua produksi nasional. Menurutnya Bulog hanya bisa membeli 10 persen dari jumlah panen keseluruhan. Sisanya dibeli swasta.
Dorong peran swasta
Pertanyaannya apakah swasta mau membeli sesuai harga pembelian pemerintah itu? Menteri Koordinasi Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mendorong hal tersebut. Ia meminta swasta membeli dari petani GKP Rp 6.500 per kg.
Dwi menilai apa yang diperintahkan Menko Pangan sulit diterapkan. Bagaimanapun pihak swasta, akan memperhatikan kualitas. Semakin baik kualitasnya, harganya semakin tinggi.
“Swasta akan tetap bermain terkait dengan kadar air di gabah dan sebagainya. Mutu gabah akan sangat diperhatian, kalau swasta” ujar dia.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan alasan pemerintah mencabut aturan rafaksi terkait pembelian GKP petani. Wamentan memastikan, kebijakan ini untuk menjamin kepastian harga hasil panen sehingga berdampak pada kesejahteraan petani.
Melalui kebijakan penghapusan rafaksi terkait pembelian Gabah Kering Panen (GKP) petani ini, Bulog diharapkan bisa lebih cepat memenuhi target penyerapan gabah petani sebanyak 3 juta ton setara beras.
“Kita kan ingin petani sejahtera. Jadi, Bulog itu membeli dengan harga sesuai HPP sesuai perintah Presiden Prabowo yaitu Rp 6.500 at any quality dengan jumlah gabah target 3 juta ton setara beras,” kata Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pangan di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/1/2025).
Ia menekankan kebijakan ini guna mendongkrak penyerapan hasil panen sesuai yang ditargetkan yaitu gabah setara 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal ini juga sesuai dengan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk memberi perhatian lebih kepada para petani.
“Maka Bulog harus punya daya ungkit yang besar dengan dua cara yaitu membeli dengan harga Rp 6.500 at any quality dan jumlahnya harus 3 juta ton beras,” ujar sosok yang akrab disapa mas Dar itu, tertulis dalam keterangan resmi Kementerian Pertanian (Kementan), dikutip Sabtu (1/2/2025)
Dengan langkah ini, ia menegaskan pemerintah hadir bagi masyarakat. Terutama saat memasuki panen raya dan memastikan harga panen tidak jatuh. Sehingga petani tidak kehilangan semangat untuk menanam dan menjaga ketahanan pangan nasional.
“Kalau kita lihat data BPS, ada kenaikan rata-rata 50 persen Januari-Maret dibanding tahun sebelumnya. Ini kita harus jaga moril petani jangan sampai harga jualnya rendah sehingga enggak semangat lagi nanam,” jelas mas Dar.
Sebelumnya, pemerintah menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Dalam aturan baru tersebut, harga gabah kering panen di tingkat petani menjadi sebesar Rp 6.500 per kilogram. Keputusan tersebut mencabut aturan rafaksi terkait penyesuaian harga sesuai kualitas gabah ataupun beras.
Kebijakan ini juga keluar dengan mempertimbangkan penguatan cadangan beras pemerintah mendukung swasembada pangan. Sehingga perlu dilakukan pembelian gabah kering panen di tingkat petani yang dapat melindungi pendapatan petani.
“Tekad pemerintah untuk melindungi petani sebagai elemen penting dalam kerangka percepatan swasembada pangan tampak dari kebijakan menetapkan HPP GKP di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kg dan meniadakan rafaksi harga gabah,” jelas Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi
