Damai Hari Lubis
Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
Damai Hari LubisBulan September 2025 sudah di depan mata, dan aroma gejolak mulai terasa. Sebagian masyarakat bahkan mengaitkan potensi kerusuhan dengan bayang-bayang sejarah Pemberontakan PKI 1965. Tidak mustahil, sebagian aktor politik mencoba memanfaatkan momen ini untuk kepentingan mereka sendiri.
Pemicu langsung aksi ricuh Senin, 25 Agustus 2025, adalah kabar kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR hingga lebih dari Rp 100 juta. Data Fitra menyebut penghasilan anggota DPR bisa mencapai Rp 230 juta per bulan atau Rp 2,8 miliar per tahun. Transparansi publik wajib ditegakkan, tapi rakyat melihat ini sebagai simbol ketimpangan yang mencolok.
Yang menarik, aksi 25 Agustus berlanjut hingga Kamis, 28 Agustus 2025, dengan serangan politik terselubung terhadap Presiden Prabowo. Suhandono Baskoro, Koordinator Laskar Cinta Jokowi (LCJ), menegaskan:
“Kerusuhan di depan DPR bukti negara gagal menjamin rasa aman rakyat. Presiden bertanggung jawab penuh. Jika tak mampu, mundur demi kebaikan bangsa.”
Tak kalah mengejutkan, Mahfud MD—mantan kepercayaan Jokowi yang kalah Pilpres 2024—mengompori opini publik dengan klaim gaji anggota DPR tembus miliaran per bulan. Rakyat, yang hidup di tengah tekanan ekonomi, melihat ini sebagai penghinaan.
Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas: jika kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan DPR sudah diputuskan, batalkan! Langkah ini bukan sekadar populis, tapi menegaskan siapa yang berpihak pada rakyat dan siapa yang hanya bermain politik.
Namun, jika kenaikan gaji batal, tapi gejolak tetap muncul tanpa alasan jelas, ini bukan kebetulan. Ada aktor tersembunyi yang mencoba memanfaatkan ketidakpuasan rakyat untuk menyerang legitimasi Presiden Prabowo. Identifikasi dalang di balik layar menjadi keharusan. Bahkan jika aktornya adalah orang dekat Jokowi atau Jokowi sendiri, tindakan tegas konstitusional tetap sah.
Dalam skenario ini, rakyat siap berdiri bersama TNI membackup Presiden Prabowo. Kepala dan kaki saling mendukung, bersatu menjaga kedaulatan NKRI. Bulan September 2025 bisa menjadi titik kritis: apakah Indonesia akan dikuasai agenda politik tersembunyi ataukah rakyat dan Presiden Prabowo mampu menegakkan kedaulatan dan keadilan?
