Proyek pembangunan pelabuhan Ujung Jabung di Jambi bertahun tahun terhenti padahal sudah menghabiskan dana sedikitnya Rp 600 miliar proyek ujung jabung yang panjangnya mencapai 1 Km, hanya menghasilkan tiang saja dipancang dan yang lebih parah, ada tiang yang sudah patah.
Jambi – Fusilatnews – Gubernur Jambi Al Haris diminta warga harus tanggung jawab terhadap janji politik dalam persoalan proyek Pelabuhan Ujung Jabung yang mangkrak bertahun-tahun. Proyek pembangunan Ujung Jabung sudah menghabiskan uang sedikitnya Rp 600 miliar Tetapi terbengkalai mangkrak selama bertahun-tahun.
“Terkait Ujung Jabung memang sudah cukup lama kita tunggu, kenapa masalah proyek Ujung Jabung bisa mangkrak,” ujar pemerhati kebijakan Publik Provinsi Jambi Ari Suryanto, Rabu (15/3).
Ari menyebutkan, sudah mencapai Rp600 miliar tertanam pada proyek ujung jabung yang panjangnya mencapai 1 Km, namun hanya tiang saja dipancang dan yang lebih parah, ada tiang yang sudah patah.
“Pekerjaan proses pelabuhan saat ini tidak ada sama sekali sehingga seperti bangunan tidak terurus dan menjadi perhatian publik,” jelasnya.
Ujung jabung dibangun sebagai pelabuhan akses pintu gerbang perekonomian Provinsi Jambi di bidang sarana tansportasi kelautan. Artinya angkutan batu bara serta komoditi lainnya di Provinsi Jambi semua bisa diarahkan ke pelabuhan Ujung Jabung, sehingga tidak menggunakan pelabuhan lain.
Kini pelabuhan yang digagas pada masa Gubernur Hasan Basri Agus itu di ujung tanaduk. Bahkan kemungkinan terburuk, proyek Ujung Jabung tersebut gagal total.
Pasalnya proyek yang kini digadang gadang Gubernur Jambi Al Haris itu tidak lagi masuk prioritas Kementerian Perhubungan (kemenhub).
Kemenhub sudah memutuskan tidak lagi melanjutkan pembangunan pelabuhan Ujung Jabung. Setidaknya ada tiga pertimbangan Kemenhub membuat keputusan yang menjauhkan asa Jambi memiliki pelabuhan internasional.
Alasan pertama disebutkan, pembangunan pelabuhan Ujung Jabung terkendala besarnya investitasi yang dibutuhkan, mengingat rendahnya draft (konsep) yang ada sehingga harus dibangun trestle (jembatan) yang sangat panjang.
Kemudian, pertimbangan kedua disebutkan sampai saat ini belum tersedianya akses jalan darat yang memadai. Berdasarkan inventarisasi, setidaknya diperlukan pembangunan jalan sepanjang 42 Kilimeter (KM) dengan kebutuhan biaya sebesar Rp 1,7 Triliun.
Lalu pertimbangan ketiga, Kemenhub menyebutkan saat ini layanan komoditas unggulan dan logistic masih dapat dilayani pelabuhan eksisting (yang sudah ada). Diantaranya Pelabuhan Nipah Panjang, Pelabuhan Talang Duku, dan Pelabuhan Muara Sabak.
