Di atas podium, dalam rapat-rapat resmi, bahkan dalam forum internasional, Prabowo Subianto berulang kali menjanjikan satu hal yang bombastis: pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. Angka ini menggiurkan. Retorikanya menggetarkan. Tetapi begitu angka realisasi keluar, alih-alih mendekati target, justru tersungkur di angka 4,7 persen. Inilah bukti bahwa ambisi tanpa akal sehat hanya akan menambah daftar panjang “omon-omon” di negeri ini.
Apakah kita harus terkagum-kagum pada target ambisius itu? Tentu saja tidak. Sebab di era Jokowi pun, target serupa selalu menjadi mantera yang terus diucap namun tak kunjung menjejak bumi. Sekarang, Prabowo mencoba mengulangi mantra itu, dan hasilnya: jeblok.
Lebih ironis lagi, Prabowo berkomitmen untuk “melanjutkan yang sudah baik” dari pemerintahan sebelumnya. Sayangnya, yang dilanjutkan justru adalah kebijakan gagal, model pembangunan ugal-ugalan, serta orang-orang yang berkali-kali membuktikan inkompetensinya dalam mengelola ekonomi negara. Bagaimana mungkin kita berharap pertumbuhan ekonomi spektakuler, jika tim ekonominya masih berisi wajah-wajah lama dari kabinet yang gagal?
Apa yang kita lihat hari ini adalah konsekuensi dari pilihan mempertahankan rezim gagal—dalam struktur, dalam orientasi, dan terutama dalam integritas. Ketika sistem tidak berubah, ketika wajah-wajah kabinet adalah orang yang sama dengan rekam jejak yang penuh tambalan, maka kegagalan bukan hanya mungkin terjadi—tapi sudah pasti.
Bukan hanya soal angka. Di balik angka 4,7 persen itu, tersembunyi jutaan nasib rakyat kecil: daya beli menurun, pengangguran tak tertangani, petani dan nelayan terpinggirkan, serta UMKM yang megap-megap di bawah tekanan utang dan dominasi korporasi besar. Target delapan persen itu ternyata bukan cita-cita kolektif bangsa, melainkan proyek pencitraan individu. Kini, dengan data di tangan, publik berhak bertanya: apakah ini bentuk lain dari kebohongan?
Jika Prabowo ingin lepas dari label “tukang omon-omon”, maka langkah pertama dan paling mendesak adalah membersihkan kabinet dari beban masa lalu. Komitmen melanjutkan rezim Jokowi bukanlah solusi, justru menjadi akar masalah itu sendiri. Yang harus dilanjutkan bukanlah struktur kekuasaan, melainkan tekad memperbaiki arah bangsa—dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat, bukan pada oligarki.
Di titik ini, rakyat tidak butuh angka-angka manis yang berakhir pahit. Mereka butuh pemimpin yang berpikir jernih, jujur pada realita, dan berani membongkar warisan buruk pendahulunya. Jika tidak, maka angka 4,7 persen hanyalah permulaan. Sisa lima tahun ke depan bisa jadi adalah kisah tentang bagaimana sebuah republik tenggelam dalam kesia-siaan janji.
