Di sebuah ballroom mewah Hotel The Ritz-Carlton Jakarta, Kamis, 16 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menyuarakan optimisme yang menggetarkan dinding ruangan: “Indonesia mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.” Sorak dan tepuk tangan para pelaku usaha mengiringi pernyataan itu. Di luar hotel, di jalanan yang sesak oleh angkutan daring dan pedagang kaki lima yang makin hari makin terhimpit, optimisme itu terasa seperti dongeng.
Sebab hanya berselang tiga bulan kemudian, Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan kenyataan yang berbeda. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 justru turun, dari 5,1 persen menjadi hanya 4,7 persen. Sebuah ironi yang telanjang.
Angka 8 persen yang digaungkan Prabowo seperti mengawang di langit ambisi, sementara kaki rakyat masih tertanam dalam lumpur stagnasi ekonomi global. Dunia sedang limbung akibat ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan banyak negara mitra, serta gelombang proteksionisme yang dipicu kebijakan tarif Presiden Trump. Dalam kekacauan itu, IMF memperingatkan, sistem perdagangan dunia yang menopang pertumbuhan selama delapan dekade kini tengah runtuh. Dan Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, sedang menghadapi gelombang besar tanpa pelampung cukup.
Ekonomi yang hanya tumbuh 4,7 persen adalah alarm yang meraung di balik retorika. Setiap tahun, jutaan penduduk usia produktif masuk ke pasar tenaga kerja. Namun lapangan kerja tidak tumbuh secepat kebutuhan. Pabrik merampingkan lini produksi, sektor teknologi memperketat rekrutmen, dan UMKM lebih sibuk bertahan daripada berkembang.
Jika Presiden Prabowo yakin pada angka 8 persen, ia harus menjawab satu pertanyaan mendasar: dari mana pertumbuhan itu akan datang, ketika konsumsi rumah tangga lesu, investasi tertahan oleh ketidakpastian global, dan ekspor dihantam tarif serta perang dagang?
Beban utang juga tak bisa diabaikan. Dengan utang negara yang menembus Rp 8.000 triliun, pembayaran bunga dan cicilan kini menjadi beban yang menggerogoti anggaran belanja produktif. Alih-alih memupuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan, negara justru terjebak dalam lingkaran bantuan sosial dan proyek-proyek mercusuar seperti Ibu Kota Nusantara yang masih dipertanyakan urgensinya.
Anak-anak di pedalaman masih makan nasi dengan garam dan daun singkong. Angka stunting tetap di atas 20 persen. Tapi elite bicara pertumbuhan dua digit. Ini bukan sekadar perbedaan pandangan. Ini adalah jurang antara realitas dan retorika.
Kemiskinan pun tidak menurun, ia hanya berganti wajah. Dulu disebut buruh tani, kini berubah jadi pengemudi ojol. Dulu disebut buruh pabrik, kini jadi freelancer tanpa kontrak. Dalam wajah baru kemiskinan itu, negara terlihat gamang: antara menyembuhkan atau sekadar menutupi.
Optimisme adalah bahan bakar penting dalam kepemimpinan. Namun ketika angka dan data diabaikan, ia berubah menjadi delusi. Pernyataan Prabowo soal pertumbuhan 8 persen perlu diuji bukan dengan semangat nasionalisme kosong, melainkan dengan kalkulasi ekonomi yang jujur, transparan, dan realistis.
IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di Asia rata-rata hanya 4,5 persen. Maka, Indonesia yang menargetkan 8 persen tanpa peta jalan yang konkret ibarat mengarungi samudra dengan perahu kertas.
Alih-alih membangun narasi utopis, bangsa ini memerlukan keberanian untuk mengakui krisis dan kesungguhan untuk menanganinya. Sebab sejarah tidak menilai pemimpin dari seberapa keras ia berteriak soal masa depan, melainkan dari seberapa konkret ia menjawab luka hari ini.
Jika hari ini kita membiarkan angka 4,7 persen berjalan tanpa koreksi serius, maka esok hari 8 persen hanya akan tinggal dalam pidato, bukan dalam piring rakyat.
