Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Megawati kini tiba di persimpangan jalan. Ia bimbang. Ke mana harus melangkah? Ke jalan dinasti atau jalan demokrasi? Keputusan ada di genggamannya.
Ya, Ketua Umum PDI Perjuangan bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri ini bak menghadapi buah Simalakama: dimakan ibu mati, tidak dimakan bapak mati.
Dan Simalakama itu adalah Puan Maharani, putri tercintanya yang kini menjabat Ketua DPR RI. Ada apa dengan Puan?
Bagi Megawati, putrinya bernama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi ini adalah pertaruhan terakhir bagi trah atau dinasti Soekarno untuk bertakhta di Istana. “Now or never”, sekarang atau tidak sama sekali.
Saat ini Megawati masih menjabat Ketua Umum PDIP. PDIP, kita tahu, merupakan satu-satunya partai politik pemegang “golden ticket” Pemilihan Presiden 2024. Sebab, kursi PDIP di DPR RI lebih dari 20%. Sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, untuk dapat mengajukan capres/cawapres, sebuah parpol harus mempunyai minimal 20 persen kursi di DPR RI atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu. Namanya ambang batas pencalonan presiden atau “presidential threshold”.
Di sisi lain, Kongres V PDIP tahun 2019 di Bali memberikan mandat kepada Megawati untuk menentukan capres/cawapres 2024 dari partainya. Jadi, dengan mudah Megawati dapat mengajukan Puan sebagai capres/cawapres di Pilpres 2024. Ini adalah kesempatan emas.
Jika tidak sekarang, kapan lagi? Waktu akan terus berjalan. Situasi dan kondisi politik akan selalu berubah sesuai dinamikanya. Begitu pun usia manusia sesuai takdir dan kehendak-Nya. Senyampang Megawati masih sehat dan menjadi Ketua Umum PDIP.
Sayangnya, elektabilitas Puan berdasarkan hasil survei berbagai lembaga kredibel tak pernah beranjak dari angka 1-2 persen, bahkan tak jarang nol koma sekian persen. Jika Megawati memaksakan diri untuk mengajukan Puan, bisa-bisa parpol pemenang Pemilu 1999, 2014 dan 2019 ini akan kalah dan tidak akan mendapatkan apa-apa. Trah Soekarno akan benar-benar terlempar dari Istana. Untuk kembali lagi ke Istana, diyakini perlu waktu lama.
Sedikit menengok ke belakang, Proklamator RI sekaligus Presiden I RI Ir Soekarno tersingkir dari Istana setelah rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto berkuasa mulai 1966. Setelah 32 tahun berkusa, Soeharto pun terpental dari Istana pada 21 Mei 1998. Lalu naiklah Wakil Presiden BJ Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto. Lalu masuklah Megawati meski hanya sebagai wakil presiden dari Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur usai Pemilu 1999 yang dimenangkan PDIP.
Pada 23 Juli 2001, lengserlah Gus Dur dan digantikan Megawati. Sebelum memangku jabatan Presiden ke-5 RI, Megawati pun sempat bimbang. Lalu ia diyakinkan oleh suaminya, Taufiq Kiemas dengan “rayuan maut”: “now or never”! Usai “lengser keprabon”, terbukti kemudian Megawati tidak pernah menjadi Presiden lagi meski dua kali ikut kontestasi, yakni pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2019.
Ya, usai Pilpres 2004, Megawati terlempar dari Istana dan digantikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sepuluh tahun kemudian, SBY digantikan Presiden Joko Widodo usai Pilpres 2014.
Jokowi memang bukan siapa-siapanya Bung Karno. Ia bukan trah atau dinasti Soekarno. Namun Jokowi dicitrakan sebagai anak atau cucu ideologis Bung Karno. Bahkan ada yang menyebut Jokowi sebagai “the litle Soekarno” atau Soekarno kecil.
Usai Pilpres 2024 nanti, Jokowi yang diasumsikan sebagai bagian dari dinasti Soekarno akan terlempar dari Istana. Lalu siapa calon penggantinya dari trah Soekarno? Banyak yang mengasumsikan Puan Maharani. Sayangnya, elektabilitas istri dari Happy Hapsoro ini masih terus jongkok, tak kunjung berdiri.
Anak Megawati memang bukan hanya Puan. Ada dua kakaknya dari pernikahan Megawati terdahulu dengan Kapten Penerbang Surindro Supjarso yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Ada Mohammad Rizki Pratama alias Tatam. Ada Mohammad Prananda Prabowo alias Nanan. Tapi yang sejak awal diorbitkan Megawati di gelanggang politik adalah Puan Maharani, putrinya dengan mendiang mantan Ketua MPR RI Taufiq Kiemas.
Di era pemerintahan periode pertama Presiden Jokowi, Puan didapuk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), meski perempuan cantik kelahiran 1973 ini belum pernah menjabat menteri.
Usai Pemilu 2019, Puan didapuk partainya sebagai Ketua DPR RI. Kursi Senayan-1 inilah yang dipersiapkan bagi Puan sebagai batu loncatan ke kursi RI-1. Akankah Megawati mengajukan Puan sebagai capres?
Sekali lagi, Megawati tampaknya masih bimbang. Sampai-sampai rapat kerja nasional (rakernas) PDIP yang sedianya digelar akhir Desember ini dibatalkan. Ia menghadapi dilema. Megawati “wait and see”. Parpol-parpol lain sudah mendeklarasikan capres. Partai Nasdem mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tapi kedua parpol itu tidak memenuhi syarat “presidential threshold” 20 persen. Apalagi PSI yang masuk Senayan saja tidak.
Di sisi lain, elektabilitas Ganjar yang merupakan kader PDIP selalu berkibar. Dalam survei berbagai lembaga kredibel, elektabilitas Ganjar selalu berada di tiga besar bersama Prabowo dan Anies Baswedan. Bahkan di kalangan milenial, elektabilitas Ganjar berada di puncak. Di sinilah Megawati bertambah bimbang.
“Ruh” Bung Karno
Puan adalah anak ideologis sekaligus biologis Megawati. Sedangkan Ganjar hanya anak idelogis Megawati. Jika boleh memilih, sebagai seorang ibu tentu saja Megawati akan lebih memilih Puan daripada Ganjar untuk diajukan sebagai capres. Ikatan emosional itu manusiawi.
Tapi politik adalah realitas. Politikus harus rasional. Jika elektbalitas seseorang tidak menjual, maka akan percuma saja jika dipaksakan. Apalagi elektabilias dalam politik elektoral adalah senjata pamungkas.
Berkaca dari pengalaman Pilpres 2014, pada akhirnya Megawati sebagai politikus ulung diyakini akan lebih mengedepankan rasionalitasnya daripada emosi atau perasaannya sebagai seorang ibu. Hal itu sudah dibuktikan Megawati yang pada “last minute” mengajukan Jokowi yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta sebagai capres, meski mantan walikota Solo, Jawa Tengah, ini bukan anak atau cucu biologis Bung Karno, karena elektabilitas Jokowi saat itu tak terbendung, bahkan melampaui 50 persen.
Terbukti kemudian Jokowi terpilih. Insting atau intuisi politik Megawati tak meleset. Karena Jokowi merupakan anak atau cucu ideologis dari Bung Karno, maka “ruh” Bung Karno pun ada di Istana ketika Jokowi berkuasa. Apalagi ketika Megawati menyatakan Jokowi adalah petugas partai. Akhirnya dalam penyusunan kabinet pun ada yang berspekulasi Megawati-lah presiden sesungguhnya atau “the real president”.
Nah, ketika nanti Megawati mengajukan Ganjar Pranowo sebagai capres untuk Pilpres 2024, jika menang pun kondisinya kurang-lebih akan demikian. “Ruh” Bung Karno akan tetap ada di Istana. Megawati pun akan tetap menjadi “the real presiden”. Apalagi karakter atau tipikal kepemimpinan Ganjar relatif mirip atau 11-12 dengan Jokowi.
Megawati, pilihlah jalan demokrasi atau jalan yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat. Bukan jalan dinasti dengan memaksakan pencalonan Puan. Tak harus “now or never” bagi Puan. Dengan cacatan, hingga “last minute” pandaftaran capres pada 19 Oktober 2023 elektabilitas Puan tetap tak terkerek, dan sebaliknya elektabilitas Ganjar tetap berkibar.
Ini juga tantangan bagi Ganjar untuk mempertahankan elektabilitasnya, bahkan meningkatkannya hingga melampaui 50 persen seperti Jokowi menjelang Pilpres 2014. Masih ada waktu bagi Puan dan Ganjar. Juga bagi Megawati.
