Jakarta-Fusilatnews – Dalam rangka memperingati HUT DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pidato sambutannya menyampaikan bahwa DPR menyadari masih belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun, ia memastikan pihaknya akan terus berupaya memberikan yang terbaik demi kesejahteraan rakyat melalui fungsi dan kewenangannya.
“DPR menyadari bahwa belum maksimal dalam memperjuangkan aspirasi kebutuhan rakyat yang diwakilinya,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).
“Tetapi DPR berharap agar masyarakat di daerah mengetahui bahwa DPR senantiasa terus mengupayakan penyerapan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan ditindaklanjuti melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya,” lanjutnya.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna HUT ke-78 DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/8). Dalam peringatan HUT kali ini, DPR mengambil tema ‘DPR RI Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’.
Pada kesempatan ini, Puan menyampaikan Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2022-2023. Ia pun berpesan kepada para anggota dewan agar mensosialisasikan laporan kinerja DPR kepada seluruh konstituen di daerah pemilihan masing-masing.
Secara rinci, Puan menjelaskan total jumlah aspirasi dan pengaduan yang diterima DPR selama satu tahun belakangan mencapai ribuan. Aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut disampaikan secara tertulis, baik secara fisik maupun online melalui website DPR RI.
“Sejak tanggal 16 Agustus 2022 hingga 25 Juli 2023, DPR RI telah menerima aspirasi dan pengaduan masyarakat sebanyak 4.603 surat fisik dan 255 surat melalui website,” jelasnya.
Lebih lanjut, Puan Aspirasi dan aduan itu kemudian diteruskan kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) terkait untuk ditindaklanjuti. Ia juga mengungkap sejumlah bidang permasalahan yang mendominasi aspirasi dan pengaduan masyarakat.
“Yaitu bidang Hukum, HAM dan Keamanan; Pertanahan dan Reformasi Agraria; Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan BUMN; Ekonomi Keuangan; serta Kehutanan, Lingkungan Hidup, dan ESDM,” papar mantan Menko PMK itu.
Puan juga mengungkapkan terkait kinerja DPR, termasuk dengan melakukan pengajuan, pemberian persetujuan atau pemberian pertimbangan/konsultasi terhadap Duta Besar Negara Sahabat, dan Duta Besar Indonesia untuk Negara Sahabat.
DPR juga menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan memberikan persetujuan terhadap pemindahan aset negara dan perjanjian. Puan menyebut fungsi dan kewenangan ini berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, serta pemilihan pejabat publik pada lembaga negara.
“Pada Tahun Sidang ini, DPR RI telah membahas mengenai pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia sebanyak 37 negara. DPR RI juga memberikan Kewarganegaraan Republik Indonesia (naturalisasi) kepada 7 olahragawan,” papar Puan.
“Fungsi pengawasan DPR RI juga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera,” sambungnya.
Sebagai informasi, Rapat Paripurna Peringatan HUT DPR ini turut dihadiri Ketua DPR RI Ke-15 Akbar Tanjung, Ketua DPR RI Ke-16 Agung Laksono dan Ketua DPR RI Ke-17 Marzuki Alie. Turut hadir pula Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Ketua BPK RI Isma Yatun, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman, Hakim Agung Syamsul Maarif yang mewakili Mahkamah Agung (MA), dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai.
