Pengantar
Mahfud MD pernah mengatakan, “Malaikat pun bila masuk ke dalam sistem ini menjadi Iblis.” Pernyataan ini mencerminkan betapa buruknya sistem politik dan hukum yang berjalan di Indonesia. Konstitusi yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam tata kelola negara justru sering kali menjadi alat kepentingan politik. Inilah yang saya uraikan dalam esai ini, bahwa UUD 1945 dalam praktiknya telah melahirkan sistem yang buruk, di mana setiap pemimpin yang masuk ke dalamnya harus berhadapan dengan realitas politik yang korup dan penuh kompromi.
Sejak kemerdekaan Indonesia, perjalanan kepemimpinan nasional selalu beriringan dengan dinamika politik yang penuh gejolak. Konstitusi yang menjadi landasan hukum negara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, telah menjadi saksi bagaimana setiap presiden menghadapi berbagai tantangan politik yang berujung pada kejatuhan mereka, baik melalui gerakan rakyat, oposisi politik, maupun kompromi elite. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan UUD 1945 sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik yang lebih besar dibandingkan dengan esensi konstitusi itu sendiri.
Bung Karno dan Gerakan Rakyat Sebagai Proklamator sekaligus presiden pertama Indonesia, Soekarno memiliki peran besar dalam membangun dasar negara. Namun, era demokrasi terpimpin yang ia ciptakan semakin lama dianggap sebagai bentuk otoritarianisme. Puncaknya, gerakan rakyat yang dikombinasikan dengan intervensi militer menyebabkan jatuhnya Soekarno pada 1967. Meskipun tetap mengusung semangat UUD 1945 dan Pancasila, kekuasaannya tidak dapat bertahan akibat tekanan politik yang besar.
Soeharto: Pelaksana Murni UUD 1945 yang Tumbang Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dengan legitimasi yang dikukuhkan oleh TAP MPRS. Selama lebih dari 30 tahun, ia menerapkan UUD 1945 dengan pendekatan yang stabil namun represif. Pemerintahannya diwarnai dengan pembangunan ekonomi yang pesat, tetapi juga dikritik karena praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ketika krisis ekonomi 1998 melanda, gerakan rakyat yang didominasi mahasiswa menggulingkan kekuasaannya. Meskipun mengklaim sebagai pelaksana UUD 1945 secara murni dan konsekuen, legitimasi politiknya tetap tidak dapat bertahan di hadapan tuntutan reformasi.
Habibie: Demokrasi yang Ditolak Partai Sendiri Sebagai penerus Soeharto, B.J. Habibie membuka pintu demokrasi selebar-lebarnya, termasuk membebaskan pers dan memberikan referendum bagi Timor Timur. Namun, keterbukaannya justru membuatnya kehilangan dukungan politik, termasuk dari Golkar, partai yang selama ini mendukungnya. Pada akhirnya, Habibie terpaksa mundur karena tidak mendapat dukungan MPR.
Gus Dur: Dari Pengangkatan ke Pemakzulan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden meskipun partainya, PKB, tidak memperoleh suara mayoritas. Dengan dukungan dari poros tengah yang digagas Amien Rais, ia naik ke tampuk kekuasaan. Namun, manuver politiknya yang dianggap kontroversial membuatnya kehilangan dukungan dari partai-partai yang sebelumnya mendukungnya. Pada akhirnya, ia mengalami pemakzulan oleh MPR pada 2001.
Megawati: Presiden karena Kompromi Politik Megawati Soekarnoputri, yang pada Pemilu 1999 meraih suara terbanyak, justru tidak langsung menjadi presiden. Melalui kompromi politik yang melibatkan Amien Rais dan poros tengah, Gus Dur yang terpilih. Setelah Gus Dur lengser, Megawati akhirnya naik menjadi presiden, bukan karena pemilihan langsung rakyat, melainkan sebagai hasil kompromi politik antar elite.
SBY: Presiden yang Dihadang Oposisi Setiap Hari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan presiden pertama Indonesia yang terpilih secara langsung oleh rakyat pada 2004. Namun, selama pemerintahannya, ia menghadapi kritik dan demonstrasi dari oposisi hampir setiap hari. Meskipun memimpin selama dua periode, pemerintahannya tetap tak luput dari kritik tajam, terutama terkait kebijakan ekonomi dan politik.
Jokowi dan Prabowo: Politik Manipulasi dan Balas Budi Jokowi naik sebagai presiden dengan kemenangan atas Prabowo Subianto, yang kala itu menjadi lawan politiknya. Namun, kemenangannya diwarnai oleh berbagai janji politik yang kemudian dipertanyakan. Ironisnya, Prabowo yang pernah menjadi rival utama justru kini diangkat sebagai penggantinya dengan bantuan penuh dari Jokowi. Hal ini menunjukkan bahwa politik Indonesia lebih banyak dimainkan oleh kompromi elite dibandingkan kehendak rakyat secara murni.
Kesimpulan Setiap presiden dalam sejarah Indonesia selalu berhadapan dengan dinamika politik yang tidak lepas dari tekanan rakyat dan manuver elite. Produk UUD 1945 yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam bernegara kerap kali diselewengkan oleh kepentingan politik sesaat. Dari Bung Karno hingga Prabowo, semua presiden menghadapi tantangan yang sama: bagaimana mempertahankan kekuasaan di tengah intrik politik yang terus berubah. Sejarah ini menunjukkan bahwa dalam politik Indonesia, konstitusi sering kali tunduk pada kompromi politik, bukan sebaliknya.
