Oleh: Alif Fachrul Rachman, Deden Rafi Syafiq Rabbani
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPR dengan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (22/8) terdapat hal menarik ketika pembahasan mengerucut pada isu pergeseran kasus Brigadir J yang semula diasumsikan sebagai kasus tembak-menembak, namun kini telah bergeser secara terang menjadi dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh FS dkk.
Lebih lanjut, dalam RDP tersebut DPR secara solid memuji tindak tanduk Mahfud Md yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) yang juga merangkap sebagai Ketua (Ex officio) Kompolnas atas manuver komunikasi politiknya di hadapan publik, yang secara faktual telah berhasil menghilangkan sekat-sekat birokrasi yang rumit dan dinilai menghambat terang-benderangnya kasus tersebut.
Bahkan, salah satu anggota DPR menyanjung Mahfud Md dengan narasi positif seraya mengatakan, “Untung ada Pak Mahfud.” Di satu sisi, kondisi demikian secara afirmatif memang benar adanya bahwa peran Menkopolhukam sangat signifikan dalam menelanjangi peristiwa pembunuhan berencana tersebut, mengingat jika dibandingkan dengan pihak-pihak lainnya, seperti Benny Mamoto maupun Kapolda Metro Jaya justru mengafirmasi peristiwa tersebut tanpa memperhatikan kejanggalan proses maupun prosedur penanganan kasus tersebut. Mungkin Jika menggunakan istilah kekinian setidaknya Mahfud Md tidak mudah untuk di-prank.
Namun demikian, di lain sisi, kondisi tersebut menggambarkan bahwa fenomena terbukanya kasus ini masih bersandar pada manuver politik semata, dan belum mengandalkan hukum sebagai sistem yang utuh, sehingga kondisi demikian menguatkan asumsi pesimis penegakan hukum pidana kita yang belum menjamin bahwa “yang benar itu adalah yang menang dan yang salah adalah yang kalah.”
Artikel ini secara sederhana mencoba untuk memberikan rekomendasi terhadap substansi hukum yang luput dari pembahasan RDP kemarin. Lebih lanjut, artikel ini mencoba mengajak pembaca untuk kembali mengoreksi sistem hukum pembuktian yang digunakan selama ini, dimulai dari tahap proses penyelidikan dan penyidikan hingga penetapan seorang menjadi tersangka.
Pengujian Alat Bukti
Sejak awal kasus ini dimunculkan banyak pihak menilai bahwa terdapat berbagai kejanggalan yang mewarnai peristiwa kematian Brigadir J. Mulai dari konferensi pers Polres Jakarta Selatan yang dinilai lambat (dua hari pasca peristiwa) hingga berbagai hasil otopsi yang tidak jelas, maupun hilangnya CCTV utama di rumah dinas FS. Namun demikian, proses olah TKP hingga gelar perkara tetap dilanjutkan oleh Polres Jakarta Selatan, kendati berbagai alat bukti hanya berdasarkan satu arah yaitu keterangan dari pihak pelapor FS dan PC semata.
Dalam keadaan demikian, memang sangat besar potensi oknum penyidik untuk menutup kasus kematian tersebut dengan skenario tuduhan percobaan maupun upaya melakukan kekerasan seksual. Mengingat tertuduh telah dinyatakan meninggal sehingga tidak memiliki kesempatan untuk membela diri maupun menguji berbagai dasar tuduhan (alat bukti) di pengadilan.
Secara komparatif, kasus ini relatif sama dengan yang terjadi pada peristiwa unlawful killing terhadap 6 Laskar FPI di KM 50. Para tertuduh yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak memiliki kesempatan untuk melindungi haknya lantaran telah kehilangan nyawanya. Mungkin dalam perspektif oknum penyidik menghilangkan berbagai barang bukti atas tersangka yang telah hilang nyawanya akan lebih mudah untuk mengakhiri kasus ini sehingga dapat dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan mudah.
Kondisi demikian yang dalam hemat kami harus disudahi dengan adanya ruang pengujian alat bukti oleh hakim melalui instrumen penetapan status tersangka di praperadilan. Kendati yang bersangkutan (tersangka) telah tewas, namun keluarga/ahli waris seharusnya diberikan kesempatan untuk menguji berbagai sangkaan tersebut sehingga hakim secara independen dapat melihat suatu fakta yang netral untuk menilai kebenaran proses penyelidikan dan penyidikan.
Dalam konteks dewasa ini, jamak dipahami bahwa praperadilan hanya untuk menguji penetapan status tersangka dalam kasus korupsi semata. Bahkan upaya praperadilan cenderung dibatasi hanya dapat dilakukan oleh tersangka dan tidak dapat diwakilkan seperti yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2018. Postulat tersebut di satu sisi dapat dimaklumi, mengingat di Indonesia praperadilan terhadap penetapan status tersangka relatif baru dikenal sejak 2015 melalui kasus penetapan status tersangka korupsi Budi Gunawan yang kemudian dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Namun demikian, pemahaman terhadap praperadilan tidak boleh dipersempit hanya dalam konteks korupsi. Hal ini seharusnya diinsyafi oleh pembentuk undang-undang bahwa produk hukum (KUHAP) yang disahkan pada 1981 tersebut harus mengalami dinamisasi dalam rangka menjamin proses dan prosedur hukum sesuai dengan prinsip due process of law.
Terlebih, jika dibandingkan dengan praktik di berbagai negara, KUHAP sendiri belum memiliki konsep check and balances terhadap alat bukti dalam penetapan status tersangka, sebagaimana yang dipraktikkan di Amerika Serikat. Dalam kasus Dominique Straus Khan misalnya, yang 2011 dituduh melakukan perkosaan terhadap Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan. Namun belakangan, pada Agustus 2011 Magistrates Court, New York membatalkan perkara tersebut (tidak dilanjutkan dan bukan ditolak) akibat validitas dan keabsahan alat bukti yang tidak sesuai dengan prosedur.
Terdapat tiga prinsip dasar yang melatarbelakangi perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan alat bukti dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. Pertama, hak yang dilindungi oleh negara (right protection by the state); hal demikian tidak terlepas dari praktik yang dilakukan oleh penyelidik/penyidik dalam menemukan alat bukti sering sekali dilakukan dengan melanggar hak asasi calon tersangka/tersangka.
Kedua, pencegahan (deterrence) yaitu pengecualian atau pengesampingan alat bukti yang diambil secara tidak sah tersebut. Ketiga, legitimasi terhadap pengumpulan alat bukti (legitimacy of the verdict); hal ini mengandung proses yang fundamental sebab jika nanti dalam peradilan hakim telah terbiasa disajikan alat bukti yang tidak sah, maka eksistensi sistem hukum yang berlaku akan diragukan keberadaannya. (Paul Roberts and Adrian Zuckerman, Criminal Evidence, 2008)
Simpulan
Berdasarkan uraian tersebut penulis memberikan rekomendasi berupa perluasan makna praperadilan dalam penetapan status tersangka yang tidak hanya dapat diajukan oleh tersangka, melainkan juga dapat diajukan oleh pihak ketiga atau keluarga/ahli waris jika tersangka telah dinyatakan meninggal. Hal ini dibutuhkan dalam rangka check and balances terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Sehingga, diharapkan dapat menutup upaya skenario gelap dalam proses penegakan hukum pidana yang berdasarkan due process of law.
Alif Fachrul Rachman dan Deden Rafi Syafiq Rabbani, Junior Lawyer Probation at Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm.
Dikutip dari detik.com, Kamis 1 Agustus 2022.
