Jakarta-Fusilatnews.– Isu tentang potensi keterlibatan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Gibran Rakabuming Raka dalam Partai Golkar, bahkan hingga mencapai pimpinan tertinggi, telah menimbulkan resistensi dari sejumlah kader partai tersebut. Hal ini terungkap dari pernyataan Ketua Umum DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Adies Kadir, yang menyinggung mengenai aturan main dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Terkait dengan kemungkinan-kemungkinan Gibran atau siapa dan lain-lain, di Golkar kami punya aturan main, kami punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART),” ujar Adies Kadir dalam konferensi pers di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Minggu (17/3/2024).
Menurut Adies, dalam AD/ART Golkar saat ini telah diatur bahwa seseorang yang ingin menjadi Ketua Umum harus memiliki minimal 5 tahun pengalaman di dalam kepemimpinan Partai Golkar. MKGR menegaskan bahwa mereka akan tetap mengikuti aturan tersebut.
“Sampai saat ini, AD/ART itu, kalau tidak salah menyampaikan bahwa, seseorang yang ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum itu minimal harus lima tahun di dalam kepemimpinan Partai Golkar,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie atau Ical, juga telah memberikan tanggapannya terkait isu ini. Ical menyatakan bahwa baik Jokowi maupun Gibran dapat bergabung menjadi kader Golkar, namun belum tentu dapat menjabat sebagai Ketua Umum. Golkar memiliki AD/ART yang mengatur syarat untuk menjadi Ketua Umum.
“Kalau (jadi) ketum itu ada aturannya. (Harus kaderisasi selama lima tahun) ya dong. Namanya juga organisasi,” ujar Ical di Nusa Dua, Badung, Bali, seperti dilansir detikBali, Sabtu (16/3).
Ical juga menyoroti kemungkinan adanya jalan lain bagi Jokowi dan Gibran untuk menduduki posisi tertinggi di Golkar. Salah satunya adalah jika Golkar di seluruh provinsi sepakat untuk mengubah aturan AD/ART secara internal.
“Kalau seluruh (pengurus Golkar) di seluruh daerah mau, ya mau,” kata Ical.
Isu ini menunjukkan bahwa ada ketegangan dalam tubuh Partai Golkar terkait kemungkinan terlibatnya Jokowi dan Gibran dalam struktur kepemimpinan partai tersebut. Pasalnya, beberapa kader dan pimpinan partai menolak langkah tersebut, mengacu pada aturan internal partai yang telah ada.
