Jakarta – Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut Rancangan Undang-Undang atau RUU Penyiaran) yang sedang diharmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendapat sorotan publik. Beberapa ketentuan dalam draf RUU Penyiaran menunjukkan bahwa ada upaya sistematis untuk menggerus demokrasi, antara lain melalui upaya untuk mengendalikan konten jurnalistik, yang mengancam kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi.
Ya, revisi UU Penyiaran dinilai problematik. Setara Institute pun memberi 7 catatan, seperti diungkapkan penelitinya, Sayyidatul Insiyah, Rabu (15/5/2024), sebagai berikut:
Pertama, RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang problematik dan merusak agenda-agenda demokrasi dan demokratisasi, kebebasan pers, kebebasan memperoleh informasi, serta agenda-agenda gak asasi manusia (HAM) secara umum yang telah diperjuangkan sejak awal era reformasi.
Kedua, RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang memiliki intensi untuk mengendalikan kebebasan pers, khususnya jurnalisme investigasi melalui Pasal 50B ayat (2) huruf c. “Pasal yang melarang jurnalisme investigasi merupakan upaya untuk mengurangi kontrol terhadap pemerintah. Padahal, pilar demokrasi modern salah satunya adalah kebebasan pers yang, antara lain, memberikan ruang bagi jurnalisme investigasi untuk melakukan kontrol atas bekerjanya kekuasaan dan berjalannya pemerintahan,’ jelas Insiyah.
Ketiga, konten dan produk jurnalistik seharusnya tetap menjadi yurisdiksi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Jurnalisme investigasi seharusnya tetap berada di bawah pengaturan UU Pers, meskipun penyiarannya dilakukan melalui televisi ataupun situs internet. Dalam konteks itu, RUU Penyiaran secara intensional melemahkan UU Pers,” cetusnya.
Keempat, ekspansi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagaimana disebut Pasal 8A huruf q RUU Penyiaran untuk melakukan penyelesaian sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran akan mengebiri kewenangan Dewan Pers. “Ketentuan tersebut berpotensi mendistraksi kewenangan antara kedua lembaga sehingga melemahkan resolusi dan penyelesaian sengketa jurnalistik yang mungkin terjadi. Selain itu, ketentuan dimaksud melemahkan Dewan Pers sebagai pilar kebebasan pers, sebab lingkup kewenangan Dewan Pers untuk menjamin kebebasan pers juga meliputi konten jurnalistik yang disiarkan melalui media elektronik,” papar Insiyah.
Kelima, perlu adanya pengertian yang lebih jelas pada beberapa istilah dalam RUU Penyiaran. “Misalnya, penggunaan istilah ‘konten kreator’ akan multitafsir dan berpotensi menambah kontrol pada kreator digital perorangan. Hal ini dapat mengurangi ruang gerak penggunaan kebebasan berekspresi individu,” tukasnya.
Keenam, RUU Penyiaran memuat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. “Pada ranah materiil, pelarangan berbagai konten digital bertentangan dengan hak atas informasi yang dijamin Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD 1945. Pada ranah formil, beberapa lembaga dan kelompok seperti Dewan Pers yang belum dilibatkan dalam pembahasan RUU Penyiaran akan mengurangi legitimasi demokratik dari RUU tersebut, sehingga berpotensi untuk dibatalkan karena abai pada prinsip ‘meaningful participation’ (partisipasi yang sangat bermakna),” tuturnya.
Ketujuh, setelah mencermati RUU Penyiaran yang beredar di tengah masyarakat, Setara Institute mendorong perubahan substansial pada RUU Penyiaran dan dalam konteks ini Setara Institute mendesak agar DPR dan pemerintah memperluas partisipasi publik yang bermakna. “RUU Penyiaran harus sepenuhnya menjamin kebebasan pers, kebebasan memperoleh informasi, dan bebas dari desain untuk melakukan kontrol intrusif, eksesif, dan sensor berlebihan. Pada puncaknya, RUU Penyiaran harus menjadi bagian dari pilar demokrasi konstitusional, yang menjamin kebebasan pers dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk melakukan kontrol atas jalannya pemerintahan negara,” tandas Insiyah.
