Jakarta-Fusilatnews — Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), mengungkapkan salah satu pengalaman hukum yang pernah dialaminya. RK menyebut dirinya sempat digugat hingga Rp 9 triliun oleh pihak yang disebut sebagai kelompok radikal, menyusul upayanya membubarkan kelompok tersebut. Hal itu disampaikan RK saat berkampanye di Batavia PIK, Jakarta Utara, pada Jumat (22/11/2024).
“Ridwan Kamil digugat Rp 9 triliun karena mau membubarkan kelompok radikal. Jadi saya membela orang-orang yang akan diganggu oleh radikalisme. Mereka mau bikin negara sendiri, apalagi anti-Pancasila. Itu saya lawan, dan mereka sampai menggugat sebanyak ini,” ujar RK di hadapan para pendukungnya.
Menurut RK, gugatan tersebut akhirnya ditolak oleh pengadilan, memberikan kemenangan hukum sekaligus legalitas atas tindakan pembubarannya terhadap kelompok yang disebut radikal tersebut.
“Dan alhamdulillah, karena saya berada di atas kebenaran dan Pancasila, gugatannya ditolak oleh pengadilan,” kata mantan Gubernur Jawa Barat itu.
Sikap Tegas Melawan Radikalisme
RK menekankan bahwa pengalaman tersebut menjadi bukti nyata dari komitmennya menolak radikalisme dan menjaga keberagaman. Ia menambahkan bahwa keberanian tersebut merupakan wujud nyata dari visinya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Itu membuktikan saya sejauh itu menjaga keberagaman. Saya serisiko itu untuk melawan mereka-mereka yang anti-NKRI,” ujarnya.
Respons Politik dari Maruarar Sirait
Pernyataan RK kemudian direspons oleh politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait, yang memberikan dukungan terhadap langkah-langkah tegas melawan radikalisme. Ara menyebut bahwa Jakarta membutuhkan pemimpin dengan rekam jejak konkret dalam menjaga keberagaman, terutama demi melindungi kaum minoritas.
“Tadi itu namanya omong-omong atau bukti? Visi atau track record? Anda percaya dengan rencana-rencana atau bukti-bukti? Jakarta kota besar membutuhkan pemimpin yang teguh melawan radikalisme,” tegas Ara.
Ara juga membandingkan RK dengan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, yang menurutnya memiliki rekam jejak tegas dalam membubarkan organisasi radikal. Ia berharap RK dapat menunjukkan tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
“Seperti Pak Jokowi, berani dia, bagaimana dia tegas membubarkan organisasi yang radikal, betul nggak? Jangan cuma pidato-pidato Pancasila, toleransi, gotong royong, tapi tidak berani melakukan pertegasan terhadap radikalisme,” ujar Ara.
Tantangan Politik dalam Narasi Toleransi
Pernyataan RK ini dinilai sebagai langkah untuk memperkuat posisinya di mata pemilih Jakarta, kota dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Namun, narasi tentang keberagaman dan anti-radikalisme ini juga menjadi batu ujian bagi RK untuk membuktikan bahwa retorikanya didukung oleh rekam jejak yang solid.
Dengan Jakarta sebagai salah satu pusat pluralisme di Indonesia, pemilih tidak hanya membutuhkan pemimpin yang dapat berpidato dengan baik, tetapi juga mampu menunjukkan keberanian dan tindakan nyata dalam menjaga keberagaman serta mengatasi ancaman radikalisme.
Pilkada Jakarta 2024 menjadi momen krusial untuk menentukan apakah rekam jejak yang disampaikan RK dapat meyakinkan pemilih dan memberikan harapan bagi keberlangsungan toleransi di ibu kota.
