Menurut Rocky survei-survei yang hadir jelang pemilu ini dibiayai secara politik dan berimbas hasil survei yang tipu-tipu.
Jakarta-Fusilatnews.–Saiful Mujani bereaksi mereplay twett Rocky Gerung dengan mengatakan meluruskan tudingan Rocky yang mengatakan LSI mulanya dibiayai World Bank.
Pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani membantah pernyataan Akademisi Rocky Gerung yang memberi kritik terhadap lembaga survei. Respons serupa juga disampaikan Direktur Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
“Rocky, saya yang bikin LSI. Tidak dibiayai world bank, tapi Japan International Cooperation Agency (JICA),” ujar Saiful Mujani dalam akun Twitter-nya Rabu (7/6).
Menurutnya, LSI pada awalnya dibiayai perusahaan Jepang tersebut. Namun, lambat laun LSI berharap bisa mandiri setelah berbagai pihak yakin akan mendapat manfaat dari survei yang dikeluarkan LSI.
“Itu (survei) kemudian soal produk dan pasar. Produk buruk enggak ada pasarnya. (Jadi) bukan tipu-tipu. Enggak mungkin produk serius enggak ada biayanya, pasti ada,” tuturnya.
Akan tetapi, kata Saiful, sumber yang membiayai sebuah lembaga survei tidak boleh mendikte proses dan hasil. Dirinya juga menyamakan pembuat survei dengan profesi modern yang ada saat ini.
“Jadi, tipu- tipu enggak ada pasarnya kecuali bagi orang dungu, istilahmu. Survei opini publik adalah capaian besar dalam studi politik modern,” kata dia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga turut mengomentari cuitan Saiful Mujani yang membalas kritik Rocky. Ia menilai dosen Universitas Indonesia (UI) tersebut salah tentang pembiayaan LSI
“Belum apa-apa Rocky Gerung sudah salah. Yang biayai LSI bukan World Bank, tapi JICA,” tulis Burhanuddin dalam Twitter-nya.
Menurut dia, lembaga survei tidak melakukan penipuan. Ia juga meyakini hal tersebut lantaran lembaga survei telah dipercaya banyak pihak, salah satunya partai politik.
“Kalau lembaga-lembaga survei itu tipu-tipu seperti kata Rocky, tidak mungkin partai-partai, lembaga-lembaga internasional, dan lain-lain meminta survei ke kami,” ucapnya.
Ia menjamin hal tersebut lantaran menurutnya tak akam ada elite politik yang mau tertipi lembaga survei. Menurutnya, elite politik harus memprotes logika Rocky.
“Masak elite politik mau aja kena tipu? Harusnya elite politik protes ke Rocky Gerung karena kalau mengikuti logika Rocky, elite politik dan partai-partai yang rajin meminta survei itu dungu karena mau aja kena tipu,” kata dia.
Sebelumnya, Rocky Gerung mengatakan LSI dulunya merupakan satu-satunya lembaga survei di Indonesia dalam sebuah unggahan video di Twitter. Menurutnya, LSI dibiayai bank dunia untuk mem-backup demokrasi di Indonesia.
“Dulu lembaga survei cuma satu, namanya lembaga survei indonesia. Dibiayai world bank untuk membackup demokrasi. Enggak ada yang bayar di situ, karena itu uang dunia, uang world bank,” kata dia.
Menurut Rocky, LSI telah menghasilkan tokoh-tokoh yang membuat survei-survei politik di Indonesia. Namun, dia menganggap survei yang ada sekarang hanya upaya tipu menipu.
“Nipu, udah digaji, eh dia bikin di dalam lembaga yang udah digaji itu survei dia sendiri. Semua lembaga survei yang ada sekarang itu adalah urusannya tipu-menipu saling titip kuesioner,” tuturnya.
Dugaan tersebut dia simpulkan lantaran hasil berbagai survei politik yang ada di Indonesia cenderung mirip. Menurutnya, sebuah lembaga survei tak bisa diyakini benar jika tidak memiliki bukti dibiayai publik.
“Jadi, selama tidak bisa dibuktikan bahwa itu lembaga dibiayai publik, enggak mungkin itu benar. Tapi nanti mereka bilang ini uang kita sendiri untuk kepentingan publik. Dari mana untungnya kalau uang sendiri?” ujar Rocky.
Jika kita merujuk pada hasil survei antara sepekan sampai dua pekan jelang pilgub DKI 2017 lalu, tujuh lembaga sirvei mereka seolah sepakat hasil survei mereka memenangkan Ahok. Namun hasil real count KPUD DKI Anies memenangkan pemungutan suara dengan selisih lebih 15 persen. Menunjukkan mereka telah gagal membentuk opini untuk keuntungan Ahok.
Selanjutnya Benny K Harman pada akun@bennyHarmanID mengomentari dalam tweetnya
“Survei pun dibayar utk membenarkan skenario penguasa, skenario utk mengalahlan Anies dgn berbagai cara. Pengamat dn intelektual juga diberi upah agar memberi komentar yg sejalan dgn kehendak penguasa. Pengusaha dikasih proyek agar dari hasil proyek ada yg disisihkan utk membayar mereka. Apa reasoning utama kaum intelektual, saya tanya misalnya, utk membenarkan pembegalan Partai Demokrat oleh penguasa selain karena mereka mendapat upah utk itu? Ada yg bisa jawab?#RakyatMonitor#”
