Sarang Penyamun yang Ditinggalkan Budi Arie

**Jakarta – Terlalu sibuk bermain politik sebagai perisai bagi penguasa dan keluarganya, Budi Arie Setiadi seolah tak menyadari bahwa kementeriannya telah berubah menjadi sarang penyamun yang melindungi ribuan situs judi online.**

Kini, sang Menteri Komunikasi dan Informatika era Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo itu telah meninggalkan sarang tersebut untuk menjabat Menteri Koperasi di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Namun, ada kemungkinan bahwa Budi Arie menyadarinya dan memilih membiarkan situasi tersebut—mungkin karena adanya simbiosis mutualisme yang menguntungkan. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian kepolisian, untuk menyelidiki dugaan keterlibatan Budi Arie dalam praktik perlindungan situs judi online di kementerian yang baru saja ia tinggalkan.

Baru-baru ini, Polda Metro Jaya menangkap 11 tersangka terkait kasus situs judi online. Dari jumlah tersebut, 10 di antaranya adalah pegawai kementerian, yang kini telah berubah nama menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Akun @PartaiSocmed mengungkapkan bahwa dua ASN Komdigi diduga terlibat dalam perlindungan situs judi ini, yaitu DIS, Ketua Tim Keamanan Informasi Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, dan FD, pegawai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di kementerian tersebut.

Para tersangka bahkan membuka kantor satelit di Ruko Grand Galaxy City, Bekasi, yang juga sudah digeledah oleh pihak kepolisian. Para pegawai ini seharusnya memblokir 5.000 situs judi online, namun ternyata 1.000 situs di antaranya justru mereka “bina” agar tidak diblokir. Dari “pembinaan” ini, mereka mengantongi upah sebesar Rp8,5 juta per situs. Jika dikalikan 1.000 situs, jumlahnya mencapai Rp8,5 miliar. Ironis, para pengawas yang seharusnya menjadi pagar keamanan malah menjadi “pagar makan tanaman,” mengkhianati tanggung jawab mereka.

Kementerian yang ditinggalkan Budi Arie kini benar-benar telah menjadi sarang penyamun. Kini, penggantinya, Meutya Hafid, harus menghadapi tantangan besar untuk membersihkan kementerian dari praktik-praktik kotor ini. Sebagai mantan jurnalis, mampukah ia membongkar dan membasmi sarang penyamun yang diwariskan pendahulunya?

Selama 15 bulan menjabat, Budi Arie lebih sering terlihat sibuk dengan drama politik daripada fokus melindungi kepentingan publik. Ketika Pusat Data Nasional (PDN) mendapat serangan siber ransomware, responsnya hanya berupa pembenaran yang tak memuaskan. Ia berdalih bahwa insiden serupa juga menimpa negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan Jerman. Demikian pula saat viral akun “Fufufafa” yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. Ketika akun itu disinyalir kerap menyerang Prabowo, Budi Arie dengan mudah melepas tanggung jawab, berdalih bahwa kementeriannya tidak mungkin mengawasi satu per satu dari ratusan juta akun.

Sekarang, setelah munculnya skandal ini, menjadi penting untuk mengusut tuntas kasus ini, termasuk kemungkinan pemeriksaan terhadap Budi Arie. Sementara itu, para pelaku, yang dapat digambarkan sebagai “pagar makan tanaman” atau “musuh dalam selimut,” harus dijatuhi hukuman berat. Hal ini diperlukan bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai terapi kejut bagi mereka yang berniat melakukan pelanggaran serupa.

Indonesia tak boleh membiarkan kementerian yang menjadi sarang penyamun.