Damai Hari Lubis-Pengamat Hukum & Politik Mujahid 212
Apakah Letjend. Maruli Simanjuntak selaku KASAD tidak menguasai tupoksi yang Ia emban, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kemenko Polhukam mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Hal Maruli tidak memahami terkait tupoksi dirinya selaku KASAD, diawali dari mencermati pernyataan Mahfud MD dalam debat Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU Pada Minggu 21 Januari 2024.
Mahfud menyatakan, “tidak mudah memberantas kegiatan penambangan ilegal karena pelakunya dilindungi oleh aparat”.
Lalu diluar ring, Maruli selaku KSAD merespon Mahfud MD. dalam jumpa pers di Markas Besar TNI, Jakarta, Senin (22/1/2024).
“Aparat juga bisa aparatur sipil ya. Belum lengkap itu. Jadi kita sulit juga di zaman sekarang ini kalau kita misalnya begitu-begitu masuk video, kita takut sekarang. Jadi enggak seberani itu lagi kita. Jadi aparat yang mana.”
Maknanya dari narasi yang Maruli sampaikan, sepertinya dia tidak atau kurang memahami apa yang termuat dari sinyalemen Menkopolhukam yang membawahi atau membidangi sebagai koordinator dirinya selaku KASAD. Karena Mahfud MD. Merupakan pembantu utama dari Presiden RI. di bidang Polhukam (Politik hukum dan keamanan), vide, Perpres Nomor 73 Tahun 2020.
Sehingga apa yang disampaikan Mahfud MD. ” selaku pimpinannya dalam garis birokrasi atau dalam garis fungsional tugas kenegaraan, serta dihubungkan dengan statemen Maruli sebagai KSAD “, kok menanggapi sinyalemen resmi Mahfud diruang publik debat cawapres dengan narasi yang berkesan ngeyel, atau tidak memahami?
Semestinya sebagai KASAD serius dan sigap menanggapi dengan menyatakan, “akan serius bekerja melakukan konsolidasi dan investigasi terhadap pernyataan hukum Mahfud”. Bukan sebaliknya justru bertanya “mentah” kepada pers, tentang siapa subjek aparat pelaku kejahatan tambang.
