Jakarta-Fusilatnews – Bermula dari celoteh Faisal Basri, lalu Rocky Gerung, juga banyak Nitizen di X, yang menyarankan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju mundur. Hal ini untuk menekan regime Jokowi, yang sedang cawe-cawe untuk memenangkan pasangan Paslon 02, dimana ada Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi.
Gayung bersambut, rupanya pikiran Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo punmenyarankan agar cawapresnya Mahfud Md mundur dari posisi Menko Polhukam. Ganjar mengatakan usulan itu demi menghindari conflict of interest atau konflik kepentingan karena Mahfud menjadi peserta Pilpres 2024.
Ganjar awalnya menyoroti potensi terjadinya konflik kepentingan peserta Pilpres tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. Menurutnya, potensi itu harus diwaspadai.
“Itulah yang sejak awal kita bicara apakah seorang yang sekarang menjabat di dalam jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota mundur atau tidak. Semua di jabatan publik. Ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan maka ada potensi conflict of interest,” kata Ganjar Pranowo di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).
Ganjar juga menyoroti banyaknya pejabat yang kerap memanfaatkan fasilitas negara untuk berkampanye berkedok kunjungan kerja. Menurutnya, sikap itu sama saja mengambil risiko sebab rakyat bisa menilai.
“Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur. Ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud,” ujar Ganjar.
Ganjar mengaku banyak mendiskusikan usulan ini bersama Mahfud maupun timnya. Selain itu, Ganjar juga mendorong agar aturan mengenai pejabat sekelas menteri maupun wali kota tak harus mundur jika maju pilpres diubah.
“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu ga bisa lagi Semua orang akan merasa fair,” tegasnya.
Ganjar Pranowo sebelumnya pernah mengatakan sebaiknya para pejabat publik yang menjadi peserta Pilpres 2024 turut mundur dari jabatan. Ganjar bicara hal itu menanggapi Fraksi PDIP DPRD Solo yang menyarankan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo lantaran dinilai sibuk berkampanye.
“Ketentuannya tidak mundur sudah terlanjur ketentuannya tidak mundur. Yang terjadi seperti ini kalau baiknya memang mundur semuanya pejabat publik. Termasuk kalau bicara Mas Gibran ya Pak Mahfud, juga Cak imin juga, Pak Prabowo juga, ini kan mereka yang menjabat,” kata Ganjar kepada wartawan di Magetan, Jawa Timur (Jatim), Jumat (19/1).
