Jakarta, Fusilatnews — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan ratusan akademikus di Istana Negara, Kamis, 15 Januari 2026, menyisakan sejumlah kejanggalan. Beberapa guru besar memilih menolak hadir. Sebagian lainnya, termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM), justru gagal masuk Istana meski mengantongi undangan resmi.
Seorang guru besar UGM yang namanya tercantum dalam daftar undangan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, mengaku telah terbang ke Jakarta sehari sebelum acara. Namun sesampainya di lokasi, namanya tidak tercantum dalam daftar Sekretariat Negara. Ia pun tak diizinkan masuk ke Istana.
“Panitia malah menyarankan saya menggunakan nama kampus lain agar bisa masuk,” ujar profesor tersebut kepada Pers. Ia menolak tawaran itu dan memilih kembali ke hotel. Selain persoalan daftar tamu, perubahan jadwal acara secara mendadak dari pukul 13.00 menjadi 08.00–12.00 WIB juga disebut menambah kekacauan koordinasi.
Di sisi lain, sejumlah guru besar justru secara sadar menolak memenuhi undangan Presiden. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Masduki, menyatakan tidak hadir karena undangan dinilai mendadak dan tidak menjelaskan kerangka diskusi secara jelas. Ia menilai forum tersebut cenderung bersifat seremonial dan top down.
“Forum itu hanya formalitas. Peserta hanya mendengar paparan presiden, tanpa ruang kritik terbuka,” kata Masduki.
Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, juga menyatakan tidak akan datang meski namanya tercantum dalam daftar undangan. Sementara Guru Besar Pulmonologi UI, Tjandra Yoga Aditama, mengaku berhalangan karena sedang berada di luar negeri.
Pertemuan itu sendiri dihadiri sekitar 1.200 akademikus yang terdiri dari rektor, dekan, dan guru besar dari perguruan tinggi negeri maupun swasta. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menyebut kegiatan ini sebagai forum komunikasi antara presiden dan kalangan perguruan tinggi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pertemuan digelar tertutup karena membahas hal-hal teknis. Presiden, kata Prasetyo, ingin menyampaikan pandangan mengenai kondisi negara, geopolitik, serta rencana besar pembangunan nasional, termasuk peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan kebutuhan tenaga dokter.
Namun forum tersebut berlangsung tanpa sesi diskusi resmi. Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto meminta maaf karena tidak tersedia waktu untuk dialog. Ia mengatakan Presiden sempat berdiskusi secara informal dengan beberapa guru besar di sela acara.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pendidikan Indonesia, Cecep Darmawan, menyebut peserta dari berbagai daerah tidak diberi kesempatan menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi. “Paparan Presiden saja,” ujarnya.
Pertemuan yang diklaim sebagai forum komunikasi nasional itu pun meninggalkan catatan: sebagian akademikus tidak datang karena menolak konsep acaranya, sementara sebagian lain datang tetapi tak bisa masuk karena persoalan administrasi.
