Oleh: Entang Sastraatmadja
Oleh: Entang SastraatmadjaBila tidak ada aral melintang, pada 1 Januari 2026 Pemerintah akan mengumumkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras. Pengumuman semacam ini tentu layak disambut dengan acungan jempol, bahkan tepuk tangan meriah.
Bagi negeri ini, swasembada beras bukanlah kisah baru. Sekitar 42 tahun lalu Indonesia pernah mencapainya. Empat tahun lalu, narasi serupa juga dikumandangkan. Atas keberhasilan tersebut, Badan Pangan Dunia (FAO) pernah memberi penghargaan internasional kepada Pemerintah Indonesia.
Kini, proklamasi swasembada kembali akan digaungkan. Setidaknya ada tiga alasan utama yang menjadi landasannya. Pertama, produksi beras nasional tahun 2025 diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton. Kedua, cadangan beras Pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 3,7 juta ton, tertinggi sejak Bulog berdiri pada 1969. Ketiga, mulai 2025 Pemerintah berkomitmen menghentikan impor beras medium.
Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Januari hingga Juni 2025 mencapai 18,76 juta ton, sedangkan konsumsi hanya 15,43 juta ton. Artinya, terdapat surplus 3,33 juta ton, melonjak dibanding surplus tahun sebelumnya sebesar 1,46 juta ton.
Pada Januari hingga Agustus 2025, produksi beras nasional diperkirakan mencapai 24,97 juta ton, meningkat 14,09 persen dibanding periode yang sama tahun 2024. Kondisi pertanaman yang kondusif serta bertambahnya luas panen menjadi pendorong utama. FAO bahkan memproyeksikan produksi beras Indonesia musim tanam 2025 hingga 2026 mencapai 35,6 juta ton, tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
Sepanjang Januari hingga Desember 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 13,54 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan angka tersebut, Indonesia bukan hanya mencapai swasembada, tetapi juga berpotensi menjadi eksportir beras.
Dari sisi cadangan, stok Cadangan Beras Pemerintah telah menembus sekitar 3,7 juta ton. Beberapa faktor berkontribusi pada capaian ini. Produksi beras meningkat. Harga pembelian gabah petani dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram. Pemerintah menyiapkan dana Rp16,6 triliun untuk memperkuat serapan gabah dan beras petani. Di sisi lain, diversifikasi pangan terus didorong melalui pengembangan jagung dan komoditas lainnya.
Tren impor pun menurun drastis. Pada 2024 Indonesia masih mengimpor sekitar 4,5 juta ton beras. Namun pada 2025, produksi nasional mencatat surplus sekitar 4,7 juta ton sehingga impor tidak lagi diperlukan. Dampaknya terasa hingga pasar global, di mana harga beras dunia turun dari sekitar USD 650 per ton menjadi USD 340 per ton. FAO kembali memberi apresiasi atas keberhasilan ini, sebagaimana dilaporkan Menteri Pertanian kepada Presiden.
Semua data tersebut tampak indah di atas kertas. Namun pertanyaan kuncinya adalah, apakah kisah sukses swasembada ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani gurem?
Jawaban atas pertanyaan ini yang sesungguhnya kita butuhkan. Jangan sampai swasembada beras hanya menjadi pesta statistik, sementara petani gurem dan buruh tani tetap berada dalam lingkaran kemiskinan struktural.
Hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah petani gurem justru meningkat signifikan. Mereka adalah petani dengan kepemilikan lahan rata-rata hanya sekitar 0,25 hektar. Pembengkakan jumlah petani berlahan sempit ini tentu melahirkan persoalan serius, karena kenaikan produksi nasional tidak otomatis berbanding lurus dengan kenaikan pendapatan mereka.
Inilah sebabnya mengapa kebijakan swasembada beras semestinya sejak awal dirancang seiring dengan strategi peningkatan kesejahteraan petani, khususnya petani berlahan sempit. Tanpa itu, swasembada hanya akan menjadi slogan, sementara ketimpangan di desa-desa pertanian terus melebar.
Semoga catatan ini menjadi bahan perenungan bersama.
Penulis adalah Anggota Dewan Pakar DPN HKTI
