OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Tidak lama lagi, para petani padi di Tanah Merdeka akan menggelar panen raya padi musim tanam Okt-Mar 2025. Berbagai persiapan terekam sudah mulai dilakukan. Bukan hanya petani yang berkepentingan, namun Pemerintah pun terlihat cukup sibuk menyambutnya. Hal ini wajar terjadi, karena yang namanya panen raya padi merupakan momen yang dinanti oleh segenap komponen bangsa.
Bagi petani, panen raya merupakan peluang untuk berubah nasib dan kehidupan. Bila produksi meningkat dan harga jual gabahnya menguntungkan, maka jerih payah dan kerja keras petani sekitar 100 hari, tentu akan memberi berkah dalam kehidupannya. Sebaliknya, jika saat panen raya harga gabah di petani anjlok, maka para petani hanya akan merasakan tragedi kehidupan.
Itu sebabnya, dengan adanya semacam penjaminan harga pembelian Pemerintah (HPP) Gabah, petani tidak perlu lagi was-was memikirkan anjlok nya harga gabah waktu panen raya tiba. Lewa kebijakan “satu harga” gabah, sebesar Rp. 6500,- per kilogram, Pemerintah ingin memastikan bahwa petani tidak akan merugi dalam menggarap usahatani padinya itu.
Selama ini, Pemerintah menerapkan kebijakan HPP Gabah dengan syarat dan ketentuan kadar air dan kadar hampa tertentu. HPP gabah senilai Rp. 6500,- berlaku jika petani mampu menghasilkan gabah kering panen memiliki kadar air maksimal 25 % dan kadar hampa maksimal 10 %. Tapi dengan kebijakan satu harga gabah, tidak ada lagi persyaratan kadar air dan kadar hampa yang ditetapkan.
Berapa pun kadar air dan kadar hampa yang melekat pada gabah petani, Perum Bulog, Pengusaha Penggilingan Padi/Beras dan Offtaker lain, diwajibkan membeli gabah petani sekurang-kurangnya dengan harga Rp. 6500 -,. Mau kadar airnya 30 % atau kadar hampanya 15 %, para penyerap/pembeli gabah, diharuskan membeli gabah petani Rp. 6500 – per kilogram.
Kebijakan satu harga gabah seperti inilah, yang sejak lama ditunggi-tunggu oleh para petani. Bagi petani, harga jual gabah saat panen raya, merupakan faktor penentu berhasil atau tidaknya merubah nasib. Jika harga jualnya mampu memberi keuntungan yang layak bagi petani dan terbebas dari permainan para oknum yang doyan memainksn harga di petani, maka tingkat kesejahteraan petani akan membaik.
Sebelum diberlakukannya kebijakan satu harga gabah, para petani selalu mengeluh dan risau, mengingat setiap panen raya tiba, harga gabah di petani selalu anjlok. Fenomena semacam ini terus terjadi dan berulang dari satu musim ke musim berikutnya. Anehnya, mengapa Pemerintah seperti yang membiarkan kejadian ini untuk terus berlangsung.
Berkaca pada pengalam inilah barangkali yang membuat Presiden Prabowo bersama Kabinet Merah Putihnya melahirkan kebijakan satu harga gabah. Lewat langkah ini, Pemerintah berharap agar perilaku para oknum yang setiap panen raya sangat suka menekan harga jual gabah di tingkat petani dapat dihentikan, sehingga petani mendapat harga yang wajar dan menguntungkan.
Di sisi lain, bagi Pemerintah sendiri, panen raya merupakan pintu masuk ke arah pencapaian swasembada pangan, utamanya beras. Produksi beras yang meningkat merupakan indikator penting untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, baik untuk kebutuhan kondumsi masyarakat, penguatan cadangan beras Pemerintah ataupun untuk keperluan program pembangunan lainnya.
Inilah sesungguhnya salah satu pertimbangan, mengapa Pemerintahan Prabowo tampak begitu berkepentingan untuk menyerap gabah hasil panen petani sebanyak-banyaknya. Lebih tegasnya lagi, Pemerintah telah menugaskan Perum Bulog selaku operator pangan untuk menyerap gabah kering panen di petani sebesar 3 juta ton setara beras.
Soal cadangan beras, Pemerintah pernah mengumumkan hingga selesainya tahun 2024, Pemerintah telah memiliki cadangan beras sekitar 2 juta ton. Cadangan beras Pemerintah sebesar 2 juta ton, benar-benar cukup menggembirakan. Jarang-jarang bangsa kita memiliki cadangan beras sebesar itu. Biasanya untuk memenuhi kecukupan cadangan beras, Pemerintah selalu gali lobang tutup lobang.
Lebih hebat lagi, sekiranya kita telaah angka-angka statistik yang dicatat BPS. Mengacu kepada data BPS tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi meyakini, tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memiliki surplus beras sebesar 5 juta ton. Ini penting dicermati, karena suati bangsa yang surplus beras, bakal memiliki beberapa keuntungan, antara lain :
pertama, meningkatkan ketahanan pangan. Surplus beras dapat memastikan bahwa negara memiliki stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga meningkatkan ketahanan pangan. Kedua, mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan memiliki surplus beras, negara dapat mengurangi ketergantungan pada impor beras, sehingga dapat menghemat devisa dan meningkatkan pendapatan petani.
Ketiga, meningkatkan pendapatan petani. Surplus beras dapat meningkatkan pendapatan petani karena mereka dapat menjual beras mereka dengan harga yang lebih tinggi. Keempat, mengurangi inflasi. Surplus beras dapat mengurangi inflasi karena harga beras yang stabil dapat membantu mengendalikan harga barang-barang lainnya.
Kelima, meningkatkan keamanan pangan. Surplus beras dapat meningkatkan keamanan pangan karena negara memiliki stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga mengurangi risiko kelaparan dan kekurangan pangan. Dan keenam, meningkatkan kemampuan ekspor. Surplus beras dapat meningkatkan kemampuan ekspor negara, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dan meningkatkan kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lainnya.
Namun, perlu diingat bahwa surplus beras juga dapat memiliki beberapa konsekuensi negatif, seperti
meningkatkan biaya penyimpanan dan pengelolaan stok beras; meningkatkan risiko kerusakan beras karena penyimpanan yang tidak tepat;
meningkatkan ketergantungan pada subsidi dan bantuan pemerintah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan surplus beras yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa keuntungan surplus beras dapat dimaksimalkan dan konsekuensi negatif dapat diminimalkan.
Selamat datang panen raya. Semoga memberi manfaat bagi kaum tani, yang selama ini berhasrat untuk untuk berubah nasib. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
