FusilatNews- Demokrat Singgung utusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui partainya meminta agar kursi Wakil Gubernur Papua yang kosong saat ini diisi oleh orang Jokowi. Hal itu diungkap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, Ia menyebut utusan Jokowi itu datang sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi.
Hal ini disampaikan Andi melalui akun Twitter pribadinya, Jumat (23/9/2022). Andi membalas komentar Menkopolhukam Mahfud Md yang sebelumnya bicara kasus Lukas Enembe di KPK tak ada unsur politis.
“Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai. Persuasi pada LE agar hadir diperiksa KPK, pencarian RHP kami lakukan. Hanya LE sakit sulit komunikasi, RHP tak tahu ia dimana.” kata Andi lewat akun Twitter-nya, @Andiarief_ pada Jumat (23/9).
Demokrat memastikan pihaknya mendukung pemberantasan korupsi. Andi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Lukas terjadi setelah utusan Jokowi menemui Demokrat terkait urusan kursi wagub Papua yang kosong pasca-meninggalnya Wagub Papua Klemen Tinal pada Mei 2021 lalu.
“Demokrat sadar bahwa pemberantasan korupsi kamilah partai yang paling mendukung dan konsisten. Tapi kami juga tahu betul bahwa sebelum men-TSK kan Pak LE utusan Presiden menemui Demokrat agar kekosongan wagub diisi orang Jokowi. Dan, kami menolak memenuhi permintaan Presiden,” Ungkapnya.
Andi mengatakan pihaknya mencermati soal tuntutan agar jabatan Lukas diberhentikan di partai. Namun, kata Andi, sampai saat ini Demokrat masih mengupayakan agar dapat berkomunikasi langsung dengan Lukas yang masih dalam keadaan sakit.
“Partai Demokrat mencermati banyak hal tentang tuntutan pemberhentian jabatan Pak LE di partai. Banyak hal yang kami timbang, termasuk soal keamanan nasional, sekali lagi kami sedang mengupayakan bicara langsung dengan yang bersangkutan –bicara tak normal, berjalan pun lemah,” lanjut dia.
Andi mengatakan pihaknya kooperatif jika ada kader yang terlibat kasus korupsi. Dia menyinggung kasus eks kader PDIP Harun Masiku yang terlibat kasus di KPK. Namun, sebutnya, Masiku disembunyikan partai.
“Pak Prof @mohmahfudmd soal berantas korupsi, Demokrat konsisten minta kader menghadapi jika terlibat. Tak tiru Harun Masiku disembunyikan sebuah partai,” katanya.
Demokrat, kata Andi, saat ini berupaya agar Lukas segera hadir memenuhi panggilan KPK. Pun, terus melakukan pencarian terhadap Bupati Mamberamo Tengah sekaligus kader, Ricky Ham Pagawak (RHP), yang jadi tersangka di KPK tetapi hingga kini tak tahu rimbanya. “Persuasi pada LE agar hadir diperiksa KPK, pencarian RHP kami lakukan. Hanya LE sakit sulit komunikasi, RHP tak tahu ia di mana,” kata Andi.
Berita Update Lainnya Ikuti Kami Di Google News
