Jakarta, FusilatNews – Presiden Prabowo Subianto hari ini secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam sebuah seremoni di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 10.00 WIB.
Berdasarkan informasi yang beredar, Danantara akan dipimpin oleh tiga direksi utama, yakni Chief Executive Officer (CEO), Chief Operating Officer (COO), dan Chief Information Officer (CIO). Dewan direksi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta diawasi oleh Dewan Pengawas, Dewan Penasihat, dan Oversight and Accountability Committee.
Posisi CEO Danantara disebut akan diisi oleh Rosan Roeslani, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM. Sementara itu, COO akan ditempati oleh Dony Oskaria, Wakil Menteri BUMN, sedangkan CIO dipercayakan kepada Pandu Patria Sjahrir.
Selain jajaran direksi, Danantara juga akan diperkuat oleh berbagai posisi teknis, termasuk Corporate Communication & Stakeholders, yang mencakup Internal Audit, Human Resource, dan CEO Office. Selain itu, terdapat posisi Chief of Legal & Risk Management, Asset Management, Investment Management, Chief Financial Officer, Risk Committee, serta Investment & Portfolio Committee.
Dewan Pengawas Danantara yang dikabarkan akan dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir, juga akan memiliki tiga komite utama, yakni Audit, Remuneration & Human Capital, serta Ethical Committee.
Makan Siang Bersama Sejumlah Pejabat
Sebelum peresmian, pada Jumat (21/2), Presiden Prabowo mengundang sejumlah pejabat negara dan anggota Kabinet Merah Putih untuk makan siang bersama.
Di antara yang hadir adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.
Selain itu, turut hadir Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, serta Pandu Sjahrir, yang merupakan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan.
Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund
Danantara digadang-gadang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia dengan total aset yang dikelola mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS, sementara proyeksi dana awalnya diperkirakan sekitar 20 miliar dolar AS.
Dalam pidatonya di World Governments Summit pada 14 Februari 2025, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.
Selain itu, dalam acara partainya pada 15 Februari 2025, Presiden Prabowo meminta mantan-mantan presiden serta para pimpinan organisasi keagamaan untuk turut mengawasi pengelolaan Danantara.
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya meminta semua mantan presiden untuk ikut menjadi pengawas dana ini. Saya juga berpikir bahwa pimpinan NU, Muhammadiyah, KWI, serta tokoh-tokoh lainnya perlu turut serta dalam pengawasan,” kata Prabowo.
Perbandingan Model Investasi
Gagasan pembentukan super holding company (SHC) bagi BUMN telah dibahas sejak 2007, dengan model Khazanah Nasional Malaysia, Temasek Holdings Singapura, serta SASAC China sebagai referensi utama. Namun, berbeda dari Temasek dan Khazanah yang berbentuk limited company, Danantara tetap merupakan badan pemerintah, yang berpotensi membuka ruang intervensi politik melalui DPR.
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI), Sunarsip, menilai bahwa Danantara sebaiknya mengadopsi model investasi China, di mana laba BUMN sepenuhnya diinvestasikan kembali untuk memperbesar skala usaha dan meningkatkan kontribusi ekonomi. Namun, pendekatan ini berisiko mengurangi pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp 85 triliun per tahun.
“Pemerintah perlu menyeimbangkan antara pembentukan kapital (capital formation) dan kesejahteraan (welfare),” ujarnya.
Untuk menjaga keseimbangan tersebut, ia mengusulkan skema dividen dua tingkat (Two-Tier Dividend Policy), di mana ada komponen tetap yang dialokasikan ke APBN, sementara komponen variabel dapat digunakan untuk investasi Danantara dan menarik minat investor publik.
Sebagai perbandingan, sebelum SASAC didirikan pada 2003, China menerapkan kebijakan dividen nol persen agar keuntungan BUMN dapat direinvestasikan sepenuhnya. Pendekatan ini memungkinkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8 persen dalam dua dekade sejak 1990-an. Namun, setelah privatisasi BUMN, kebijakan dividen diubah untuk meningkatkan daya tarik investasi bagi publik. Indonesia dapat mempertimbangkan model serupa, tetapi tetap harus menjaga stabilitas fiskal negara.
Sunarsip juga menekankan pentingnya mengevaluasi efektivitas Indonesia Investment Authority (INA) sebelum Danantara beroperasi penuh. Jika INA belum memberikan kontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, maka strategi Danantara harus lebih efektif agar tidak sekadar menjadi birokrasi tambahan dalam pengelolaan investasi negara.
Meskipun Danantara memiliki potensi besar, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi faktor krusial dalam keberhasilannya. “Hukum harus tetap memiliki kewenangan untuk menindak kerugian BUMN, terutama jika kerugian tersebut disebabkan oleh kecurangan (fraud),” pungkasnya.
