Fusilatnews – Isu ijazah palsu Jokowi sejatinya bukan barang baru. Ia muncul, tenggelam, lalu muncul lagi—setiap kali dengan daya rusak yang sama: merusak nalar publik dan memperlihatkan rapuhnya tradisi keterbukaan kekuasaan. Namun yang menarik, dalam beberapa kesempatan, Jokowi justru melempar kalimat yang tak kalah problematik: “ada tokoh besar di balik isu ini.”
Kalimat itu bukan sekadar pembelaan diri. Ia adalah tuduhan politis yang sengaja dibiarkan menggantung di udara. Siapa tokoh besar itu? Mengapa tidak disebutkan secara terang? Dan apa implikasinya bagi demokrasi jika Presiden justru bermain dengan insinuasi?
Faisal Assegaf membaca pernyataan Jokowi secara lebih berani. Ia menyebut dua nama: Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tuduhan ini tentu mengejutkan, namun menariknya—bukan tanpa dasar logika politik.
Mari kita urai.
Pertama, Megawati dan PDIP.
Saat Jokowi maju sebagai calon presiden dua kali—2014 dan 2019—ia bukan calon independen. Ia diusung resmi oleh PDIP. Secara administratif dan konstitusional, seluruh berkas persyaratan capres dikirim oleh partai pengusung, termasuk dokumen ijazah S1. Artinya, jika hari ini muncul persoalan keabsahan ijazah, pertanyaan paling sederhana justru mengarah ke partai pengusung:
Apakah PDIP memverifikasi? Apakah dokumen itu asli? Dan jika asli, mengapa tidak dibuka secara transparan sejak awal?
Dalam logika ini, Megawati bukan dituding sebagai pemalsu, tetapi sebagai pihak yang secara institusional bertanggung jawab atas dokumen yang ia serahkan ke negara. Jika Jokowi merasa dizalimi oleh isu ini, maka menyebut ada “tokoh besar” justru membuka pintu kecurigaan ke lingkaran terdekatnya sendiri.
Kedua, SBY sebagai Presiden saat itu.
Pada Pilpres 2014, Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat Presiden Republik Indonesia. Seluruh proses pemilu—termasuk verifikasi administratif calon presiden—berlangsung di bawah pemerintahan yang ia pimpin. Maka, dalam perspektif negara, SBY memikul tanggung jawab politik dan administratif atas semua proses kenegaraan yang berjalan.
Jika ijazah Jokowi bermasalah dan lolos, itu berarti sistem verifikasi negara gagal. Jika tidak bermasalah, mengapa negara—hingga hari ini—gagal menghadirkan satu penjelasan yang tuntas dan meyakinkan publik?
Di sinilah persoalan menjadi ironis.
Alih-alih menjawab isu secara terang—dengan membuka dokumen, menjelaskan kronologi, dan menghormati kecerdasan publik—Jokowi justru memilih narasi konspiratif: ada tokoh besar di baliknya. Padahal, dalam demokrasi, narasi tanpa bukti adalah racun, terlebih jika dilontarkan oleh Presiden.
Pernyataan Jokowi itu seperti bumerang. Ia ingin mengalihkan isu, tetapi justru memperluas lingkaran kecurigaan. Ia ingin tampil sebagai korban, namun tanpa sadar menuding para elit yang justru mengantarkannya ke puncak kekuasaan.
Pada akhirnya, publik berhak bertanya:
Jika benar ada tokoh besar, sebutkan.
Jika tidak ada, hentikan insinuasi.
Dan jika ijazah itu sah, buka seterang matahari.
Sebab demokrasi tidak hidup dari bisik-bisik kekuasaan, melainkan dari kejujuran yang berani diuji.
