“Sirene Bunyinya Selalu Belakangan” Pendekatan Pemadaman Tanpa Sistem Peringatan

OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA

Pemadam kebakaran, dalam definisi paling dasar, adalah petugas yang berjibaku memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi—berlari, menyemprot, menyelamatkan, mengevakuasi. Tugasnya heroik, vital, mulia. Namun dalam tata kelola negara, metafora “pemadam kebakaran” justru kerap dipakai untuk menggambarkan pola kepemimpinan yang baru sigap setelah bencana berkobar, bukan sebelum ia meledak.

Kritik itu kembali mengemuka saat bencana banjir bandang menerjang kawasan Tapanuli dan sekitarnya. Di ruang percakapan digital, publik menyorot lambatnya respons pemerintah, yang dinilai lebih reaktif ketimbang preventif—selalu memadamkan kasus, jarang mendeteksi potensi.

Padahal, inti mitigasi bencana bukan soal siapa paling cepat memadamkan, melainkan siapa paling siap mencegah dan memperingatkan.

Deteksi Dini yang Tersendat

Sistem peringatan dini (early warning system) adalah fondasi utama mitigasi bencana banjir. Ia memberi waktu pada masyarakat dan pemangku kebijakan untuk berbenah sebelum air meluap dan lereng berguguran. Namun, sejumlah hambatan membuat penerapannya di Tapanuli belum optimal, antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur
   Sistem deteksi dini membutuhkan perangkat teknis seperti sensor pemantau debit sungai, jaringan komunikasi yang stabil, serta pusat analisis data yang real time. Banyak simpul teknologi ini belum terbangun atau belum terkoneksi secara terpadu.

2. Keterbatasan Sumber Daya
   Penganggaran dan ketersediaan tenaga ahli di lapangan masih minim untuk pengembangan, pengoperasian, serta perawatan berkelanjutan dari sistem tersebut.

3. Kompleksitas Topografi Wilayah
   Kawasan Tapanuli memiliki bentang alam yang menantang—sungai, lembah, perbukitan, dan celah geografis yang membuat pemantauan dan pemodelan prediksi banjir lebih sulit dibanding wilayah bertopografi datar.

4. Minimnya Data Historis Terpadu
   Model prediksi bencana yang akurat mensyaratkan data riwayat kejadian banjir jangka panjang. Di Tapanuli, basis data longitudinal semacam ini masih terbatas dan terfragmentasi.

5. Rendahnya Partisipasi Pelaporan
   Walau bukan faktor utama, keterlibatan aktif warga dalam melaporkan gejala di lingkungan, serta literasi evakuasi, masih perlu ditingkatkan.

Kerja Sama Tanpa Orkestra

Idealnya, mitigasi bencana adalah konser kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, dan pihak akademik. Namun, kerja sama itu sering gagal dimainkan serentak lantaran:

1. Komunikasi yang Tidak Efektif
   Minimnya komunikasi lintas pihak memicu kesalahpahaman, keterlambatan distribusi informasi, dan koordinasi yang timpang.

2. Terkikisnya Kepercayaan Publik
   Ketidakpercayaan yang menguat membuat sinergi sulit dibangun karena masing-masing pihak bergerak dalam logika dan ritme sendiri.

3. Irisan Kepentingan yang Tidak Sama
   Perbedaan prioritas antarlembaga kerap mengalahkan urgensi keselamatan kolektif.

4. Keterbatasan Anggaran dan SDM
   Tidak jarang kolaborasi berhenti di meja rapat, tidak berlanjut ke eksekusi lantaran sumber daya yang memang kurang atau salah sasaran.

5. Minimnya Kesadaran Mitigasi di Akar Rumput
   Mitigasi belum menjadi budaya, melainkan jargon, sehingga partisipasi sering simbolik, bukan praktikal.

Respons Darurat yang Bercakrawala Pendek

Pemerintah memang menanggapi bencana Tapanuli dengan mendirikan posko pengungsian dan mengirim bantuan logistik. Menko PMK Pratikno menjelaskan bahwa jalur darat sempat tertutup banjir dan longsor, sehingga distribusi bantuan dioptimalkan melalui udara. Posko darurat juga didirikan di sejumlah titik penting seperti gedung olahraga, sekolah, hingga fasilitas kesehatan.

Data sementara mencatat 1.902 keluarga terdampak, dengan 1.261 keluarga di antaranya berasal dari Kecamatan Kolang, menjadikannya wilayah dengan dampak paling berat.

Namun penjelasan ini, betapa pun valid dan faktual, tidak menyingkirkan satu pertanyaan besar: mengapa selalu udara yang jadi opsi utama, bukan antisipasi? Mengapa akses baru dibangun ketika darat sudah lumpuh?

Di sinilah kritik “pemadam kebakaran” menemukan argumennya. Negara sering menjadi jagoan penyemprot, bukan ahli pembaca arah angin.

Menutup Api, Membuka Kesadaran

Banjir Tapanuli menyisakan duka, kerusakan, dan pelajaran berulang. Harapannya ke depan bukan sekadar “lebih cepat mengirim bantuan”, melainkan “lebih awal membaca potensi ancaman”.

Mitigasi bukan perkara meniadakan risiko—melainkan mengelola kemungkinan terburuk dengan sistem yang kuat, komunikasi yang bersambung, dan kepercayaan yang tumbuh dari bawah ke atas.

Sudah waktunya negara menggeser pola:
tidak hanya menyiapkan selang, tetapi juga alarm.
tidak hanya menunggu sirene, tetapi juga memasang sirene.

Karena kebakaran paling mahal bukan yang membakar gedung…
tapi yang membakar kepercayaan—berulang, dan selalu terlambat dipadamkan.

Entang Sastraatmadja
Penulis | Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat