Mark up anggaran pengadaan bukan lagi sekadar praktik nakal yang terisolasi di satu dua kementerian. Ia sudah menjadi cara bernapas birokrasi. Telah menjelma budaya karena diwariskan lintas generasi, lintas rezim, lintas jabatan. Seperti sistem operasi, ia tertanam begitu dalam: tak lagi dianggap bug, melainkan fitur standar.
Dari situlah madu itu mengalir. Bukan hanya rasanya yang manis—cara mendapatkannya pun diajarkan, dipoles, dan dinikmati bersama-sama di bawah meja rapat, di balik angka-angka perencanaan pengadaan yang kelihatan bersih di layar tetapi keruh di eksekusinya. Mereka yang terlibat dan terkait, menikmati dua hal sekaligus: madu dan cara memanipulasi sarangnya.
Yang jujur pun bisa terseret. Bukan karena ia berniat, tetapi karena sistem sudah membentuk orbit kompromi. Masuk ke dalamnya ibarat mandi di air sungai yang sudah tercemar: bahkan tanpa berniat kotor, tetap basah oleh limbah yang ada. Prof. Mahfud MD pernah menggambarkannya dengan ketajaman yang mencengangkan: “Malaikat pun akan berubah menjadi iblis bila masuk ke dalam sistem ini.” Sebuah metafora getir yang sesungguhnya bukan hiperbola. Ia adalah diagnosis singkat dari negara yang terlalu lama membiarkan moral kalah oleh mekanisme.
Minggu ini, Presiden Prabowo Subianto memecah keheningan ritual itu. Di panggung besar Hari Guru Nasional 2026, ia berbicara bukan sebagai simbol, tetapi sebagai alarm. Di Indonesia Arena, Kompleks GBK, 28 November 2025, ia menuding jantung masalahnya di hadapan para menteri dan birokrat tanpa perantara retorika. Kalimatnya keras, nadanya dingin, angkanya mengguncang logika: barang seharga Rp10 juta dimark up 150 kali. Anggaran dipermainkan seolah publik buta dan pengawas tuli. Seolah negara adalah mesin ATM tanpa kamera CCTV.
“Jangan kira saya tidak tahu,” katanya, seperti palu yang menghantam lantai balairung anggaran. Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Ia adalah koreksi psikologis terhadap ilusi impunitas yang telah lama menjangkiti birokrasi: keyakinan bahwa kekuasaan selalu bisa menutupi manipulasi, bahwa angka selalu bisa ditekuk sesuai kebutuhan pundi-pundi pribadi.
Prabowo melanjutkan seruan yang lebih luas: pengawasan internal diperketat, menteri harus mengawasi pejabatnya, kepala badan harus membersihkan aparatnya, dan—jika perlu—menyapu bersih mereka yang ngotot mempermainkan anggaran. Ia menekankan hakikat yang sering hilang dalam lembar perencanaan pengadaan: bahwa setiap rupiah bukan sekadar angka, tetapi oksigen kesejahteraan. Ia diperlukan untuk memperbaiki fasilitas, menambah kualitas guru, mengangkat desa yang tertinggal, menjangkau sekolah yang belum tersentuh smartboard dan smart governance.
Tapi yang paling menggugah bukan tentang smartboard, melainkan tentang penyeberangan sungai. Video anak-anak sekolah dari berbagai pelosok negeri, yang tiap hari berangkat basah, belajar basah, pulang basah, bukan hanya adegan haru. Ia adalah cermin moral bagi koruptor model pengadaan: para pemain mark up harus disiarkan realitasnya, bukan pidatonya.
Era digital, kata Prabowo, membuka kanal baru pengawasan. Rakyat bahkan anak desa bisa langsung melapor kepadanya. Sebuah harapan segar, tetapi juga peringatan lain: bahwa digitalisasi hanya alat—sementara penyakitnya tetap bernama struktur mental dan budaya mark up yang belum ter-update.
Pertanyaannya tinggal satu: apakah peringatan Prabowo akan menjadi patch pembasmi atau sekadar soundtrack tegas di panggung besar yang sesudahnya tenggelam oleh rutinitas anggaran baru?
Sebab mark up sudah membudaya bukan karena kurang diingatkan, melainkan karena sanksinya kalah cepat dari keuntungan. Ia tetap lestari bukan karena tidak diperingatkan, tetapi karena insentifnya lebih tajam dari penegakannya. Dalam sistem yang sakit, bahkan pidato setajam pisau pun tumpul jika tak diikuti operasi bedah keberanian, transparansi total, dan hukuman yang membuat madu mark up terasa seperti racun.
Prabowo sudah memulai nadanya. Sekarang menteri, birokrat, pengawas, dan penegak hukum harus menjawabnya dengan aksi yang tidak bisa dimark up. Sebab jika budaya ini tak dihentikan di hulu, negeri ini akan terus menghabiskan anggaran bukan untuk menyeberangi sungai pendidikan, melainkan untuk menenggelamkannya.
Dan kita, sebagai publik, sudah terlalu sering jadi penonton. Kali ini, alarm sudah berbunyi. Yang kita butuhkan bukan volume lebih keras—melainkan gema pertanggungjawaban yang tak bisa dibisukan lagi.
