Jakarta-Fusilatnews – Dalam sebuah diskusi bertema “Prospek Pemerintahan Prabowo” yang digelar oleh Alumni HMI KFJS (Kahmi Forever Jalan Sehat) di Ecopark, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (17/11/2024), pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Dr. Fuad Bawazier, seorang panelis dan alumni HMI. Ia menyarankan penerapan kembali kebijakan Petrus (penembakan misterius) terhadap koruptor dan pelaku begal sebagai solusi atas krisis hukum dan ekonomi yang melanda Indonesia.
Fuad menyebut bahwa Presiden Prabowo mewarisi kondisi kerusakan ekonomi dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang diwariskan dari era Jokowi. “Di era Presiden SBY, ekonomi mampu tumbuh hingga 6% dengan tingkat utang yang lebih rendah. Namun, kini justru sebaliknya,” ungkap Fuad.
Ia menegaskan bahwa hukum harus dijadikan panglima tertinggi dengan membersihkan mafia peradilan dan memastikan keadilan bagi rakyat. “Tanpa kepastian hukum, sulit untuk membangun bangsa. Bahkan, saya di Yayasan Al Azhar mengancam akan memecat karyawan yang terlibat judi online karena merugikan negara hingga Rp600 triliun,” tambahnya.
Fuad juga mengutip kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang berhasil memberantas kejahatan dengan pendekatan keras. “Kalau Duterte saja bisa, mengapa Indonesia tidak melanjutkan cara Orba dengan Petrus?” katanya.
Namun, pandangan tersebut mendapat penolakan dari panelis lainnya, Prof. Dr. Siti Zuhro dari BRIN. Ia menilai pendekatan seperti itu tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM di era modern ini.
Diskusi di Tengah Suasana Santai
Diskusi tersebut digelar setelah acara jalan sehat yang diadakan oleh Alumni HMI KFJS pimpinan Sujana Sulaiman. Dalam sambutannya, Sujana menyampaikan bahwa acara jalan sehat ini akan menjadi agenda rutin bulanan, dengan lokasi mendatang direncanakan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan kediaman Prof. Yudi Chrisnandi, Dubes Ukraina.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam acara ini, termasuk Nur Edi Budiono, Prof. Edi Mulyadi, Prof. Yudi Chrisnandi, dan beberapa tokoh lainnya seperti Amran, Vivian, Subandriyo, dan Rambun S.
Diskusi berakhir dengan pandangan berbeda mengenai langkah yang harus diambil oleh pemerintahan Prabowo. Fuad Bawazier tetap bersikeras bahwa penegakan hukum yang tegas adalah kunci, sementara Siti Zuhro menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam menjalankan pemerintahan.
