*Oleh: Damai Hari Lubis – Ketua Aliansi Anak Bangsa*
Lepas dari metode dukungan moral yang diberikan kelompok oposisi kepada Prabowo sebagai wujud presentasi moralitas, itikad baik, atau niat luhur kebangsaan, dukungan ini dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab anak bangsa untuk memberi ruang transisi kepemimpinan. Transisi ini diharapkan memberi kesempatan bagi pemimpin baru untuk menyusun program kerja strategis, meski dengan batas waktu tertentu.
Ada kelompok yang memberikan target waktu 100 hari, ada pula yang menetapkan 6 bulan, bahkan 1 tahun. Pendekatan ini, walau tampak bijak, menghadapi kenyataan politik yang penuh dinamika, termasuk manuver seperti kunjungan bolak-balik Prabowo ke Solo. Tujuan kunjungan tersebut menimbulkan banyak spekulasi: apakah hanya sekedar melepas rindu dengan Jokowi, meminta pengarahan, atau ada urusan penting lainnya.
Namun, di sisi lain, publik juga menyaksikan sejumlah individu bermasalah secara hukum berhasil masuk ke lingkaran Istana. Sementara itu, tokoh seperti T. Lembong tiba-tiba ditahan tanpa proses yang jelas di mata publik. Fenomena ini menunjukkan kontras dalam politik hukum yang sedang berlangsung.
Dalam konteks Jakarta 1, dukungan kepada Ridwan Kamil (RIKA) sebagai calon gubernur dianggap memperingan target politik Jokowi dan poros kekuasaan Kaesang-Gibran. Langkah ini dapat dipandang sebagai strategi untuk melanggengkan pengaruh keluarga Jokowi di pentas politik nasional, bahkan dalam skenario di mana Gibran bekerja bersama Presiden Prabowo.
Analisis Pola Pikir
Jika ada kelompok besar oposisi yang tiba-tiba memberikan dukungan kepada figur yang merupakan pilihan Jokowi dan Kaesang, hal ini patut ditinjau dengan kritis. Apakah langkah ini mencerminkan kecerdasan politik atau justru bentuk halusinasi yang mengabaikan fakta nyata? Pola pikir seperti ini bisa dipertanyakan: apakah kelompok tersebut telah terpengaruh oleh propaganda “revolusi mental” Jokowi?
Sebagai solusi, masyarakat yang tidak mendukung pemerintah saat ini dapat memainkan peran pasif, aktif mengamati dinamika politik, dan memberi masukan secara bijaksana. Meskipun pada dasarnya, Prabowo dan kabinetnya sudah seharusnya memahami tugas pokok dan fungsi mereka tanpa perlu arahan dari masyarakat.
Dilema Dukungan
Prabowo sendiri tampak berkomitmen untuk melanjutkan pola kepemimpinan Jokowi, yang sering disebutnya sebagai “guru politik.” Dalam konteks ini, ia diprediksi akan tetap berkonsultasi dengan Jokowi, yang dianggap memiliki kecerdasan politik satu tingkat di atas dirinya.
Namun, apakah pantas untuk terus mendukung agenda politik yang tampaknya hanya melanggengkan kekuasaan Jokowi di balik layar? Diskursus politik seperti ini tampak kontraproduktif jika oposisi justru mendukung figur yang berafiliasi erat dengan penguasa saat ini, alih-alih memperkuat persatuan melawan musuh bersama (common enemy).
Kesimpulan
Mendukung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta dapat dipandang sebagai bentuk kemunduran mentalitas dan pola pikir. Pola propaganda ala Jokowi yang penuh intrik dan manipulasi tampaknya telah mengkontaminasi sebagian kelompok oposisi. Akibatnya, masyarakat dan tokoh-tokoh yang berani dan jujur sering menjadi korban tipu daya yang terus berulang.
Tidak ada bedanya mendukung perahu yang ditumpangi Jokowi, Gibran, dan Kaesang, dengan membantu mengayuh agar perahu tersebut sampai ke tujuannya. Dalam politik, sikap pragmatis yang mengabaikan prinsip hanya akan menguntungkan pihak penguasa dan merugikan rakyat yang mendambakan perubahan.
