Sulit Mempertahankan Rezim Prabowo – No Hope

Oleh: Ali Syarief

Sebuah pemerintahan tidak runtuh hanya karena kritik. Sebaliknya, kritik justru merupakan vitamin bagi demokrasi. Yang membuat sebuah rezim sulit dipertahankan adalah ketika kritik-kritik itu berubah menjadi akumulasi kekecewaan publik yang terus membesar, sementara pemerintah gagal memberikan jawaban yang meyakinkan.

Dalam konteks itulah pernyataan filsuf publik Rocky Gerung—yang pada intinya sejalan dengan seruan Denny Indrayana agar rezim Prabowo diganti melalui mekanisme demokrasi—patut dibaca sebagai gejala politik yang lebih dalam, bukan sekadar retorika oposisi. Pernyataan tersebut lahir dari pembacaan atas berbagai persoalan yang dianggap semakin nyata.

Kontrak Sosial yang Dianggap Tidak Terpenuhi

Dalam demokrasi, kampanye bukan sekadar perlombaan slogan. Kampanye adalah kontrak moral antara calon pemimpin dan rakyat. Ketika seorang kandidat menawarkan berbagai janji, rakyat memberikan mandat berdasarkan harapan bahwa janji tersebut akan diupayakan secara sungguh-sungguh.

Namun, kritik yang berkembang menilai banyak harapan publik belum terwujud sesuai ekspektasi.

Biaya pendidikan masih menjadi beban berat bagi banyak keluarga. Masyarakat masih menghadapi berbagai pengeluaran pendidikan yang tinggi. Di sektor transportasi, janji kemudahan belum dirasakan secara luas. Pelayanan kesehatan juga dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi hingga biaya yang dirasakan memberatkan sebagian masyarakat.

Boleh saja pemerintah berargumentasi bahwa program-program tersebut membutuhkan waktu. Akan tetapi, dalam politik, persepsi sering kali lebih menentukan daripada penjelasan teknokratis. Ketika rakyat merasa kehidupan mereka tidak membaik, maka narasi keberhasilan pemerintah menjadi semakin sulit dipercaya.

Gaya Kepemimpinan yang Dipersoalkan

Persoalan berikutnya menyangkut gaya kepemimpinan.

Sebagai mantan jenderal, Prabowo memiliki karakter komunikasi yang tegas. Akan tetapi, banyak pengamat menilai bahwa dalam sejumlah pidatonya ia lebih sering tampil sebagai seorang komandan daripada pelayan publik.

Demokrasi modern menuntut seorang presiden tidak hanya memiliki kewibawaan, tetapi juga empati. Bahasa yang digunakan seorang pemimpin seharusnya membangun kedekatan dengan rakyat, bukan sekadar menunjukkan otoritas negara.

Dalam sistem demokrasi, presiden bukan panglima bagi warga negara. Presiden adalah pejabat publik yang memperoleh mandat dari rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat melalui mekanisme konstitusional.

Di sisi lain, isu lama mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia kembali menjadi sorotan di ruang publik. Terlepas dari berbagai pandangan hukum maupun politik mengenai isu tersebut, kemunculannya kembali menunjukkan bahwa persoalan masa lalu belum sepenuhnya hilang dari diskursus nasional dan tetap memengaruhi persepsi sebagian masyarakat.

Krisis Kepercayaan Mulai Terlihat

Dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah demonstrasi.

Yang paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan.

Ketika masyarakat mulai meragukan kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan ekonomi, lapangan kerja, daya beli, dan masa depan mereka, legitimasi politik perlahan mengalami erosi.

Berbagai survei yang dipublikasikan sejumlah lembaga menunjukkan adanya dinamika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah. Perbedaan hasil antarlembaga tentu perlu dibaca secara hati-hati, tetapi tren penurunan kepercayaan, apabila berlanjut, merupakan sinyal yang tidak boleh diabaikan.

Kepercayaan adalah modal politik terbesar. Ketika modal itu terus terkikis, setiap kebijakan—betapapun baiknya—akan lebih mudah dipandang dengan kecurigaan.

Ekonomi Menjadi Ujian Sesungguhnya

Akhirnya, semua pemerintahan selalu kembali diuji oleh ekonomi.

Pidato yang hebat tidak akan mengalahkan harga kebutuhan pokok.

Narasi nasionalisme tidak akan menggantikan kesempatan kerja.

Optimisme pemerintah tidak akan otomatis meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketika pertumbuhan ekonomi tidak memenuhi target yang diharapkan, investasi belum menghasilkan efek yang luas, dan nilai tukar rupiah berada di bawah tekanan, masyarakat secara wajar akan mempertanyakan arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Bagi rakyat kecil, indikator keberhasilan bukanlah presentasi ekonomi di ruang seminar, melainkan apakah penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Jika jawaban atas pertanyaan itu semakin banyak yang negatif, maka persoalan politik tinggal menunggu waktu.

Demokrasi Menuntut Evaluasi

Tidak ada pemerintahan yang kebal terhadap kritik. Demikian pula, dalam negara demokrasi, pergantian pemerintahan merupakan mekanisme konstitusional yang sah melalui pemilu dan proses demokrasi lainnya sesuai ketentuan hukum.

Karena itu, seruan agar rezim diganti tidak seharusnya dipahami sebagai ancaman terhadap negara, melainkan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat sepanjang disampaikan secara damai dan sesuai konstitusi.

Pemerintah tentu memiliki kesempatan untuk menjawab kritik tersebut melalui kebijakan yang efektif, komunikasi yang lebih terbuka, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Sebaliknya, jika kontrak sosial dianggap tidak terpenuhi, kepercayaan publik terus menurun, dan persoalan ekonomi tidak menunjukkan perbaikan yang berarti, maka mempertahankan legitimasi politik akan menjadi tantangan yang semakin berat.

Dalam demokrasi, kekuasaan tidak pernah dijamin oleh kemenangan pemilu semata. Kekuasaan dipertahankan oleh kemampuan memenuhi harapan rakyat. Ketika harapan itu memudar, yang tersisa hanyalah jabatan—bukan lagi kepercayaan.