Program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Jakartaa – Fusilatnews – Menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik untuk membiayai kegiatan pemenangan Pemilu 2024.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyalahkan gagalnya proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang dikerjakan pemerintahan Jokowi di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seraya menuding proyek itu merupakan bagian dari kejahatan lingkungan lantaran program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8).
Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu, sehingga proyek tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
“Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu.
Program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Proyek sentra produksi pangan ini dilaksanakan di sejumlah provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Selatan. Untuk menggarapnya, Jokowi memerintahkan sejumlah kementerian.
Kementerian Pertanian yang dipimpin politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, ditugaskan sebagai leading sector proyek tersebut. Sedangkan Kementerian Pertahanan yang dikomandani oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi back up dan fokus mengurus lahan singkong.
Hasto menegaskan, kejahatan lingkungan akibat penyalahgunaan proyek food estate itu bertentangan dengan program PDIP merawat pertiwi. Karena itu, dia mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya rekam jejak merawat bumi.
“Yang dicari itu yang punya track record yang bagus, yang mendorong program pangan untuk rakyat. Bukan yang dengan alasan pangan untuk rakyat, tapi malah dikorupsi oleh teman-temanya, bukan seperti itu yang dicari,” kata Hasto.
Sementara proyek itu berjalan, perubahan konfigurasi politik menjelang Pilpres 2024 terjadi. Partai Nasdem membentuk Koalisi Perubahan dan mengusung eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Sedangkan Partai Gerindra bersama tiga partai parlemen lainnya membentuk koalisi besar untuk mengusung Prabowo Subianto. Adapun PDIP mengusung kadernya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Baik Prabowo maupun Ganjar sama-sama mengklaim akan melanjutkan program yang sudah dilakukan Jokowi, sosok yang hingga kini masih berstatus kader PDIP.
Sebelumnya, sejumlah organisasi pemerhati lingkungan hingga anggota dan fraksi DPR menudingt proyek food estate gagal di sejumlah daerah. Namun, Pemerintah lewat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 12 Juli 2023 membantah tudingan itu dengan alasan butuh waktu agar proyek tersebut berhasil.
