Prabowo enggan mengkomentari pernyataan Hasto yang menuding proyek Food Estate bagian dari kejahatan lingkungan dan hanya mengatakan “Oh yang bener?”
Jakarta – Fusilatnews – Menanggapi tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia -Perjuangan (PDIP ) Hasto Kristiyanto tentang proyek Food Estate di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) sebagai kejahatan lingkungan. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto, dengan singkat mengatakan “Oh yang bener?”
Prabowo enggan mengkomentari pernyataan Hasto yang menuding proyek Food Estate bagian dari kejahatan lingkungan dan hanya mengatakan “Oh yang bener?”
Prabowo singgung kekeringan hingga mobil nasional
Saat menghadiri acara di Hotel Bidakara, Prabowo menyinggung soal kekeringan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus mengamankan sumber daya air yang dimiliki.
“Kita harus mengamankan sumber daya air. Kita banyak yang kekurangan,” ujar Prabowo.
Menurutnya, air-air yang ada di Indonesia banyak terbuang ke laut. Padahal, ada beberapa wilayah yang sangat kesulitan mendapatkan air sehingga kekeringan.
“Banyak air kita terbuang dan banyak sumber air yg keluarnya di laut tidak terlalu jauh antara 50m,” tuturnya.
Prabowo mengaku sudah membuat rencana agar permasalahan air bisa diselesaikan. Menurutnya, sumber air tersebut harus dicari bersama dengan pihak-pihak yang mengenal wilayah.
“Kita tinggal mencari titik-titik air itu bersama kepala-kepala desa, ketua RT. Dimana air-air bersih itu keluar kita pompa Insya Allah kita tidak akan kesulitan air,” kata dia.
Dengan adanya air, Prabowo meyakini kemiskinan di Indonesia bisa hilang. Ia juga yakin hal tersebut bisa dilakukan jika dikerjakan bersama-sama.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyalahkan gagalnya proyek food estate atau lumbung pangan yang sedang dikerjakan pemerintahan Jokowi di bawah tanggung jawab Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seraya menuding proyek itu merupakan bagian dari kejahatan lingkungan lantaran program pertanian berskala besar itu didahului dengan penggundulan hutan.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” kata Hasto kepada wartawan di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/8).
Menurut Hasto, ada tindakan penyalahgunaan saat menjalankan program lumbung pangan itu, sehingga proyek tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak memberikan hasil sesuai harapan. Padahal, hutan sudah digunduli untuk menjalankan proyek tersebut.
“Dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto tanpa menyebut siapa yang menyalahgunakan proyek yang bertujuan menjaga ketahanan pangan Indonesia itu.
Program food estate digagas oleh Presiden Jokowi pada awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Hasto menuding proyek Food Estate kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).
Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.
“Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian,” kata dia.
Proyek food estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Tetapi belakangan banyak yang melayangkan kritik terhadap proyek itu karena dianggap gagal. Greenpeace misalnya, menilai proyek tersebut terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat.
Imbasnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk dalam proyek tersebut tak mendapatkan manfaat. Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.
“Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace, Arie Rompas.
