Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Banteng di kandang PDI Perjuangan telah membelah diri. Keduanya kemudian bertarung. Satu Banteng ada di kubu pemerintah, banteng lainnya ada di kubu oposisi. Akibatnya, agenda Kongres VI PDIP yang sedianya digelar bulan April ini diundur ke entah bulan apa, tapi masih di tahun 2025 ini.
Ihwal penundaan Kongres VI PDIP itu dilontarkan Puan Maharani, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI di Jakarta, Senin (14/4/2025).
Putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu tak menyebut musabab penundaan agenda kongres partainya. Namun disinyalir karena di internal PDIP sedang terjadi pertarungan antar-dua Banteng hasil pembelahan diri itu. Banteng pertama berada di kubu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan Banteng kedua berada di kubu oposisi atau penyeimbang.
Usai gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dimenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, PDIP yang mengusung calon presiden-wakil presiden, Ganjar Pranowo-Mahfud Md memang terlihat gamang. Dilema. Bak menghadapi buah Simalakama.
Jika bergabung dengan pemerintah, di sana ada Gibran yang merupakan putra sulung Joko Widodo, Presiden ke-7 RI yang telah mengkhianati PDIP. Jika tidak bergabung, PDIP tak akan dapat bagian kue kekuasaan. Padahal tujuan berpolitik adalah kekuasaan. Tak ada kawan atau lawan abadi, yang abadi adalah kepentingan.
Angin segar pun berembus ketika Megawati bertemu Prabowo usai Lebaran kemarin. PDIP sempat disebut hendak bergabung dengan pemerintah.
Namun, pertarungan dua Banteng di kandang PDIP ternyata masih saja seru. Puan di pihak yang mau bergabung dengan pemerintah, sedangkan mayoritas pengurus DPP ingin partainya tetap menjadi oposisi atau penyeimbang.
Di kubu DPP ada Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDIP yang kini sedang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apalagi, bergabung atau tidak bergabungnya PDIP dengan pemerintah tak akan mengubah konstelasi politik di Tanah Air. Kabinet Merah Putih sudah terlanjur terbentuk. Jika ada reshuflle lagi pun diyakini PDIP tak akan mengajukan kadernya untuk duduk di kursi menteri. Megawati akan tetap jaga gengsi. PDIP tetap tak akan dapat bagian kue kekuasaan.
Sementara jika tetap jadi oposisi, justru akan menguntungkan rakyat dan PDIP sendiri. Sebab, akan ada suara lain di DPR. Senayan tak akan mutlak dikuasai oleh oligarki yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang terdiri atas semua partai minus PDIP.
Mereka adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua parpol terakhir inilah yang masuk belakangan ke KIM sehingga kemudian disebut KIM Plus.
PDIP juga akan diuntungkan. Lihat saja track records partai berlambang kepala Banteng dalam lingkaran ini ketika menjadi oposisi selama 10 tahun di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di akhir pemerintahan SBY atau di Pemilu 2014, PDIP kembali menang seperti di Pemilu 1999.
Atas pertimbangan tersebutlah kubu DPP tetap ngotot melawan kubu Puan. Pertarungan kedua kubu itu pun hingga kini masih sama-sama kuat. Entah sampai kapan.
Yang jelas, akibat pertarungan dua Banteng itu agenda Kongres VI PDIP tertunda. Sebab, seperti sudah disampaikan oleh elite-elite PDIP, sikap politik partai yang dipimpin Megawati itu terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan dalam kongres mendatang.
Alhasil, sikap politik PDIP terhadap pemerintah masih akan terus mengambang. Itu akibat pertarungan dua Banteng di kandang PDIP tak kunjung usai.
