FusilatNews- Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon mengungkapkan Presiden Joko Widodo telah berhasil melakukan kerja nyata, seperti pembangunan infrastruktur di Indonesia, maka dari itu ia mengaku setuju jika masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah 3 tahun. Effendi menilai banyak keberhasilan di masa kepemimpinan Jokowi.
“Ini sebenarnya masih melihat nilai positifnya Pak Jokowi, beliau berani membubarkan ini, membubarkan ini, itu salut saya kepada beliau. Oleh karenanya, mari dorong beliau untuk tegak, bahkan kalau saya pribadi tambah tiga tahun pun saya masih setuju, demi ya,” kata Effendi di diskusi Total Politik di Warung Wow, Jakarta Selatan, dikutip detik.com Minggu (7/8/2022).
Effendi menilai sosok pemimpin kuat itu ada di diri Jokowi, Ia berpendapat Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat untuk menantang arus yang tengah dihadapi. Bahkan Effendi meminta Jokowi untuk jujur jika menginginkan penambahan tiga periode.
“Benar jangan main-main, kita rapuh di dalam itu kalau tidak punya pemimpin yang kuat, beliau saya lihat ada itu. Ketegaran beliau menantang arus, itu yang membuat saya itu hormat dan respect kepada sosok yang namanya Pak Jokowi,” ungkap Effendi.
Effendi mengatakan penambahan masa jabatan Jokowi selama tiga tahun itu tidak menjadi masalah. Asalkan, menurutnya, penambahan itu untuk menuntaskan kemantapan dan kemapanan ideologi.
“Bagi saya, saya yang 35 tahun lebih di partai menuntut itu, menuntut di sisa waktunya, ya kalaupun mau ditambah tiga tahun pun buat saya ya monggo saja, sepanjang beliau menuntaskan kemantapan, kemapanan ideologi itu, karena tanpa itu, kita tercabik-cabik semuanya dan rapuh tidak mampu pertahanan TNI-Polri kita menahan yang masuk, bukan melalui kekuatan yang terbuka. Masuknya dengan endapan-endapan yang luar biasa,” ungkapnya.
Effendi mengatakan bahwa legitimasi untuk menambah masa jabatan presiden bisa dilakukan dengan mengubah UUD jika Jokowi mau menambah masa jabatannya.
“Legitimasi itu sepanjang kita berkomitmen mengubah UUD-nya, dan apa, semua, Sukarno juga lebih dua periode, Soeharto lebih 2 periode, kalau kurang dari satu periode 5 tahun boleh, perpanjangan juga saya kira tidak ada hal yang dilarang, sepanjang kita sembilan fraksi masuk ke rumah bersama DPD di suatu ruangan di sidang umum kita ubah, asalkan jujur ya, jangan karena oh ini karena pandemi, karena ini, tidak,” ujarnya.
