Abieb Syah – Direktur Eksekutif LKiS-Dosen, Penulis buku, kritikus dan penggiat demokrasi
Hegemoni yang dipopulerkan oleh Antonio Gramsci salah seorang pemikir tentang feminisme
yang juga concern pada isu-isu politik, demokrasi dan feminisme. Pemikiran tentang hegemoni
yang berusaha diungkap sebagai jalan tengah untuk membongkar kekuasaan negara yang
terlalu dominan. Dominasi dan hegemoni kekuasaan sebagai pelecut munculnya “sakralitas
kekuasaan” yang kemudian berujung pada lahirnya apa yang disebut sebagai hegemonian.
Perjalanan ideologi-ideologi dunia sepanjang sejarah telah mengalami berbagai dinamikanya.
Konsep Hagemoni Gramsci adalah gagasan yang berpusat pada pemahaman Antonio
Gramsci mengenai hagemoni sebagai sarana kultural maupun ideologis tempat kelompok-
kelompok yang dominan dalam masyarakat, termasuk pada dasarnya tapi bukan secara kelas
eksklusif penguasa, melestarikan dominasinya dengan mengamankan "persetujuan spontan"
kelompok-kelompok subordinat, termasuk kelas pekerja, melalui penciptaan negosiasi
konsensus politik maupun ideologis yang menyusup ke dalam kelompok-kelompok dominan
maupun yang didominasi.
Yang membedakan Konsep Hagemoni Gramsci dengan konsep hagemoni oleh tokoh lainnya
adalah Pertama, ia menerapkan konsep itu lebih luas bagi kekuatan tertinggi satu kelompok
atau lebih atas lainnya dalam setiap hubungan sosial, sedangkan pemekaian iistilah itu
sebelumnya hanya menunjuk pada relasi antara proletariat dan kelompok lainnya. Kedua,
Gramsci juga mengkarakterisasikan hegemoni dalam istilah “pengaruh kultural”, tidak hanya
“kepemimpinan politik dalam sebuah sistem aliansi” sebagaimana dipahami
generasi Marxis terdahulu (Femia, 1983).
Berdasarkan hal tersebut da 3 tingkatan hagemoni menurut Gramsci, yaitu:
(1) Hegemoni Total
yaitu hegemoni yang ditandai dengan afiliasi masa yang mendekati totalitas, Masyarakat
menunjukan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh.
(2) Hegemoni Yang Merosot,
yakni menurut Gramsci pada tahap ini terjadi potensi disintegrasi atau potensi konflik yang
tersembunyi dibawah permukaan, artinya sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan
dan sasarannya, namun mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran
yang dominan dan subjek hegemoni.
(3) Hegemoni Minimum yaitu hegemoni ala Antonio
Gramsci adalah konsep yang menjelaskan bagaimana kelompok atau kelas dominan dalam
masyarakat mempertahankan kekuasaannya melalui pengaruh dan dominasi. Gramsci
berpendapat bahwa hegemoni bukan hanya bisa dicapai melalui kekerasan, tetapi juga melalui
kontrol atas budaya, ideologi, dan norma-norma sosial.
Terkait perkembangan wacana hegemoni ala Gramsci ini maka ada beberapa hal yang menjadi
perhatian untuk melihat secara utuh. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang
hegemoni ala Gramsci:
(a) Hegemoni adalah hubungan persetujuan, bukan hubungan
dominasi.
(b) Hegemoni dapat dicapai melalui kepemimpinan politik dan ideologis.
(c)Hegemoni dapat terjadi dalam semua aspek kenyataan sosial. Gramsci menekankan pentingnya
budaya dalam mempertahankan kekuasaan.
(d) Hegemoni Gramsci percaya bahwa kelompok-
kelompok yang kurang berkuasa dapat menciptakan perlawanan dan merombak struktur sosial
yang ada.
(e) Gramsci mengembangkan gagasan hegemoni dalam Buku Catatan Penjaranya. (f)
Konsep hegemoni Gramsci memiliki dampak signifikan dalam studi politik, sosiologi, dan
budaya.
Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni adalah bahwa suatu kelas dan anggotanya
menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas sosial lainnya. Konsekuensi logisnya, untuk
menciptakan hegemoni diperlukan seorang intelektual organik; yang mampu menggerakkan
blok historis dengan ide-idenya. Menurut Gramsci, setiap orang adalah intelektual, tetapi tidak
semua orang memiliki fungsi intelektual (di masyarakat). Setiap kekuatan sosial yang
hegemonik .Hegemoni yang paling rendah tingkatannya, hegemoni ini bersandar pada kesatuan
ideologis antara elit ekonomi, politik dan intelektual.
Di samping pikiran hegemoni Gramsci dilain pihak pikiran Jean Baudrillard dengan perspektif
yang lain dengan sorotan pada Dominasi, Hegemoni dan Teror dalam siklus “Agony of
power”—yang seringkali mengakali demokrasi dengan cara memanipulasi dan menebar teror.
Ilusi dan fantasi dalam politik seringkali dibangun seseorang demi pencitraan diri, lagi-lagi
Baudrillard menyebutnya sebagai hiperealitas, yakni suatu kondisi yang bertentangan dengan
realitas yang sesungguhnya—kamuflase, intrik, spekultaif dan manipulatif.
Troya yang membongkar Dominasi
Beberapa sejarawan berpendapat bahwa ekspedisi melawan Telephos dan penyelesaiannya
merupakan suatu perubahan derivatif atas unsur-unsur dari cerita utama Perang Troya, tetapi
itu dianggap cocok dalam pola cerita petualawan pendahuluan yang mengawali peristiwa dan
tema dari kisah utama, dan dengan demikian memungkinkannya untuk menjadi pola-pola
dalam strategi dalam berpolitik atau perebutan kekuasaan dengan cara perang. Mao Tse Dong
pernah bilang “Politik dan perang sama berbahayanya, perang adalah politik dengan darah,
sementara politik adalah perang tanpa darah”
Pada Perang Troya, para prajurit Yunani bersembunyi di dalam Kuda Troya yang berukuran
raksasa yang ditujukan sebagai pengabdian kepada Poseidon. Kuda Troya tersebut menurut
para petinggi Troya dianggap tidak berbahaya, dan diizinkan masuk ke dalam benteng Troya
yang tidak dapat ditembus oleh para prajurit Yunani selama kurang lebih 10 tahun perang
Troya bergejolak. Pada malam harinya, pasukan Yunani keluar dari perut kuda kayu tersebut
dan akhirnya merebut kota Troya.
Dalam pengertian bahwa perang selama 10 tahun hegemoni Troya demikian kuat, bentengnya
begitu sulit ditembus oleh pasukan musuh-musuhnya. Maka Sparta dalam pasukan yang
dikendalikan oleh Achilles dengan rancangan kuda Troya bagitu mampu menyusup masuk
kedalam benteng Troya yang kokoh—sehingga hegemoni Kota Troya pun hancur dengan
strategi perang kuda Troya dari pasukan Sparta. Ini merupakan catatan sejarah bagaimana
hegemoni dan dominasi itu bisa seketika hancur ketika kekuasaan itu mendelegitimasi kekuatan
publik.
Konsensus politik dari basis-basis sosial, delusi, ilusi dan fantasi bahkan sampai kepada
dominasi dan teror adalah ancaman demokrasi yang hampir terjadi dibelahan dunia. Demokrasi yang dianggap sebagai jalan tengah bagi terciptanya kesejahteraan, kedamaian serta keadilan
justru mengalami distrust akibat tabiat pemimpinnya yang tak memahami esensi demokrasi.
Hukum dibuatnya demi menyelamatkan kroni dan keluarganya dalam lingkup kekuasaan, itu
juga adalaha bagian dari hegemoni kekuasaan. Konsep keadilan (justice) sebagai ruh dari
demokrasi justru mengalami “keterpecahan” dan “keretakan” dari karakter pemimpin yang
dominasi dan hegemoniak. Gramsci mencoba membongkar itu, Baudrillard berusaha memberi
pemahaman tentang itu, dan Troya adalah sejarah yang memperlihatkan itu, bahwa dominasi,
hegemoni dan teror adalah tiga perangkat yang akan merusak demokrasi secara sistematis–
dan akan mengarah pada terbentuknya negara otoritarian.
Otoritarianisme menurut Hannah Arendt juga beresiko pada kehidupan demokrasi, karena
tekanan dan intimidasi justru membunuh potensi dan ekspresi publik terhadap pilihan politiknya
sebagai warganegara. Hegemoni, dominasi dan teror—adalah ancaman demokrasi. Opsi politik
oposisi nyaris dibungkam, daya kritis pun dibungkam sedemikian rupa. Hegemoni politik pada
akhirnya memproduksi hukum sebagai “tameng kekuasaan” melindungi diri, kroni, kolega dan
keluarga. Sehingga pemikiran Hannah Arendt dalam “politik tindakannya” adalah sebagai upaya
untuk mereduksi kekuasaan yang hegemoniak.
Pertentangan ideologi dalam rentang sejarah ummat manusia, memberikan kita pemahaman
luas tentang arti prinsip-prinsip mendasar dalam berkehidupan. Ideologi sebagai piranti
mendasar bagi manusia sebagaimana kata filsuf terkemuka Prancis yang bernama Antoine
Destutt De Tracy (1796) sebagai gerakan politik untuk tujuan bersama.
Tumbangnya beberapa rezim dikatator diberbagai belahan negara sebagai penanda gerakan
ideologi tumbuh dan berkembang sebagai antiklimaks menyudahi fasisme dan otoritarianisme.
Juntah militer yang terjadi dibeberapa negara Amerika Latin sebagai penanda bertemunya dua
arus kekuatan politik antara sipil dengan miiteristik. Dan pengambil-alihan kekuasaan secara
sporadis menjadi catatan terburuk dalam memperoleh legitimasi politik. Termasuk dalam
tragedy :”The Argentina Imazining tahun 1974” yang sangat monumental dalam sejarah politik
modern yang berhasil memunculkan Presiden Perempuan pertama di dunia politik modern yakni
Isabel Peron.
Karena itu memasuki abad ke 20 sebagaimana buku yang ditulis oleh Jacques Attali dalam
bukunya yang berjudul “Milenium ketiga” menjelaskan secara apik bahwa dunia yang terus
berkembang dengan berbagai problematiknya—akan memungkinkan terjadinya pergantian
ideologi dan sistem bernegara bagi ummat manusia dari fasisme, otoritarianisme menuju sisten
yang terbuka yang dikenal dengan demokrasi. Dan hal ini juga yang mendasari pikiran akhir
dari Francis Fukuyama dalam “The End of history” nya yang menandai matinya sejarah dan
kemenangan kapitalisme sebagai sistem dunia.
Pada akhirnya hegemoni, dominasi, dan ambisi akan berakhir seiirng dengan perkembangan
pikiran dan ideologi ummat manusia. Dan mungkin juga pada sisi politik dan kekuasaan saat ini.
