Di era pasca-Perang Dingin, hegemoni Amerika Serikat (AS) sering digambarkan sebagai kekuatan stabil yang mempromosikan tatanan berbasis aturan (rule-based order), meskipun kerap disertai intervensi kontroversial. Namun, dengan kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih pada 2025, konsep “Trump Corollary” muncul sebagai doktrin baru yang menandai pergeseran dramatis: dari hegemoni yang mengandalkan aliansi dan legitimasi multilateral ke dominasi unilateral yang brutal dan impulsif.
Doktrin ini, yang secara resmi diperkenalkan dalam National Security Strategy (NSS) Desember 2025 sebagai kelanjutan Monroe Doctrine, yang menyatakan bahwa AS akan “mengembalikan preeminensi Amerika” di Belahan Barat melalui kekuatan militer dan ekonomi, tanpa memedulikan hukum internasional.
Operasi penangkapan Nicolás Maduro di Venezuela pada Januari 2026 menjadi bukti: bukan sekadar tindakan anti-narkoba, melainkan perampasan kendali atas cadangan minyak dan mineral untuk kepentingan korporasi AS. Ini bukan evolusi strategi, melainkan gejala kemunduran imperium yang semakin arogan untuk menutupi kelemahannya.
Pergantian ini didorong oleh tiga perubahan struktural besar yang menggerus fondasi hegemoni AS: transisi geopolitik dari ketergantungan minyak ke elemen tanah yang langka (rare earth elements/REE), dedolarisasi melalui BRICS, dan munculnya dunia multipolar. Ketiga faktor ini memaksa AS beralih ke dominasi kasar, tapi justru mempercepat isolasinya dan risiko konflik global.
Transisi dari Follow the Oil ke Rare Earth Elements: Komoditas Baru untuk Dominasi Lama
Selama abad ke-20, geopolitik global berputar pada minyak—dari intervensi AS di Timur Tengah hingga blokade ekonomi terhadap rezim yang dianggap “tidak sesuai”. Namun, di 2026, fokus bergeser ke REE, mineral kritis untuk teknologi hijau, AI, kendaraan listrik, dan senjata presisi.
China mendominasi 70-90% produksi dan pengolahan global, sementara AS bergantung pada impor yang rentan.
Kontrol China atas REE telah menjadi senjata geopolitik, seperti pembatasan ekspor ke Jepang pada Januari 2026, yang memicu krisis rantai pasok otomotif global.
Trump Corollary merespons ini dengan ambisi aneksasi Greenland, yang kaya REE (10-20% cadangan global), untuk “investasi masa depan” di Arktik—bukan melakukan diplomasi, namun ancaman “the hard way” jika Denmark menolak.
Ini mengungkap sifat neo-kolonial, dimana AS tidak lagi memimpin melalui inovasi, melainkan memperebutkan sumber daya secara brutal, yang justru memicu resistensi dari sekutu seperti Eropa dan memperkuat narasi China sebagai alternatif stabil. Transisi ini bukan kemajuan, melainkan regresi ke imperialisme sumber daya, di mana dominasi unilateral AS justru memperburuk ketergantungan global pada rantai pasok yang rapuh.
Dedolarisasi melalui BRICS: Menggerogoti Pilar Ekonomi Hegemoni
Sejak 1974, petrodolar—di mana minyak global diperdagangkan dalam dolar AS—menjadi fondasi kekuatan ekonomi AS, memungkinkan sanksi dan kontrol pada keuangan global. Namun, BRICS (kini 10 negara lebih, mewakili 36,7% PDB global PPP dan 45,2% populasi dunia) mendorong dedolarisasi melalui perdagangan mata uang lokal, sistem pembayaran alternatif seperti BRICS Pay, dan unit settlement baru.
Pada 2025, 20% perdagangan minyak non-dolar, dan prototipe BRICS Pay (berbasis blockchain) diluncurkan di Kazan 2024, dengan pilot penuh direncanakan 2026-2027.
Trump Corollary merespons dengan ancaman tarif 100% terhadap BRICS jika melanjutkan dedolarisasi, tapi ini justru mempercepat proses—seperti pembayaran nuklir Rusia-Bangladesh dalam yuan.
Ini lebih seperti reaksi panik terhadap erosi hegemoni, di mana AS menggunakan sanksi sebagai senjata, yang malah mendorong Global South ke alternatif seperti kripto BRICS, memperlemah dolar (kini 80% perdagangan global, tapi menurun). Dedolarisasi ini mengungkap kerapuhan dominasi AS: bahwa tindakan AS bukanlah kekuatan, tapi ketakutan kehilangan hak istimewa yang memicu arogansi unilateral.
Dunia Multipolar: Dari Unipolaritas ke Kekacauan yang Diciptakan Sendiri
Pasca-1991, AS menikmati unipolaritas, tapi 2026 menandai dunia multipolar di mana kekuatan seperti China, Rusia, India, dan BRICS menantang dominasi tunggal.
India dan Nigeria menjadi raksasa demografi, sementara Eropa dan Jepang populasi menurun; kekuatan tengah seperti Turki, Arab Saudi, dan Indonesia manfaatkan “multisphere” untuk manuver isu-berbasis, bukan aliansi tetap.
Trump Corollary merespons dengan “primacy on steroids,” seperti ancaman ke Meksiko, Kolombia, atau Panama Canal, tapi ini memicu resistensi—seperti yang ditolak Kanada “negara bagian ke-51” dan NATO khawatir bubar jika Greenland dianeksasi.
Dominasi unilateral ini bukan kekuatan, melainkan kelelahan atau lebih ke kejenuhan imperium yang menciptakan kekacauan sendiri, mempercepat transisi ke multipolar di mana AS jadi sumber risiko global, bukan pemimpin.
Jadi…
Trump Corollary bukanlah inovasi, melainkan manifestasi akhir dari hegemoni AS yang mulai runtuh: dari pemimpin dunia ke pengganggu unilateral yang keluar dari 66 organisasi internasional untuk menghemat dana, tapi menghilangkan pengaruh.
Tiga perubahan besar ini—REE, dedolarisasi, multipolaritas—mengungkap kerapuhan AS, di mana respons arogan seperti invasi Venezuela atau ancaman mau menguasai Greenland justru mempercepat kejatuhan imperium, memicu konflik, dan membuka jalan bagi tatanan baru yang lebih inklusif tanpa dominasi tunggal. Bagi Global South, ini peluang; namun bagi dunia, ini ancaman jika tidak dikelola. Sejarah mengajarkan: imperium runtuh bukan karena kalah perang, tapi gagal beradaptasi.
Salam,
Malika Dwi Ana
14 Januari 2026
