FusilatNews – Ketika Presiden Joko Widodo menunjuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina pada tahun 2019, harapan besar diletakkan di pundaknya. Ahok diharapkan mampu memberantas mafia migas yang selama ini dianggap sebagai penghambat utama kinerja Pertamina. Dengan rekam jejaknya sebagai pejabat yang dikenal tegas dan antikorupsi, banyak yang meyakini bahwa Ahok adalah sosok yang tepat untuk tugas ini. Namun, setelah beberapa tahun menjabat, realitas berbicara lain: alih-alih sukses, penunjukan Ahok di Pertamina justru berujung pada kegagalan besar.
Ekspektasi Tinggi di Awal Jabatan
Sejak awal, tugas utama Ahok adalah memberantas mafia migas dari hulu ke hilir. Peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdy Hasiman, bahkan menyatakan bahwa Ahok harus benar-benar menunjukkan taringnya agar mafia migas tidak lagi mengendalikan impor BBM dan elpiji demi keuntungan pribadi. Mafia ini disebut sebagai kejahatan terbesar terhadap negara karena membuat Indonesia terus bergantung pada impor energi.
Selain itu, Ahok diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing Pertamina di pasar global. Sebagai perusahaan migas nasional, Pertamina masih tertinggal jauh dibandingkan Petronas. Pada 2018, laba Pertamina hanya sekitar 11 miliar dollar AS, jauh di bawah Petronas yang dulunya belajar dari Pertamina tetapi kini telah melesat jauh ke depan.
Kegagalan Ahok: Korupsi Rp 197 Triliun
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran Ahok di Pertamina tidak membawa perubahan signifikan. Justru, selama ia menjabat sebagai Komisaris Utama, terungkap adanya skandal korupsi besar di tubuh Pertamina. Kasus korupsi ini mencapai Rp 197 triliun, angka yang sangat mencengangkan dan menjadi pukulan telak bagi kredibilitas Ahok. Padahal, tugas utamanya adalah membersihkan perusahaan dari praktik mafia dan korupsi.
Ironi ini memperlihatkan bahwa Ahok gagal menjalankan mandatnya. Alih-alih membenahi Pertamina, skandal korupsi dalam jumlah fantastis justru terjadi di bawah pengawasannya. Hal ini membuktikan bahwa sekadar memiliki reputasi tegas tidak cukup untuk memberantas mafia yang sudah mengakar kuat dalam sistem.
Mengapa Ahok Gagal?
Ada beberapa alasan utama yang menyebabkan kegagalan Ahok di Pertamina:
- Kurangnya Kewenangan Nyata
Sebagai Komisaris Utama, Ahok tidak memiliki kendali langsung atas operasional perusahaan. Keputusan strategis tetap berada di tangan direksi, sementara komisaris lebih berperan sebagai pengawas. Hal ini membuat wewenang Ahok dalam memberantas mafia migas menjadi terbatas. - Jaringan Mafia yang Terlalu Kuat
Mafia migas bukanlah kelompok kecil yang bisa diberantas hanya dengan pengawasan ketat. Mereka memiliki jaringan yang luas, melibatkan oknum di dalam dan di luar perusahaan. Bahkan, setelah Petral dilikuidasi pada awal pemerintahan Jokowi, mafia migas tetap mampu mencari celah untuk kembali bermain. - Kurangnya Transparansi dan Reformasi Struktural
Ahok kerap mengkritik kebijakan internal Pertamina yang tidak transparan. Namun, kritik saja tidak cukup tanpa adanya reformasi yang konkret dan menyeluruh. Tanpa perubahan sistemik, upaya pemberantasan mafia hanya menjadi wacana belaka.
Kesimpulan: Sebuah Kegagalan Besar
Penunjukan Ahok di Pertamina seharusnya menjadi langkah progresif untuk membawa perusahaan migas negara ini ke arah yang lebih baik. Namun, fakta bahwa korupsi Rp 197 triliun terjadi selama kepemimpinannya menunjukkan bahwa ia gagal menjalankan tugas utamanya. Mafia migas masih eksis, dan Pertamina tetap berada dalam bayang-bayang ketidaktransparanan dan inefisiensi.
Kegagalan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab Ahok, tetapi juga pemerintah yang telah menempatkannya di posisi tersebut tanpa memberikan wewenang yang memadai. Kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran bahwa penunjukan pejabat tinggi di BUMN tidak bisa hanya didasarkan pada popularitas dan reputasi semata, tetapi juga harus disertai dengan strategi konkret dan kewenangan yang cukup untuk benar-benar melakukan perubahan.
Pada akhirnya, janji Jokowi untuk membersihkan mafia migas melalui Ahok hanya menjadi retorika tanpa hasil nyata. Masyarakat kini hanya bisa bertanya: jika Ahok gagal, siapa yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan Pertamina?
