Jakarta, Fuilatnews – Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa merintangi Penyelidikan dan penyidikan ( obstruction of justice ) yang dilakukan oleh enam anak buah Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah selesai menjalani persidangan dengan agenda pembacaan surat tutuntut Jaksa
Sedangkan tuntutan terhadap terdakwa Ferdy Sambo sudah lebih dulu dituntut jaksa penuntut umum (JPU). Jaksa menuntut mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri itu pidana penjara seumur hidup atas kasus dugaan pembunuhan berencana atau obstruction of justice perkara kematian Brigadir J.
Khusus untuk tuntutan jaksa terhadap enam anak buah Sambo jauh lebih ringan, berkisar antara 1-3 tahun pidana penjara.
keenam terdakwa ini menurut JPU terbukti bersalah melakukan perintangan penyidikan terhadap kematian Brigadir J dan melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sebelum nantinya hakim menjatuhkan putusan. para terdakwa diberi kesempatan untuk menyampaikan pleidoi atau nota pembelaan,
Eks Brigjend Polisi Hendra Kurniawan
Hendra Kurniawan dituntut hukuman pidana penjara 3 tahun. Jaksa disamping tuntutan penjara JPU menuntut Hendra pidana denda senilai Rp 20 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.
Dalam persidangan, terungkap bahwa Hendra sempat memerintahkan bawahannya di kepolisian untuk mengecek, lantas menghapus rekaman CCTV di sekitar TKP penembakan Yosua di lingkungan rumah dinas Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan.
Hendra juga berperan memerintahkan anak buahnya, Arif Rachman Arifin, untuk meminta penyidik Polres Jaksel membuat fail dugaan laporan pelecehan fiktif terhadap istri Ferdy Sambo, Putri CandrawathiAd
Ada sejumlah faktor yang memberatkan tuntutan Hendra, salah satunya ia dinilai kerap berkilah mencari alibi selama proses persidangan.
Selain itu, Hendra merupakan perwira tinggi polisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun, sehingga seharusnya memahami dan mengetahui bagaimana polisi menyikapi peristiwa tindak pidana.
Hendra yang saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Propam Polri seharusnya mengawasi perilaku anggota Polri agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Bukan justru malah ikut dalam suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” papar jaksa.
Sedangkan yangvmeringankan tuntutan Hendra, prestasinya di institusi Polri.
“Terdakwa bertugas di kepolisian sejak lama mempunyai prestasi hingga diangkat menjadi Kepala Biro Paminal,” papar JPU.
Agus Nurpatria
Sama seperti Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria juga dituntut hukuman pidana penjara 3 tahun. Dia juga dituntut denda senilai Rp 20 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.
Perbuatan Agus dalam perkara obstruction of justice dinilai mencoreng nama baik Polri. Tindakan Agus dianggap bertentangan dengan kedudukan dan kewajibannya sebagai polisi
Perbuatan terdakwa yaitu dengan meminta saksi Irfan Widyanto untuk mengamankan CCTV Kompleks Duren Tiga nomor 46 tanpa ada surat perintah yang sah padahal terdakwa mengetahui pasti semua tindakan hukum tang dilakukan harus ada surat perintah yang sah,” papar jaksa.
Sedangkan pengabdian Agus selama 20 tahun di institusi Polri dipertimbangkan jaksa sebagai hal meringankan.
Selama kurun waktu tersebut, Agus juga tak pernah melakukan perbuatan tercela. Hal meringankan lainnya yakni mantan Kepala Detasemen (Kaden) A Biro Paminal Propam Polri tersebut dinilai bersikap sopan selama persidangan.
Chuck Putranto
Chuck Putranto dituntut hukuman lebih ringan pidana penjara 2 tahun. Chuck dituntut pidana denda sebesar Rp 10 juta subsider 3 bulan penjara.
Jaksa menilai, Chuck berperan menyimpan dua dekoder vital CCTV yang berasal dari lingkungan sekitar TKP penembakan, yaitu pos satpam Duren Tiga dan rumah Kanitreskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Rhekynellson Soplanit.
Dekoder itu diterima Chuck dari pekerja harian lepas (PHL) pada Divisi Propam Polri bernama Ariyanto. Adapun Ariyanto mendapatkan dekoder tersebut dari Irfan Widyanto.
Menurut jaksa, penguasaan atas dekoder CCTV oleh mantan PS KasubbagauditBaggak ketika Rowabprof Divisi Propam Polri itu merupakan tindakan melanggar hukum.
Baiquni Wibowo
Tuntutan terhadap Baiquni Wibowo sama dengan Chuck Putranto, yakni pidana penjara 2 tahun.
Selain itu, Baiquni juga dituntut denda senilai Rp 10 juta subsider 3 bulan penjara. Jaksa menilai, Baiquni telah melakukan tindakan ilegal dengan mengakses DVR CCTV yang menjadi barang bukti pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo.
Perbuatan terdakwa menyalin dan menghapus informasi dokumen elektronik DVR CCTV serta mengakses barang bukti DVR CCTV terkait peristiwa pidana secara ilegal dan tidak sesuai prosedur digital forensik telah megakibatkan rusaknya sistem elektronik DVR CCTV terkait peristiwa pidana,” ujar jaksa.
Tindakan mantan Kepala Sub Bagian Pemeriksaan (Kasubbagriksa) Bagian Penegakan Etika (Baggaketika) pada Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri itu dinilai tidak sah menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan.
“Padahal terdakwa sebagai seorang perwira menengah polisi telah memiliki pengetahuan terhadap hal tersebut,” papar Jaksa.
Arif Rachman Arifin
Terhadap terdakwa Arif Rachman Arifin, jaksa menuntut pidana penjara 1 tahun. Disamping itu Arif dituntut pidana denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan.
Dalam perkara ini, Arif berperan meminta penyidik Polres Jaksel menjaga berita acara pemeriksaan (BAP) Putri Candrawathi terkait dugaan pelecehan fiktif dengan dalih aib.
Eks Wakaden B Paminal tersebut juga disebut jaksa telah mematahkan laptop yang sempat digunakan untuk menyimpan salinan rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Ferdy Sambo.
Pada saat bersamaan, terdapat 3 hal yang meringankan tuntutan Arif. Pertama, Arif mengakui dan terus terang soal perbuatannya. Kemudian, Arif dinilai menyesal dan masih dapat memperbaiki perbuatannya.
“Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya,” ucap jaksa.
Irfan Widyanto
Irfan Widyanto dituntut 1 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut Irfan pidana denda Rp 10 juta subsider 3 bulan kurungan.
Mantan Kepala Sub Unit (Kasubnit) I Sub Direktorat (Subdit) III Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Krimnal (Bareskrim) Polri itu dinilai menjadi kepanjangan tangan Sambo untuk mengambil DVR CCTV di sekitar rumah dinasnya.
Namun ada sejumlah hal yang meringankan tuntutan Irfan, salah satunya karena dia merupakan anggota Polri berprestasi atau peraih Adhi Makayasa di Akademi Kepolisian.
Terdakwa pernah mengabdi kepada negara dan pernah berprestasi sebagai penerima penghargaan Adhi makayasa atau lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) terbaik tahun 2010 sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari,” ujar jaksa.
Jaksa juga menilai, sikap anggota Polri dengan pangkat Ajun Komisari Polisi (AKP) itu sopan selama persidangan.
“Terdakwa masih muda serta mempunyai tanggungan keluarga,” kata jaksa lagi.
