Di tengah dunia diplomasi internasional yang membutuhkan keterampilan negosiasi tajam, kemampuan multibahasa, dan pemahaman mendalam tentang dinamika global, siapa yang lebih cocok untuk memimpin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) daripada sosok yang kesulitan berbahasa Inggris dan sering tidak memahami isu-isu penting dunia? Ya, tidak lain dan tidak bukan, Presiden Indonesia kita, Joko Widodo—lebih dikenal sebagai Jokowi. Tentunya, dengan “prestasi” ini, ia adalah kandidat sempurna untuk menjadi Sekretaris Jenderal PBB.
Mengapa kita tidak mencalonkan seorang pemimpin yang secara konsisten gagal memahami atau menyampaikan isu-isu global yang kompleks? Ketidaktertarikan Jokowi dalam mempelajari masalah internasional, ditambah dengan bakat luar biasa untuk absen dalam diskusi-diskusi penting, telah membawa Indonesia menjauh dari panggung internasional. Dengan Jokowi sebagai Sekjen PBB, kita bisa yakin bahwa dunia akan mendapatkan lebih banyak ketidakpedulian dalam menanggapi masalah-masalah penting.
Apa yang lebih baik untuk mewakili kepentingan Indonesia di panggung dunia selain mencalonkan seseorang yang telah menguasai seni menghilang dari pusat perhatian? Sementara negara-negara lain berebut untuk mempengaruhi kebijakan global dan menyelesaikan krisis internasional, Jokowi dengan elegan membawa Indonesia ke posisi sunyi, jauh dari pengambilan keputusan internasional. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia telah dengan anggun tenggelam dari peran sentral, yang, mari kita jujur, mungkin adalah jenis “kepemimpinan” yang sangat dibutuhkan oleh Sekretaris Jenderal PBB—seseorang yang tidak akan membebani dunia dengan pengaruh atau kepemimpinan yang berlebihan.
Kemampuan Jokowi untuk berbicara di forum internasional seperti G20 atau ASEAN juga sangat mengesankan, terutama ketika ia berjuang untuk menyampaikan posisi Indonesia dalam bahasa Inggris. Jadi, mengapa tidak menjadikannya pemimpin organisasi yang memerlukan komunikasi efektif antarbangsa dan budaya? Ini pasti akan menjadi tontonan menarik, menyaksikan para pemimpin dunia mencoba menafsirkan pikirannya—atau mungkin ketiadaan gagasannya—terkait isu-isu mendesak seperti perubahan iklim, perdamaian dunia, atau hak asasi manusia.
Selama masa kepemimpinannya, “pencapaian” kebijakan luar negeri Jokowi begitu luar biasa hingga hampir tidak terlihat. Peran Indonesia di dunia? Tenggelam. Suaranya dalam forum internasional? Hampir tak terdengar. Namun, mungkin inilah jenis “kepemimpinan” yang dibutuhkan PBB—seseorang yang bisa duduk diam dan membiarkan dunia berputar tanpa memberikan kontribusi berarti. Mengapa terlibat dalam diplomasi yang rumit jika Anda bisa memilih untuk tidak melakukan apa-apa?
Jangan lupakan catatan gemilangnya dalam hubungan internasional. Di bawah Jokowi, Indonesia telah membangun reputasi sebagai pemikir kedua atau bahkan ketiga dalam diskusi-diskusi besar dunia. Baik itu perjanjian iklim, hak asasi manusia, atau negosiasi ekonomi, Indonesia dengan senang hati memberikan kesempatan kepada negara lain untuk memimpin. Ini tentu saja jenis “kepemimpinan” yang mungkin telah lama hilang di PBB.
Jadi, mengapa hanya puas dengan kursi kepresidenan Indonesia? Ayo kita bidik lebih tinggi. Mari kita usulkan Jokowi sebagai Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Pendekatan uniknya terhadap kepemimpinan—di mana semakin sedikit semakin baik, dan tidak melakukan apa pun lebih baik daripada mencoba—akan menjadi angin segar bagi dunia. Bagaimanapun, jika kita ingin PBB tetap menjadi lembaga yang “kurang menggigit”, merek kepemimpinan apatis Jokowi mungkin adalah solusi yang kita butuhkan.
