Fusilatnews – Di satu sisi, Sri Mulyani Indrawati membanggakan dirinya sebagai penjaga stabilitas fiskal. Utang yang kian menumpuk dianggapnya aman. Namun di sisi lain, demi menopang keuangan negara yang terus jebol akibat cicilan bunga utang, ia memilih jalan yang paling mudah: menggencet rakyat dengan pajak.
Tak heran, masyarakat menjulukinya sebagai Ratu Pajak. Julukan yang bukan sekadar ejekan, melainkan potret nyata dari kebijakan fiskal yang makin berat sebelah. Di bawah kepemimpinannya, pemerintah giat memperluas basis pajak, memperketat pengawasan, bahkan mengincar dompet masyarakat kecil. Bukan hanya pengusaha besar atau konglomerat yang dikejar, rakyat kelas menengah dan bawah pun harus rela menanggung beban.
Kita ingat bagaimana pajak pertambahan nilai (PPN) dinaikkan dari 10 persen menjadi 11 persen, dengan rencana menuju 12 persen. Kenaikan ini tentu berdampak langsung ke harga barang dan jasa sehari-hari: dari beras, minyak goreng, hingga biaya pendidikan. Di saat rakyat sudah terseok karena daya beli rendah, kebijakan ini ibarat menambah garam di atas luka.
Ironisnya, sementara pajak terus diperas dari keringat rakyat, penerimaan negara tidak otomatis dirasakan sebagai kesejahteraan bersama. Banyak infrastruktur yang mangkrak, layanan publik tetap buruk, sementara sebagian besar anggaran justru ludes untuk membayar bunga dan cicilan utang. Artinya, rakyat dipaksa membayar lebih banyak pajak bukan untuk kesejahteraan mereka, tetapi untuk menutupi lubang yang dibuat oleh pemerintah sendiri.
Lebih parah lagi, aparat pajak di bawah kementerian yang ia pimpin juga terlibat dalam kasus-kasus besar: dari skandal Gayus Tambunan hingga gaya hidup mewah pejabat pajak yang memancing amarah publik. Alih-alih dibersihkan total, sistem perpajakan kita tetap sarat dengan kebocoran dan arogansi birokrasi. Di sinilah paradoks Sri Mulyani semakin jelas: di luar negeri ia dielu-elukan sebagai sosok bersih dan profesional, tetapi di dalam negeri, rakyat menanggung realita yang pahit dari kebijakan yang ia jalankan.
Pada akhirnya, kombinasi antara utang yang terus membengkak dan pajak yang makin mencekik menjadikan rakyat Indonesia korban ganda. Mereka bukan hanya menanggung beban masa depan akibat utang negara, tetapi juga dipaksa membayar mahal hari ini demi menutup lubang fiskal. Dan di tengah situasi ini, Sri Mulyani tetap melontarkan kalimat klise: “kondisi masih aman.”
Aman bagi siapa? Tentu bukan bagi rakyat yang makin sesak napas karena pajak naik dan harga-harga meroket. Aman itu hanya milik para penguasa yang hidup nyaman di balik laporan makroekonomi. Sedangkan bagi rakyat kecil, aman hanyalah kata asing yang tak pernah mereka rasakan.
