Fusilatnews – Utang negara kini tak lagi sekadar angka di laporan APBN. Ia telah menjelma bunyi—menggelagar, menggema, seirama dengan pekik politik yang dulu lantang mengutuknya. Ironisnya, bunyi itu kini mengiringi teriakan yang justru memuliakan masa lalu: “Hidup Jokowi!”
Sejak awal tahun, pemerintah sudah ngebut berutang. Bukan merangkak, bukan berhitung hati-hati, tapi berlari. Kuartal pertama belum genap berlalu, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan lelang surat utang hingga Rp 220 triliun—sekitar seperempat dari total pembiayaan utang setahun. Bahkan sebelum Januari menutup halaman pertamanya, Rp 45 triliun sudah ditarik lewat global bond. Ini bukan sekadar strategi fiskal. Ini sinyal kegelisahan.
Alasan resmi terdengar normatif dan menenangkan: “menjaga ritme belanja”. Agar kementerian dan lembaga bisa langsung tancap gas, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, bahasa teknokratik ini sulit menutupi fakta telanjang: penerimaan negara belum siap, tapi belanja sudah dipaksa berlari. Utang pun dijadikan tongkat penyangga agar APBN tidak terjatuh di awal lomba.
Para ekonom mencium aroma yang berbeda. Utang di awal tahun bukan soal ritme, melainkan tambalan. Tambalan atas defisit penerimaan yang kronis. Kita belum lupa tahun lalu, ketika target penerimaan negara meleset jauh akibat masalah sistem pajak Coretax. Negara gagap memungut, tapi tetap rakus membelanjakan. Dan seperti biasa, utang menjadi jawaban paling instan—sekaligus paling malas.
Akibatnya, defisit keseimbangan primer melebar seperti luka yang dibiarkan terbuka. Pada akhir 2025, defisit ini membengkak menjadi Rp 180,7 triliun, jauh dari target APBN yang hanya Rp 63,3 triliun. Tahun ini pun diperkirakan tetap berdarah di angka Rp 89,7 triliun. Ini bukan sekadar defisit. Ini alarm keras bahwa negara berbelanja lebih besar dari kemampuannya, bahkan sebelum bunga utang dihitung.
Yang membuat situasi ini terasa getir adalah memori politik yang masih segar. Dalam dua kali kontestasi Pilpres melawan Joko Widodo, Prabowo Subianto menjadikan utang sebagai senjata utama. Ia memukul, menuding, dan menakut-nakuti publik dengan narasi beban generasi. Kini, setelah duduk di kursi presiden, Prabowo justru mewarisi—dan melanjutkan—model yang sama. Utang tetap menggunung, bunga tetap membengkak, dan kritik pun mendadak sunyi.
APBN 2026 mencatat Rp 599,44 triliun hanya untuk membayar bunga utang. Angka ini nyaris setara dengan anggaran pendidikan nasional. Negara bekerja keras, bukan untuk mensejahterakan rakyat, tetapi untuk membayar harga dari keputusan-keputusan masa lalu. Termasuk membiayai program populis seperti makan bergizi gratis—yang niatnya mulia, namun dibiayai dengan cara yang rapuh.
Namun yang paling mengkhawatirkan bukan sekadar besarnya utang, melainkan cara menyembunyikannya. Informasi yang diperoleh redaksi Tempo tentang opsi pencatatan anggaran berimbang ala Orde Baru—model T-account—seharusnya membuat siapa pun merinding. Dalam skema ini, utang dicatat sebagai “penerimaan pembiayaan”. Di atas kertas, defisit lenyap. Di dunia nyata, beban tetap menghantui.
Ini bukan inovasi. Ini nostalgia berbahaya. Cara baru tapi lama untuk menyamarkan masalah, bukan menyelesaikannya. Negara kembali diajari untuk memoles laporan, bukan memperbaiki fondasi. Transparansi dikorbankan demi stabilitas semu. Akuntabilitas dipinggirkan demi kenyamanan politik.
Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar mengapa utang besar, melainkan mengapa harus disamarkan? Jika utang memang diperlukan dan produktif, mengapa takut menunjukkannya apa adanya? Mengapa harus kembali ke praktik akuntansi yang pernah melahirkan krisis dan otoritarianisme?
Di titik inilah utang tak lagi netral. Ia menjadi cermin kejujuran kekuasaan. Dan ketika kekuasaan memilih ilusi daripada kebenaran, pekik politik—betapapun kerasnya—akan terdengar hampa. Utang menggelagar, rakyat menanggung gema, sementara elite sibuk bersorak: hidup kesinambungan, hidup masa lalu, hidup Jokowi—dalam rupa baru, dengan beban yang sama.
